Forbian_Syah
New member
Mabes Polri berkoordinasi dengan KPK dan BI guna mengungkap dugaan suap dari RBA ke pejabat UI senilai Pp 12 miliar tahun 1999. “Nanti akan kami koordinasikan karena kasus itu cukup sulit. Tentu yang tahu ada suap itu orang dalam.
Jadi, kami bukan tidak proaktif, tapi harus menunggu dulu (laporan) dari pejabat BI,” ucap Wakadiv Humas Polri Brigjen Zainuri Lubis, di Mabes Poiri, Rabu.
Menurut Zainuri, telab diatur rapat gabungan antara Polisi dan UI. Selain akan berkoordinasi dengan BI, katanya, Polri juga akan menggandeng KPK dan kejaksaan karena kedua lembaga itu juga mempunyai kewenangan menangani tindak pidana korupsi.
“Nanti koordinasi dengan lintas penegak hukum, misalnya Polri di Direktur Tipikor, Kejaksaan Agung juga Tipikor, kemudian KPK,” ujar Zainuri.
Zainuri menduga, ada koordinasi tingkat tinggi untuk mencetak uang palsu dalam kasus tersebut.
Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait dari Fraksi PDIP menilai perlu pemanggilan UI oleh DPR. Menurut dia, UI perlu mengklarifikasi seputar dugaan suap dalam tender pencetakan uang pecahan Rp 100.000 itu. “Saya akan meminta pimpinan komisi untuk memanggil pejabat UI. Kita perlu memberikan kesempataa kepada BI untuk menjelaskan apa yang teijadi,” ujar Maruarar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.
Deputi Gubernur UI Budi Mulya enggan berkomentar soal kasus dugaan suap kepada pejabat BI yang menjadi perantara tender pencetakan uang pecahan Rp 100.000 sebanyak 50 juta lembar di Australia Itu.
Budi mengatakan, publik sudah mengetahui sikap awal BI melalui keterangan pers yang disampaikan Deputi Gubernur lainnya, Budi Rochadi, di Kantor UI, Selasa lain. “Saya ikut statement Pak Budi Rochadi saja,” katanya seusai mengikuti rapat dengan Komisi XI DPR.
Budi Rochadi menegaskan, tender pencetakan uang tersebut dilakukan BI tanpa melalui perantara. Dalam proses tender selalu ada panitia independen sehingga para pejabat UI tak bisa mengintervensi.
Budi juga menegaskan bahwa pihak internal sudah menyampaikan tak ada kesalahan dan pelanggaran dalam proses pencetakan uang polymer. Namun, UI mengaku siap diaudit jika diperlukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ataupun KPK.
seperti dikutip The Age, Radius, yang dikenal dengan kode ‘Kaisar’ atau ‘Napoleon’, dinyatakan sebagai pria yang paling berpengaruh dalam bisnis percetakan uang negara di Indonesia. Dia adalah satu-satunya orang yang harus dihubungi perusahaan asing jika ingin memenangi tender dengan UI dan Perum Peruri.
Berdasarkan bukti yang dimiliki The Age, Securency-RBA dan Radius masih berkomunikasi setidaknya hingga 2006. Kedua pihak itu dan BI kembali dipersatukan fenomena Millenium Bug menjelang tahun 2000, di mana kekhawatiran virus komputer membuat bank sentral seluruh dunia menambah cadangan uang kertas mereka.
sumber : warkot
Jadi, kami bukan tidak proaktif, tapi harus menunggu dulu (laporan) dari pejabat BI,” ucap Wakadiv Humas Polri Brigjen Zainuri Lubis, di Mabes Poiri, Rabu.
Menurut Zainuri, telab diatur rapat gabungan antara Polisi dan UI. Selain akan berkoordinasi dengan BI, katanya, Polri juga akan menggandeng KPK dan kejaksaan karena kedua lembaga itu juga mempunyai kewenangan menangani tindak pidana korupsi.
“Nanti koordinasi dengan lintas penegak hukum, misalnya Polri di Direktur Tipikor, Kejaksaan Agung juga Tipikor, kemudian KPK,” ujar Zainuri.
Zainuri menduga, ada koordinasi tingkat tinggi untuk mencetak uang palsu dalam kasus tersebut.
Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait dari Fraksi PDIP menilai perlu pemanggilan UI oleh DPR. Menurut dia, UI perlu mengklarifikasi seputar dugaan suap dalam tender pencetakan uang pecahan Rp 100.000 itu. “Saya akan meminta pimpinan komisi untuk memanggil pejabat UI. Kita perlu memberikan kesempataa kepada BI untuk menjelaskan apa yang teijadi,” ujar Maruarar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.
Deputi Gubernur UI Budi Mulya enggan berkomentar soal kasus dugaan suap kepada pejabat BI yang menjadi perantara tender pencetakan uang pecahan Rp 100.000 sebanyak 50 juta lembar di Australia Itu.
Budi mengatakan, publik sudah mengetahui sikap awal BI melalui keterangan pers yang disampaikan Deputi Gubernur lainnya, Budi Rochadi, di Kantor UI, Selasa lain. “Saya ikut statement Pak Budi Rochadi saja,” katanya seusai mengikuti rapat dengan Komisi XI DPR.
Budi Rochadi menegaskan, tender pencetakan uang tersebut dilakukan BI tanpa melalui perantara. Dalam proses tender selalu ada panitia independen sehingga para pejabat UI tak bisa mengintervensi.
Budi juga menegaskan bahwa pihak internal sudah menyampaikan tak ada kesalahan dan pelanggaran dalam proses pencetakan uang polymer. Namun, UI mengaku siap diaudit jika diperlukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ataupun KPK.
seperti dikutip The Age, Radius, yang dikenal dengan kode ‘Kaisar’ atau ‘Napoleon’, dinyatakan sebagai pria yang paling berpengaruh dalam bisnis percetakan uang negara di Indonesia. Dia adalah satu-satunya orang yang harus dihubungi perusahaan asing jika ingin memenangi tender dengan UI dan Perum Peruri.
Berdasarkan bukti yang dimiliki The Age, Securency-RBA dan Radius masih berkomunikasi setidaknya hingga 2006. Kedua pihak itu dan BI kembali dipersatukan fenomena Millenium Bug menjelang tahun 2000, di mana kekhawatiran virus komputer membuat bank sentral seluruh dunia menambah cadangan uang kertas mereka.
sumber : warkot