CIANJUR--MIOL: Setiap hari terdapat satu perempuan yang melakukan aborsi di wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Bahkan, di antara perempuan yang melakukan aborsi tersebut terdapat siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU).
"Ini merupakan peringatan yang sangat serius bagi para orang tua murid dan bagi kita bersama," ungkap Bupati Cianjur Cecep Muhtar Soleh dalam acara pencanangan pekan nasional imunisasi campak di desa Sukajaya, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Selasa siang (20/2).
Cecep meminta kepada masyarakat agar tetap konsisten terhadap program Pemkab dalam melaksanakan Gerakan Pembangunan Masyarakat yang berakhlakul kharimah (Gerbang Marhamah).
Menurut Cecep, data tersebut berdasarkan hasil survei sebuah lembaga independen yang diterimanya belum lama ini "Ini merupakan hasil survey yang saya terima," katanya, tanpa menyebut nama lembaga independen tersebut.
Dalam keterangannya kepada Media Indonesia seusai acara tersebut, Cecep menyatakan dalam waktu dekat pihaknya bersama aparat kepolisian serta dinas instansi terkait akan melakukan pembinaan ke sekolah-sekolah yang berada di wilayahnya.
"Pembinaan ini akan dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan," tambahnya.
Di lain pihak, dalam melakukan pembinaan tersebut, pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat juga akan meminta bantuan kepada para ulama melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) di daerah itu.
"Kami pun akan mengerahkan sedikitnya 1.000 orang petugas Penyuluh Akhlakul Kharimah (PAK) yang kini sudah tersebar di seluruh wilayah pedesaan di Kabupaten Cianjur," katanya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Cianjur, yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan rakyat (Kesra), Dadan RK, menyatakan sangat prihatin tentang hasil survei tersebut.
"Bila hasil survei itu benar, maka kami sangat prihatin, karena Cianjur yang juga dikenal sebagai kota santri ini terdapat siswi yang melakukan praktik aborsi," katanya.
Menurutnya, Pemkab Cianjur sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat yang Berakhlakul Kharimah (Gerbang Marhamah).
"Merupakan kewajiban kita semua untuk konsisten melaksanakan Perda tersebut, di lain pihak kita juga memiliki Peraturan Bupati (Perbup) tentang pendidikan Diniyah," katanya.
Dia meminta agar aparat terkait segera melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah. "Khususnya berkaitan dengan penggalakan kesiswaan yang berakhlakul kharimah," tandasnya.
Ia juga mengharapkan Dinas Pendidikan setempat bisa bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk melakukan razia ke swalayan dan toserba di daerah itu. Tempat-tempat ini diduga sebagai tempat transaksi praktik prostitusi terselubung yang dilakukan kalangan pelajar.
Berdasarkan pengamatan Media Indonesia, banyak pelajar SMP dan SMU yang nongkrong di swalayan dan toserba pada jam-jam sekolah.
Bahkan, di antara perempuan yang melakukan aborsi tersebut terdapat siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU).
"Ini merupakan peringatan yang sangat serius bagi para orang tua murid dan bagi kita bersama," ungkap Bupati Cianjur Cecep Muhtar Soleh dalam acara pencanangan pekan nasional imunisasi campak di desa Sukajaya, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Selasa siang (20/2).
Cecep meminta kepada masyarakat agar tetap konsisten terhadap program Pemkab dalam melaksanakan Gerakan Pembangunan Masyarakat yang berakhlakul kharimah (Gerbang Marhamah).
Menurut Cecep, data tersebut berdasarkan hasil survei sebuah lembaga independen yang diterimanya belum lama ini "Ini merupakan hasil survey yang saya terima," katanya, tanpa menyebut nama lembaga independen tersebut.
Dalam keterangannya kepada Media Indonesia seusai acara tersebut, Cecep menyatakan dalam waktu dekat pihaknya bersama aparat kepolisian serta dinas instansi terkait akan melakukan pembinaan ke sekolah-sekolah yang berada di wilayahnya.
"Pembinaan ini akan dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan," tambahnya.
Di lain pihak, dalam melakukan pembinaan tersebut, pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat juga akan meminta bantuan kepada para ulama melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) di daerah itu.
"Kami pun akan mengerahkan sedikitnya 1.000 orang petugas Penyuluh Akhlakul Kharimah (PAK) yang kini sudah tersebar di seluruh wilayah pedesaan di Kabupaten Cianjur," katanya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Cianjur, yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan rakyat (Kesra), Dadan RK, menyatakan sangat prihatin tentang hasil survei tersebut.
"Bila hasil survei itu benar, maka kami sangat prihatin, karena Cianjur yang juga dikenal sebagai kota santri ini terdapat siswi yang melakukan praktik aborsi," katanya.
Menurutnya, Pemkab Cianjur sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat yang Berakhlakul Kharimah (Gerbang Marhamah).
"Merupakan kewajiban kita semua untuk konsisten melaksanakan Perda tersebut, di lain pihak kita juga memiliki Peraturan Bupati (Perbup) tentang pendidikan Diniyah," katanya.
Dia meminta agar aparat terkait segera melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah. "Khususnya berkaitan dengan penggalakan kesiswaan yang berakhlakul kharimah," tandasnya.
Ia juga mengharapkan Dinas Pendidikan setempat bisa bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk melakukan razia ke swalayan dan toserba di daerah itu. Tempat-tempat ini diduga sebagai tempat transaksi praktik prostitusi terselubung yang dilakukan kalangan pelajar.
Berdasarkan pengamatan Media Indonesia, banyak pelajar SMP dan SMU yang nongkrong di swalayan dan toserba pada jam-jam sekolah.
