Dipi76
New member
Separatisme Papua Makin Mengkawatirkan
Ary Wibowo | Benny N Joewono | Kamis, 11 Agustus 2011 | 22:30 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Masalah separatisme di Papua akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan. Masyarakat Papua di Jayapura, dan Manokwari menuntur referendum dengan opsi merdeka.
Bila kondisi tersebut tidak segera diselesaikan, perkiraan Papua bakal lepas dari NKRI, mungkin saja bisa terjadi. Demikian diungkapkan Koordinator Kontras, Usman Hamid, dalam acara diskusi bertajuk Negara Gagal: Intoleransi dan Disintegrasi Bangsa, di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, Kamis (11/8/2011) malam.
Menurutnya, seharusnya pemerintah menyadari jalan kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan konflik di Papua. "Tanda-tanda Papua akan segera lepas dari NKRI sudah semakin jelas. Mereka (masyarakat Papua) ditenggarai sudah memilki sponsor yang siap mendukung kemerdekaan di wilayah timur Indonesia ini," ujar Usman.
Maraknya aksi penembakan dan penghadangan, kata Usman, telah meresahkan masyarakat Papua. Sasaran tembak tidak hanya kepada TNI dan polisi, namun masyarakat umum saat ini sering dijadikan target kekerasan.
Sehingga setiap aksi kekerasan seringkali diyakini banyak orang adalah separatis Papua. "Hal ini telah menambah keyakinan kita bahwa kelompok separatis kini sudah menjadi ancaman disintegrasi bangsa," tuturnya.
Meskipun Papua memilki kekayaan yang luar biasa, kata Usman, penyebab separatisme di daerah tersebut yang lain adalah tidak meratanya distribusi sumber daya ekonomi. "Rakyat masih tetap miskin. Contoh, adalah Freeport, bagaimana kapitalisme mengeksploitasi sumber daya lokal dengan sepuas-puasnya," kata Usman.
Oleh karena itu, lanjut Usman, penyelesaian kasus Papua sudah semestinya menjadi prioritas negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyatakan tekadnya untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua.
Namun, menurut Usman, tekad tersebut tidak diikuti dengan langkah-langkah kongkrit untuk segera menyelesaikannya hingga tuntas. "Para pemimpin di semua tingkatan pemerintah harus waspada terhadap ketegangan yang sedang terjadi saat ini. Dan mereka harus melakukan segala hal dengan kekuasaan mereka untuk memastikan setidaknya keadaan ini tidak semakin buruk," tukasnya.
Kompas
-dipi-
Ary Wibowo | Benny N Joewono | Kamis, 11 Agustus 2011 | 22:30 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Masalah separatisme di Papua akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan. Masyarakat Papua di Jayapura, dan Manokwari menuntur referendum dengan opsi merdeka.
Bila kondisi tersebut tidak segera diselesaikan, perkiraan Papua bakal lepas dari NKRI, mungkin saja bisa terjadi. Demikian diungkapkan Koordinator Kontras, Usman Hamid, dalam acara diskusi bertajuk Negara Gagal: Intoleransi dan Disintegrasi Bangsa, di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, Kamis (11/8/2011) malam.
Menurutnya, seharusnya pemerintah menyadari jalan kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan konflik di Papua. "Tanda-tanda Papua akan segera lepas dari NKRI sudah semakin jelas. Mereka (masyarakat Papua) ditenggarai sudah memilki sponsor yang siap mendukung kemerdekaan di wilayah timur Indonesia ini," ujar Usman.
Maraknya aksi penembakan dan penghadangan, kata Usman, telah meresahkan masyarakat Papua. Sasaran tembak tidak hanya kepada TNI dan polisi, namun masyarakat umum saat ini sering dijadikan target kekerasan.
Sehingga setiap aksi kekerasan seringkali diyakini banyak orang adalah separatis Papua. "Hal ini telah menambah keyakinan kita bahwa kelompok separatis kini sudah menjadi ancaman disintegrasi bangsa," tuturnya.
Meskipun Papua memilki kekayaan yang luar biasa, kata Usman, penyebab separatisme di daerah tersebut yang lain adalah tidak meratanya distribusi sumber daya ekonomi. "Rakyat masih tetap miskin. Contoh, adalah Freeport, bagaimana kapitalisme mengeksploitasi sumber daya lokal dengan sepuas-puasnya," kata Usman.
Oleh karena itu, lanjut Usman, penyelesaian kasus Papua sudah semestinya menjadi prioritas negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyatakan tekadnya untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua.
Namun, menurut Usman, tekad tersebut tidak diikuti dengan langkah-langkah kongkrit untuk segera menyelesaikannya hingga tuntas. "Para pemimpin di semua tingkatan pemerintah harus waspada terhadap ketegangan yang sedang terjadi saat ini. Dan mereka harus melakukan segala hal dengan kekuasaan mereka untuk memastikan setidaknya keadaan ini tidak semakin buruk," tukasnya.
Kompas
-dipi-
