Direktur Indonesia Institute Hanta Yuda AR mengusulkan agar di parlemen hanya ada dua fraksi yakni fraksi pendukung pemerintah dan fraksi penyeimbang pemerintah.
“Fraksi pendukung pemerintah beranggotakan seluruh partai politik anggota koalisi pendukung pemerintah, serta fraksi penyeimbang pemerintah beranggota partai-partai politik yang berada di luar koalisi,” kata Hanta Yudha AR pada diskusi bedah buku Presidensialisme Setengah Hati di Jakarta, Jumat (29/4).
Menurut Hanta Yuda, dengan hanya ada dua fraksi di parlemen maka bisa lebih menguatkan pemerintahan dengan sistem presidensial. Penyederhaan fraksi itu, kata dia, bisa dilakukan dengan menerapkan factional threshold melalui revisi UU No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
Pada kesempatan tersebut, Hanta Yuda menyarankan kepada Partai Demokrat untuk mengusulkan “factional threshold” pada pembahasan revisi UU tentang MD3. Selain mengusulkan factional threshold, menurut dia, persyaratan parliamentary threshold juga harus terus dikawal, kalau bisa dinaikkan dan minimal tetap 2,5 persen.
“Jika usulan factional threshold dan parliamentary threshold bisa diterapkan, maka jalan menuju peneyederhanaan partai menjadi lebih mudah,” katanya.
Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu menambahkan, dengan diterapkannya factional threshold maka koalisi partai politik bisa lebih solid sehingga pemerintahan juga bisa berjalan lebih efektif.
Sementara itu, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang, Saldi Isra mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan kebabasan kepada partai-partai politik anggota koalisi untuk memiliki fraksi dan sikap sendiri-sendiri, sehingga koalisi menjadi sangat dinamis dan sulit dikendalikan.
Menurut dia, jika presiden bisa menawarkan partai-partai anggota koalisi berada dalam satu fraksi dan satu sikap, maka koalisi akan berjalan baik sehingga pemerintahan juga berjalan efektif.
di comot : Terlontar Wacana Hanya Dua Fraksi di Parlemen
“Fraksi pendukung pemerintah beranggotakan seluruh partai politik anggota koalisi pendukung pemerintah, serta fraksi penyeimbang pemerintah beranggota partai-partai politik yang berada di luar koalisi,” kata Hanta Yudha AR pada diskusi bedah buku Presidensialisme Setengah Hati di Jakarta, Jumat (29/4).
Menurut Hanta Yuda, dengan hanya ada dua fraksi di parlemen maka bisa lebih menguatkan pemerintahan dengan sistem presidensial. Penyederhaan fraksi itu, kata dia, bisa dilakukan dengan menerapkan factional threshold melalui revisi UU No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
Pada kesempatan tersebut, Hanta Yuda menyarankan kepada Partai Demokrat untuk mengusulkan “factional threshold” pada pembahasan revisi UU tentang MD3. Selain mengusulkan factional threshold, menurut dia, persyaratan parliamentary threshold juga harus terus dikawal, kalau bisa dinaikkan dan minimal tetap 2,5 persen.
“Jika usulan factional threshold dan parliamentary threshold bisa diterapkan, maka jalan menuju peneyederhanaan partai menjadi lebih mudah,” katanya.
Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu menambahkan, dengan diterapkannya factional threshold maka koalisi partai politik bisa lebih solid sehingga pemerintahan juga bisa berjalan lebih efektif.
Sementara itu, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang, Saldi Isra mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan kebabasan kepada partai-partai politik anggota koalisi untuk memiliki fraksi dan sikap sendiri-sendiri, sehingga koalisi menjadi sangat dinamis dan sulit dikendalikan.
Menurut dia, jika presiden bisa menawarkan partai-partai anggota koalisi berada dalam satu fraksi dan satu sikap, maka koalisi akan berjalan baik sehingga pemerintahan juga berjalan efektif.
di comot : Terlontar Wacana Hanya Dua Fraksi di Parlemen
