Tak Blokade Jalan, tapi Sandera Timnas

Kalina

Moderator
Saat pemerintah dan DPR rapat bersama mencari solusi penanggulangan lumpur di gedung DPR, warga korban lumpur dari Perum TAS I kembali berunjuk rasa. Seperti aksi sebelumnya, warga TAS tetap menuntut kompensasi ganti rugi berupa pembayaran kontan (cash and carry) serta menolak ganti rugi pemindahan ke lokasi baru (resettlement).

Namun, aksi warga Perum TAS itu jauh lebih simpatik dibandingkan dengan aksi mereka pada 22-23 Februari yang sempat membuat lumpuh perekonomian Jatim. Warga Perum TAS yang berada di bawah koordinasi Tim 16 hanya menduduki paseban Kabupaten Sidoarjo, yang berada di seberang pendapa. Sebelumnya mereka akan menduduki Pendapa Kabupaten. Namun, menjelang malam mereka membatalkan rencana itu.

"Kami akan nginap di sini (paseban, Red), mulai malam nanti (tadi malam, Red) sampai tanggal tujuh (Maret)," kata Bambang Tri Widodo, ketua RW 04 Perum TAS, salah seorang anggota Tim 16.

Di paseban, warga Perum TAS yang berjumlah sekitar seribu orang melakukan berbagai aktivitas. Mereka menggelar aksi penggalanganan tanda tangan untuk menolak ganti rugi berupa resettlement dan bersikukuh menuntut cash and carry.

Penggalangan tanda tangan dilakukan di atas kain putih dengan ukuran lebar sekitar satu meter dan panjang 30 meter. Setelah penuh dengan tanda tangan warga Perum TAS, kain itu ditempelkan di pagar pendapa.

Aksi tersebut, lanjut Bambang, ditujukan untuk memberikan dukungan kepada wakil warga Perum TAS, Desa Kedungbendo, dan Desa Renokenongo yang menghadap Komisi VII DPR untuk memperjuangkan ganti rugi berupa cash and carry.

Ada sepuluh orang wakil warga dari Perum TAS dan Desa Kedungbendo serta sepuluh orang wakil warga Desa Renokenongo yang kemarin berangkat ke Jakarta. Mereka didampingi beberapa anggota DPRD Jatim dan DPRD Sidoarjo, serta sejumlah pejabat dari Pemprov Jatim maupun Pemkab Sidoarjo.

"Cash and carry adalah harga mati bagi kami. Tidak ada pilihan lain," tegas Bambang, sambil mengawasi aksi penggalangan tanda tangan itu.

Saat menuju pendapa kabupaten kemarin, warga Perum TAS tidak lagi menggelar konvoi yang memacetkan lalu lintas, atau memblokade jalan. Mereka mendatangi paseban secara bergelombang. Sedikit demi sedikit dan dalam kelompok kecil. "Sengaja kami lakukan seperti itu supaya tidak lagi mengganggu kepentingan umum," ujar Bambang. Warga Perum TAS juga membatalkan rencana aksi konvoi sampai ke gubernuran.

Meskipun tidak ada gangguan dari aksi warga korban lumpur kemarin, pengguna jalan provinsi Surabaya-Sidoarjo harus tetap waspada pada hari ini dan besok. Pada dua hai tersebut, warga Perum TAS berencana konvoi keliling kota Sidoarjo.

Jumlah masa yang terlibat aksi pun akan ditingkatkan. Jika kemarin hanya sekitar seribu orang, hari ini bakal ditingkatkan menjadi 2 ribu hingga 3 ribu orang. Dan, besok akan ditingkatkan lagi jumlahnya menjadi 5 ribu-6 ribu orang. "Besok (hari ini, Red) kami akan konvoi, mulai sekitar jam 12 siang. Lusa (besok, Red) juga," kata Bambang.

"Nanti kami tidak akan menutup seluruh jalan. Akan kami sisakan satu lajur untuk pengguna jalan yang lain. Kami mohon maaf kalau ada yang merasa terganggu oleh aksi kami," imbuh Bambang.


Sandera Anggota Timnas

Selain mengadakan aksi simpatik di Pendapa Kabupaten, aksi warga korban lumpur kemarin diwarnai "penyanderaan" dua anggota Timnas. Jubir Timnas Rudi Novrianto serta Kepala Unit Desain dan Supervisi Ari Setiyadi sempat diminta untuk memakan nasi bungkus jatah para pengungsi di Pasar Porong Baru (PPB).

"Ayo, Pak, dimakan nasinya. Biar Bapak tahu rasanya penderitaan kami," ujar salah seorang warga sambil menyodorkan nasi bungkus kepada dua anggota Timnas tersebut. Sambil terus diteriaki warga, mereka terpaksa memakan nasi bungkus itu meski hanya beberapa suap.

Ratusan warga itu datang di akses masuk menuju pusat semburan lumpur di Desa Siring, Kecamatan Porong, sekitar pukul 10.30 WIB. Mereka menuntut Timnas juga ikut bertanggung jawab atas ketidakjelasan nasib mereka hingga kini. "Timnas dan Lapindo sama-sama brengseknya," teriak salah seorang warga saat itu.

Warga korban lumpur itu lantas meminta Ketua Timnas Basuki Hadimulyono dihadirkan ke lokasi. Mereka ingin mempertanyakan kembali kejelasan nasib mereka setelah luapan lumpur menenggelamkan rumah mereka. Penanganan luapan lumpur telah menjadi tanggung jawab Timnas selama ini. "Kami meminta Basuki dibawa ke sini," teriak salah seorang warga.

Saat mendapat jawaban bahwa Basuki tak bisa hadir karena sedang tak ada di Surabaya, warga kembali marah. Mereka berteriak-teriak sambil terus memaki-maki Lapindo, Aburizal Bakrie (pemilik Grup Bakrie, perusahaan induk Lapindo), dan Timnas.

Sayang, kemarahan warga TAS itu juga dilampiaskan dengan meminta peninggian tanggul di Perum TAS dihentikan. "Sekalian saja, biar seluruh Sidoarjo tenggelam," teriak Pujiono, salah seorang perwakilan warga, di hadapan para korban lumpur.

Akibat aksi tersebut, akses masuk ke pusat semburan tertutup beberapa saat. Satu di antaranya dua truk yang mengakut rangkaian bola beton. Sebanyak 70 rangkaian bola beton itu tertahan di pintu masuk Kelurahan Siring.

Namun, setelah melalui proses negosiasi, warga bersedia membuka blokade dan meninggalkan lokasi. Saat itu warga bersedia membubarkan diri dengan catatan Timnas menuruti tuntutannya agar penanggulan di Perum TAS dihentikan.

Menurut Rudi Novrianto yang ditemui usai aksi, pihaknya terpaksa menuruti permintaan warga. Sebagai solusinya, kata dia, pihaknya akan meninggikan tanggul di bekas jalan tol Gempol-Porong dan sisi luar Desa Kedungbendo.

"Agar lumpur tak makin mengalir ke utara, kami akan konsentrasi di sana," jelasnya. Sebelum melakukan aksi di akses masuk ke pusat semburan, warga perum TAS berkumpul ke tenda keprihatinan yang dibangun di pintu masuk Desa Ketapangkeres. Lantas, dengan berjalan kaki, mereka sempat menuju ke tanggul di kawasan perum TAS. "Kami ingin reuni di sini," jelas Imam, salah seorang perwakilan warga.
 
Back
Top