louisiana
New member
Republika
REPUBLIKA.CO.ID,SENTANI - Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura, dan Asosiali Fasilisator Pemberdayaan Pembangunan Partisipatif (AFP3) Provinsi Papua melakukan kerja sama membuka Sekolah Demokrasi Papua di Kabupaten Jayapura. Pembukaan Sekolah Demokrasi di provinsi tertimur Indonesia ini ditandai dengan peluncuran Sekolah Demokrasi oleh Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, yang diwakili Asisten II Sekekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Elia Lopati, bertempat di Gedung Tabita, Distrik Sentani, Kamis (3/3).
Ketua Sekolah Demokrasi Papua Kabupaten Jayapura, Mathius Awaitouw, mengatakan tujuan pembangunan sekolah tersebut untuk memberikan ruang bagi seluruh pilar di daerah untuk memahami lebih dalam tentang hak-haknya. Mereka juga belajar bagaimana mempertanggungjawabkannya sebagai warga negara dalam berdemokrasi.
"Kami mencoba merekrut pemuda potensial untuk dididik tentang berdemokrasi untuk kemudian diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari," kata Mathius Awaitouw.
Ia mengatakan upaya menumbuhkembangkan demokrasi di Indonesia khususnya di Papua dapat dilakukan melalui berbagai cara dan metode. Sekolah Demokrasi Lembata (pusat pelatihan masyarakat) merupakan salah satu cara mendorong perkembangan demokrasi itu. Cara ini, kata dia, memungkinkan terbukanya partisipasi masyarakat secara luas melalui rekrutmen yang dilakukan seperti dari komunitas politik, tokoh adat, tokoh agama, dunia usaha.
Menurut Mathius, pilar ini akan saling mendorong dalam membangun kesadaran dan kepedulian politik masyarakat terhadap sistem dan mekanisme demokrasi sebagai wahana mewujudkan aspirasi dan aneka kepentingan. Sekolah Demokrasi sekaligus sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang aman, adil, damai dan sejahtera.
Selain belajar berdemokrasi, Mathius mengatakan para siswa Sekolah Demokrasi ini belajar tentang jurnalistik.
Sekolah Demokrasi Papua yang barus diluncurkan ini diperkirakan mulai beroperasi pada pekan kedua Maret ini. Jumlah siswanya sebanyak 35 orang. Peluncuran sekolah demokrasi ini diawali kuliah umum oleh pemateri Ignas Kledan dengan materi Demokrasi Konstektual.
REPUBLIKA.CO.ID,SENTANI - Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura, dan Asosiali Fasilisator Pemberdayaan Pembangunan Partisipatif (AFP3) Provinsi Papua melakukan kerja sama membuka Sekolah Demokrasi Papua di Kabupaten Jayapura. Pembukaan Sekolah Demokrasi di provinsi tertimur Indonesia ini ditandai dengan peluncuran Sekolah Demokrasi oleh Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, yang diwakili Asisten II Sekekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Elia Lopati, bertempat di Gedung Tabita, Distrik Sentani, Kamis (3/3).
Ketua Sekolah Demokrasi Papua Kabupaten Jayapura, Mathius Awaitouw, mengatakan tujuan pembangunan sekolah tersebut untuk memberikan ruang bagi seluruh pilar di daerah untuk memahami lebih dalam tentang hak-haknya. Mereka juga belajar bagaimana mempertanggungjawabkannya sebagai warga negara dalam berdemokrasi.
"Kami mencoba merekrut pemuda potensial untuk dididik tentang berdemokrasi untuk kemudian diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari," kata Mathius Awaitouw.
Ia mengatakan upaya menumbuhkembangkan demokrasi di Indonesia khususnya di Papua dapat dilakukan melalui berbagai cara dan metode. Sekolah Demokrasi Lembata (pusat pelatihan masyarakat) merupakan salah satu cara mendorong perkembangan demokrasi itu. Cara ini, kata dia, memungkinkan terbukanya partisipasi masyarakat secara luas melalui rekrutmen yang dilakukan seperti dari komunitas politik, tokoh adat, tokoh agama, dunia usaha.
Menurut Mathius, pilar ini akan saling mendorong dalam membangun kesadaran dan kepedulian politik masyarakat terhadap sistem dan mekanisme demokrasi sebagai wahana mewujudkan aspirasi dan aneka kepentingan. Sekolah Demokrasi sekaligus sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang aman, adil, damai dan sejahtera.
Selain belajar berdemokrasi, Mathius mengatakan para siswa Sekolah Demokrasi ini belajar tentang jurnalistik.
Sekolah Demokrasi Papua yang barus diluncurkan ini diperkirakan mulai beroperasi pada pekan kedua Maret ini. Jumlah siswanya sebanyak 35 orang. Peluncuran sekolah demokrasi ini diawali kuliah umum oleh pemateri Ignas Kledan dengan materi Demokrasi Konstektual.
