ardisutrisno
New member
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, yang kini mencalonkan diri sebagai presiden dari PDIP, mengungkap bahwa dirinya tidak sedang berkhianat terhadap DKI Jakarta. Pencapresan Jokowi terjadi karena dorongan dan dukungan yang kuat dari warga. Ia mengaku, persoalan Jakarta akan lebih cepat diselesaikan ketika menjabat presiden nanti. Karena, masalah Jakarta tidak lepas dari pemerintah pusat.
“Hasil survei 80 persen lebih masyarakat sutuju Jokowi maju presiden. Hasil pemilihan legislatif kemarin PDIP juga memperoleh suara tinggi dari masyarakat. Ini bukti masyarakat mengingkan perubahan yang cepat dan lebih luas,” ujar Jokowi di acara Mata Najwa Metro TV, di Jakarta, (7/5).
Menurut Jokowi, akan ada akselerasi atau percepatan perbaikan atas masalah-masalah di Jakarta sekarang ini, jika pemerintah pusat mendukung penuh. Contohnya, seperti Transportation Masterplan For Jabodetabek. Gubernur DKI Jakarta tidak memiliki kewenangan penuh terhadap itu, pemerintah pusat yang bisa mengeluarkan kebijakan.
“Masalah transportasi, Gubernur DKI Jakarta tidak bisa mengkoordinir utuh daerah lain untuk membuat sistem transportasi yang terintegrasi se-Jabodetabek. Pemerintah pusat yang bisa. Masalah lain juga sama. Makanya, ini yang kita harapkan, biar ada percepatan,” imbuh Jokowi.
Prestasi Jokowi memimpin Surakarta dan DKI Jakarta meski baru 1,5 tahun merupakan fenomena. Ibukota yang tadinya karut marut dengan segudang persoalan, berlahan menoreh wajah baru. Gebrakan Jokowi dan wakilnya, memberi harapan baru masyarakat Jakarta, karena kebijakan-kebijakannya benar berpihak kepada rakyat. “Masyarakat berharap ada solusi cepat, kita hanya berupaya untuk terus memberi pelayanan yang baik kepada mereka,” pungkas pria kelahiran Solo tersebut.
Sumber
“Hasil survei 80 persen lebih masyarakat sutuju Jokowi maju presiden. Hasil pemilihan legislatif kemarin PDIP juga memperoleh suara tinggi dari masyarakat. Ini bukti masyarakat mengingkan perubahan yang cepat dan lebih luas,” ujar Jokowi di acara Mata Najwa Metro TV, di Jakarta, (7/5).
Menurut Jokowi, akan ada akselerasi atau percepatan perbaikan atas masalah-masalah di Jakarta sekarang ini, jika pemerintah pusat mendukung penuh. Contohnya, seperti Transportation Masterplan For Jabodetabek. Gubernur DKI Jakarta tidak memiliki kewenangan penuh terhadap itu, pemerintah pusat yang bisa mengeluarkan kebijakan.
“Masalah transportasi, Gubernur DKI Jakarta tidak bisa mengkoordinir utuh daerah lain untuk membuat sistem transportasi yang terintegrasi se-Jabodetabek. Pemerintah pusat yang bisa. Masalah lain juga sama. Makanya, ini yang kita harapkan, biar ada percepatan,” imbuh Jokowi.
Prestasi Jokowi memimpin Surakarta dan DKI Jakarta meski baru 1,5 tahun merupakan fenomena. Ibukota yang tadinya karut marut dengan segudang persoalan, berlahan menoreh wajah baru. Gebrakan Jokowi dan wakilnya, memberi harapan baru masyarakat Jakarta, karena kebijakan-kebijakannya benar berpihak kepada rakyat. “Masyarakat berharap ada solusi cepat, kita hanya berupaya untuk terus memberi pelayanan yang baik kepada mereka,” pungkas pria kelahiran Solo tersebut.
Sumber