Administrator
Administrator
Aksi 9 langkah untuk greenpeace
Pemerintah segera menindaklanjuti kesepakatan kerja sama dengan Pemerintah Norwegia di bidang kehutanan dengan menyiapkan sembilan langkah aksi.
SBY mengatakan, sembilan tindakan tersebut harus diselesaikan pada 2010. Menurut Presiden, meski waktu yang tersisa tidak cukup lama, hanya enam bulan, namun rencana-rencana tersebut tetap akan bisa dilaksanakan,
“Saya akan aktif monitoring pelaksanaan di lapangan dan saya juga akan minta laporan,” kata Presiden dalam konferensi pers di Oslo, Norwegia, beberapa jam sebelum kembali keTanah Air.
Sembilan langkah tersebut yakni pertama, pembentukan Sebuah badan seperti Badan Rekonstruksi dan Rehabiitasi (BRR) Aceh yang memiliki kredibilitas dan transparan. Kedua, pembentukan institusi dan sistem MRV (monitoring, reportase, dan Vefikasi) yang kredibel dan diakui internasional.
Ketiga, penyusunan rencana aksi nasional (RAN) 2010—2011. Keempat, segera menerapkan moratorium izin pengusahaan hutan baru yang akan berlaku selama dua tahun. “Yang kelima, pengiriman tim ke Brasil harus agak awal sehingga bisa dipastikan sistem kita tepat atau lebih baik,” tandas Presiden.
Keenam, komunikasi dengan dunia usaha dan ketujuh sinergi atau konsultasi pusat dan daerah. Dua langkah terakhir adalah konsultasi dengan lembaga adat tentang masalah liii dan menetapkan lembaga keuangan yang akan mengurus pendanaan.
Greenpeace memuji komitmen Presiden SBY untuk mengimplementasikan moratorium (penghentian sementara) penebangan hutan menjelang penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Norwegia sebesar USD 1 miliar di Oslo.
“Kami berharap, saat tiba di Jakarta, Presiden akan segera mengimplementasikan Keputusan Presiden untuk menghentikan semua konversi lahan gambut dan hutan, baik itu izin konsesi baru maüpun yang telah ada,” ujar Team Leader Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara Bustar Maitar dalam siaran persnya kemarin.
Penandatanganan tersebut untuk mengembangkan kapasitas yang diperlukan guna mengimplementasikan strategi penurunan emisi dan deforestasi dan degradasi hutan (reduce emissions from deforestation and forest degradation/REDD). Komitmen moratorium dari Presiden SBY dilontarkan saat konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg, sehari menjelang Konferensi iklim dan Hutan.
sindo
Pemerintah segera menindaklanjuti kesepakatan kerja sama dengan Pemerintah Norwegia di bidang kehutanan dengan menyiapkan sembilan langkah aksi.
SBY mengatakan, sembilan tindakan tersebut harus diselesaikan pada 2010. Menurut Presiden, meski waktu yang tersisa tidak cukup lama, hanya enam bulan, namun rencana-rencana tersebut tetap akan bisa dilaksanakan,
“Saya akan aktif monitoring pelaksanaan di lapangan dan saya juga akan minta laporan,” kata Presiden dalam konferensi pers di Oslo, Norwegia, beberapa jam sebelum kembali keTanah Air.
Sembilan langkah tersebut yakni pertama, pembentukan Sebuah badan seperti Badan Rekonstruksi dan Rehabiitasi (BRR) Aceh yang memiliki kredibilitas dan transparan. Kedua, pembentukan institusi dan sistem MRV (monitoring, reportase, dan Vefikasi) yang kredibel dan diakui internasional.
Ketiga, penyusunan rencana aksi nasional (RAN) 2010—2011. Keempat, segera menerapkan moratorium izin pengusahaan hutan baru yang akan berlaku selama dua tahun. “Yang kelima, pengiriman tim ke Brasil harus agak awal sehingga bisa dipastikan sistem kita tepat atau lebih baik,” tandas Presiden.
Keenam, komunikasi dengan dunia usaha dan ketujuh sinergi atau konsultasi pusat dan daerah. Dua langkah terakhir adalah konsultasi dengan lembaga adat tentang masalah liii dan menetapkan lembaga keuangan yang akan mengurus pendanaan.
Greenpeace memuji komitmen Presiden SBY untuk mengimplementasikan moratorium (penghentian sementara) penebangan hutan menjelang penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Norwegia sebesar USD 1 miliar di Oslo.
“Kami berharap, saat tiba di Jakarta, Presiden akan segera mengimplementasikan Keputusan Presiden untuk menghentikan semua konversi lahan gambut dan hutan, baik itu izin konsesi baru maüpun yang telah ada,” ujar Team Leader Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara Bustar Maitar dalam siaran persnya kemarin.
Penandatanganan tersebut untuk mengembangkan kapasitas yang diperlukan guna mengimplementasikan strategi penurunan emisi dan deforestasi dan degradasi hutan (reduce emissions from deforestation and forest degradation/REDD). Komitmen moratorium dari Presiden SBY dilontarkan saat konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg, sehari menjelang Konferensi iklim dan Hutan.
sindo