PartaiKambingHitam
New member
SBY Minta Pers Jaga Kerukunan
Oleh : M lkhsan Shiddieqy
KUPANG — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta pers untuk ikut menjaga kerukunan umat beragama. Selain itu, peran pers penting dengan fungsi kontrolnya untuk check and balances dalam pemerintahan.
“Besar harapan saya terhadap peran pers dalam menjaga harmoni sosial dan kerukunan antarumat beragama,” ujarnya dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2011 di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (9/11).
Pers sebagai pengontrol di masyarakat turut membangun demokrasi di Indonesia. SBY mengatakan, kekuasaan tanpa kontrol berpotensi terjadi penyimpangan, seperti saat kekuasaan terkonsentrasi pada eksekutif dan militer lebih dari satu dekade yang lalu. “Sekarang hampir semuanya telah berubah. Saling kontrol terhadap kekuasaan diperlukan untuk bangun check and balances dalam arti luas.”
Untuk kebebasan pers, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tifatul Sembiring, menyatakan, pemerintah tetap menghormatinya. Namun, dia mengusulkan agar kebebasan pers itu berkarakter. Maksudnya ,adalah agar pers itu bermoral, berkode etik jurnalistik, jujur dan bertanggung jawab, antikorupsi, peduli terhadap masyarakat bawah, dan profesional.
“Kami menyadari bahwa menjalankannya tidak mudah, manakala berhadapan dengan pemilik modal (kapital) dan menjadi alat politik,” katanya. Ia menyampaikan, pemerintah tidak alergi terhadap kritik, asalkan disampaikan secara etis untuk perbaikan.
Dalam HPN in Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Margiono, mengangkat soal nota kesepahaman (MoU) Dewan Pers dan Polri. MoU ini diharapkan bisa mengatur penanganan kasus wartawan terkait tugas jurnalistiknya, untuk dikonsultasikan dulu dengan Dewan Pers, sebelum proses hukum berjalan.
“MoU ini sudah direncanakan lama, tapi belum terwujud,” katanya seraya menambahkan, Kapolri sudah berganti empat kali, tapi MoU belum tercapai. Dia menambahkan, konsultasi ini terjadi bila kasusnya berkaitan dengan tugas jurnalistik. Namun, bila kasusnya tidak berkaitan tugas, itu langsung diproses polisi.
Di sisi lain, tambahnya, Dewan Pers terus memperbaiki profesionalisme wartawan. Salah satunya melalui Sekolah Jurnalisme Indonesia, basil kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Nasional. Sekolah itu ada di lima kota di lima provinsi.
Pada 2010, sekolah tersebut menghasilkan 70 lulusan, sedangkan tahun ini 30 lulusan. “Dewan Pers juga melakukan sosialisasi kode etik dan standar jurnalistik,” ujar Margiono.
Peringatan HPN 2011 ini juga dihadiri sebagian besar menteri. Pimpinan parpol yang ikut hadir adalah Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Pimpinan lembaga tinggi negara juga tampak, antara lain Ketua DPR Marzuki Alie dan Ketua MK Mahfud MD.
• antara & koran republika 10 februari 2011
Ed: dewi mardiani