emansipasi
New member
Silang pendapat keberadaan Sekretariat Bersarna Partai Koalisi terus mencuat. Pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin menilai sekber merupakan bibit penyakit kanker sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dalam satu wadah disatukan antara kekuasaan legislatif dari eksekutif.
“Tidak saja bentuk pengkhianatan terhadap mandat konstitusi, tetapi juga terhadap kedaulatan rakyat,” kata Irman dalarn diskusi bertema DPR dan ancaman kartel politik di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.
Meskipun begitu, Irman enggan menyebutnya sebagai inkonstitusional, tetapi lebih pada metakonstitusional, karena hak berkumpul dan berserikat dijamin UUD 1945.
Eksistensi sekber dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak pernah tersirat dan tersurat dalam konstitusi. “Ini mirip bayang-bayang yang memiliki kekuasaan mengontrol eksekutif dan legislatif dalam satu wadah. Ini metakonstitusional,” katanya.
Ia menegaskan, ada perbedaan signifikan antara sistem presidensial dan parlementer. Dalam sistem parlementer, hubungan antara eksekutif dan legislatif saling memengaruhi. Perdana menteri tidak bisa maju jika tidak ada dukungan nyata dan parlemen.
“Sistem presidensial membedakan dengan tegas kamar eksekutif dan legislatif sehingga eksekutif harus berusaha keras meyakinkan anggota parlemen untuk menerima usulannya,” tandasnya.
Sekretanis F-PKB Hanif Dakhiri meminta keberadaan sekber tidak dicurigai. Menurutnya, Republik ini memang butuh langkah memperkuat koalisi dan oposisi. “Kalau koalisi tidak dikelola, anggotanya akan saling bertikai. Jadi setgab (sekber) adalah permulaan yang baik.”
Medindo
“Tidak saja bentuk pengkhianatan terhadap mandat konstitusi, tetapi juga terhadap kedaulatan rakyat,” kata Irman dalarn diskusi bertema DPR dan ancaman kartel politik di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.
Meskipun begitu, Irman enggan menyebutnya sebagai inkonstitusional, tetapi lebih pada metakonstitusional, karena hak berkumpul dan berserikat dijamin UUD 1945.
Eksistensi sekber dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak pernah tersirat dan tersurat dalam konstitusi. “Ini mirip bayang-bayang yang memiliki kekuasaan mengontrol eksekutif dan legislatif dalam satu wadah. Ini metakonstitusional,” katanya.
Ia menegaskan, ada perbedaan signifikan antara sistem presidensial dan parlementer. Dalam sistem parlementer, hubungan antara eksekutif dan legislatif saling memengaruhi. Perdana menteri tidak bisa maju jika tidak ada dukungan nyata dan parlemen.
“Sistem presidensial membedakan dengan tegas kamar eksekutif dan legislatif sehingga eksekutif harus berusaha keras meyakinkan anggota parlemen untuk menerima usulannya,” tandasnya.
Sekretanis F-PKB Hanif Dakhiri meminta keberadaan sekber tidak dicurigai. Menurutnya, Republik ini memang butuh langkah memperkuat koalisi dan oposisi. “Kalau koalisi tidak dikelola, anggotanya akan saling bertikai. Jadi setgab (sekber) adalah permulaan yang baik.”
Medindo