nurcahyo
New member
Suryadharma Ali: Soal Jabatan Menteri Urusan Presiden
Kapanlagi.com - Salah satu kandidat Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali mengatakan, jabatan Menteri Koperasi dan UKM yang disandangnya tidak terkait langsung dengan rencana pencalonan dirinya sebagai Ketua Umum PPP periode mendatang karena jabatan menteri sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden.
"Jabatan menteri itu urusan Presiden, hak prerogatif Presiden. Kalau soal Ketua Umum itu urusan muktamirin (peserta Muktamar), jadi Pak Hamzah Haz tidak usah repot menentukan harus begini atau begitu," katanya menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Kamis (30/11).
Ia menegaskan, mengenai persoalan tersebut sudah ada porsinya masing-masing.
Suryadharma menambahkan, jika dirinya terpilih sebagai Ketua Umum PPP kemudian Presiden ternyata tidak suka, maka dirinya bisa dicopot dari jabatan menteri.
"Dan sebaliknya, jika muktamirin tidak suka karena saya masih menjabat menteri, maka tentunya saya tidak akan terpilih menjadi Ketua Umum PPP. Jadi serahkan saja masalah ini kepada muktamirin," tegasnya.
Sedangkan terkait pencalonan dirinya, Suryadharma Ali mengatakan, dirinya hingga kini belum mendeklarasikan pencalonannya sebagai Ketua Umum PPP karena belum jelasnya kapan Muktamar PPP akan dilaksanakan.
Ia berharap, Muktamar dapat dilaksanakan pada bulan Januari 2007. "Karena ada potensi dimundurkan dari jadwal semula yakni 1-4 Januari 2007, maka yang paling efektif adalah jangan lewat bulan Januari 2007," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum PPP Hamzah Haz telah menyatakan, sebaiknya kandidat Ketua Umum PPP yang sekarang muncul melakukan pembagian kekuasaan atau power sharing sehingga semua kader mendapat tempat yang sesuai, ada yang di kabinet dan pimpinan di DPR.
"Suryadharma Ali nantinya harus memutuskan menjadi Ketua Umum atau tetap menjadi Menteri Koperasi dan UKM," kata Hamzah.
Hamzah yang tidak lagi maju sebagai kandidat Ketua Umum menegaskan, power sharing itu sangat penting dan kandidat yang muncul harus memperhatikan hal ini agar tidak menimbulkan persoalan di internal partai.
Ketika ditanya apakah Suryadharma Ali harus mundur sebagai menteri saat ini karena yang bersangkutan mencalonkan diri, Hamzah mengaku tidak berhak melarang kadernya untuk maju. Tetapi dalam situasi seperti sekarang sebaiknya ada pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan di antara kader PPP juga mengurangi konflik internal.
"Katakan Surydharma terpilih menjadi Ketua Umum, maka dia harus memilih. Jika menjadi Ketua Umum, maka dia harus mundur dari jabatan menteri sebab tugas kepartaian menyita waktu dan partai pun butuh pemimpinan yang all out. Kalau mau tetap menjadi menteri, ya tidak usah jadi Ketua Umum partai," katanya.
Bursa kandidat Ketua Umum PPP makin marak. Kandidat yang telah tampil berasal dari unsur NU dan semuanya pengurus pusat harian (PHP) yaitu Arief Mudatsir dan Suryadharma Ali.
Selain itu nama lainnya adalah Ali Marwan Hanan dan Yunus Yosfiah.
Kapanlagi.com - Salah satu kandidat Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali mengatakan, jabatan Menteri Koperasi dan UKM yang disandangnya tidak terkait langsung dengan rencana pencalonan dirinya sebagai Ketua Umum PPP periode mendatang karena jabatan menteri sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden.
"Jabatan menteri itu urusan Presiden, hak prerogatif Presiden. Kalau soal Ketua Umum itu urusan muktamirin (peserta Muktamar), jadi Pak Hamzah Haz tidak usah repot menentukan harus begini atau begitu," katanya menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Kamis (30/11).
Ia menegaskan, mengenai persoalan tersebut sudah ada porsinya masing-masing.
Suryadharma menambahkan, jika dirinya terpilih sebagai Ketua Umum PPP kemudian Presiden ternyata tidak suka, maka dirinya bisa dicopot dari jabatan menteri.
"Dan sebaliknya, jika muktamirin tidak suka karena saya masih menjabat menteri, maka tentunya saya tidak akan terpilih menjadi Ketua Umum PPP. Jadi serahkan saja masalah ini kepada muktamirin," tegasnya.
Sedangkan terkait pencalonan dirinya, Suryadharma Ali mengatakan, dirinya hingga kini belum mendeklarasikan pencalonannya sebagai Ketua Umum PPP karena belum jelasnya kapan Muktamar PPP akan dilaksanakan.
Ia berharap, Muktamar dapat dilaksanakan pada bulan Januari 2007. "Karena ada potensi dimundurkan dari jadwal semula yakni 1-4 Januari 2007, maka yang paling efektif adalah jangan lewat bulan Januari 2007," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum PPP Hamzah Haz telah menyatakan, sebaiknya kandidat Ketua Umum PPP yang sekarang muncul melakukan pembagian kekuasaan atau power sharing sehingga semua kader mendapat tempat yang sesuai, ada yang di kabinet dan pimpinan di DPR.
"Suryadharma Ali nantinya harus memutuskan menjadi Ketua Umum atau tetap menjadi Menteri Koperasi dan UKM," kata Hamzah.
Hamzah yang tidak lagi maju sebagai kandidat Ketua Umum menegaskan, power sharing itu sangat penting dan kandidat yang muncul harus memperhatikan hal ini agar tidak menimbulkan persoalan di internal partai.
Ketika ditanya apakah Suryadharma Ali harus mundur sebagai menteri saat ini karena yang bersangkutan mencalonkan diri, Hamzah mengaku tidak berhak melarang kadernya untuk maju. Tetapi dalam situasi seperti sekarang sebaiknya ada pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan di antara kader PPP juga mengurangi konflik internal.
"Katakan Surydharma terpilih menjadi Ketua Umum, maka dia harus memilih. Jika menjadi Ketua Umum, maka dia harus mundur dari jabatan menteri sebab tugas kepartaian menyita waktu dan partai pun butuh pemimpinan yang all out. Kalau mau tetap menjadi menteri, ya tidak usah jadi Ketua Umum partai," katanya.
Bursa kandidat Ketua Umum PPP makin marak. Kandidat yang telah tampil berasal dari unsur NU dan semuanya pengurus pusat harian (PHP) yaitu Arief Mudatsir dan Suryadharma Ali.
Selain itu nama lainnya adalah Ali Marwan Hanan dan Yunus Yosfiah.