andree_erlangga
New member
Anggaran revitalisasi kawasan Balekambang senilai Rp 15 miliar yang diajukan Pemkot Solo melalui prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dinilai tidak realistis.
Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) Kota Solo Suroto Mangunsudarmo dan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Kota Solo Abdullah Abdulkadir Assegaf, Senin (19/2), menyatakan tidak realistisnya pengajuan anggaran revitalisasi Balekambang senilai RP 15 miliar karena masih banyaknya proyek pembangunan yang dinilai lebih penting. Menurut mereka, dana yang akan dikeluarkan untuk revitalisasi Balekambang tidak sesuai dengan profit oriented yang ada nantinya.
Suroto menegaskan, berdasarkan hasil kesepakatan fraksi, pihaknya menolak pagu anggaran yang telah diajukan tim anggaran eksekutif terkait dengan revitalisasi kawasan Balekambang.
?Nilai Rp 15 miliar jelas tidak realistis. Mengapa? Karena dana yang dikeluarkan tidak mempertimbangkan profitnya seperti apa. Memang nanti kawasan ini akan memberikan pendapatan asli daerah (PAD) tapi nilainya sangat kecil,? tutur Suroto.
Menurut Suroto, pengembangan kawasan Solo bagian utara dinilai lebih menguntungkan ketimbang mengeluarkan dana senilai Rp 15 miliar untuk revitalisasi kawasan Balekambang. PAD yang akan dihasilkan dari pengembangan kawasan Solo bagian utara jauh lebih besar daripada pemasukan Balekambang.
?Alokasi Rp 15 miliar dengan profit nantinya akan tidak sebanding. Memang FPG setuju untuk dilakukan revitalisasi, namun kalau dananya sebesar ini jelas sangat tidak realistis. Mestinya Pemkot cari dana pendamping lainnya baik itu dari pusat atau provinsi,? katanya.
Penyelamatan aset
Abdullah juga mengatakan, dalam mengambil kebijakan terutama terkait dengan pengalokasian anggaran dalam APBD, mestinya Pemkot Solo melihat prioritas utama atau kebutuhan mendasar yang arahannya untuk pembangunan Kota Solo. Prioritas ini, kata Abdullah, misalnya sektor pendidikan dan kesehatan yang selama ini masih belum tergarap dengan baik.
Setelah kedua kebutuhan tersebut terpenuhi, barulah sektor infrastruktur diperhatikan. ?Sekarang Pemkot harus pintar bekerja. Artinya, untuk revitalisasi Balekambang bisa minta bantuan ke provinsi atau pusat. Jangan mengandalkan APBD Solo, karena banyak pembangunan lainnya yang lebih penting,? kata Abdullah.
Abdullah mengatakan yang perlu dilakukan Pemkot terkait dengan keberadaan Balekambang adalah menyelesaikan permasalahan yang ada di kawasan tersebut. Di antaranya membuat batasan mana tanah aset pemerintah dengan pemilik perorangan atau instansi dan meminta tanah milik Pemprov Jateng yang berada di Balekambang dijadikan aset Pemkot Solo.
Selain itu perlu pemagaran keliling untuk penyelamatan aset dan membuat perencanaan untuk detail engineering design (DED).
?Kalau DED sudah jadi baru kami tawarkan ke pusat atau provinsi. Paling dananya maksimal Rp 5 miliar, bahkan hanya Rp 3 miliar atau Rp 2 miliar. Ini nanti menjadi modal awal untuk dana pendampingan karena Balekambang ada kaitannya dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Pendidikan, Kebudayaan, Pertanian dan Kehutanan.?
sumber : SOLOPOS Digitalmedia
Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) Kota Solo Suroto Mangunsudarmo dan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Kota Solo Abdullah Abdulkadir Assegaf, Senin (19/2), menyatakan tidak realistisnya pengajuan anggaran revitalisasi Balekambang senilai RP 15 miliar karena masih banyaknya proyek pembangunan yang dinilai lebih penting. Menurut mereka, dana yang akan dikeluarkan untuk revitalisasi Balekambang tidak sesuai dengan profit oriented yang ada nantinya.
Suroto menegaskan, berdasarkan hasil kesepakatan fraksi, pihaknya menolak pagu anggaran yang telah diajukan tim anggaran eksekutif terkait dengan revitalisasi kawasan Balekambang.
?Nilai Rp 15 miliar jelas tidak realistis. Mengapa? Karena dana yang dikeluarkan tidak mempertimbangkan profitnya seperti apa. Memang nanti kawasan ini akan memberikan pendapatan asli daerah (PAD) tapi nilainya sangat kecil,? tutur Suroto.
Menurut Suroto, pengembangan kawasan Solo bagian utara dinilai lebih menguntungkan ketimbang mengeluarkan dana senilai Rp 15 miliar untuk revitalisasi kawasan Balekambang. PAD yang akan dihasilkan dari pengembangan kawasan Solo bagian utara jauh lebih besar daripada pemasukan Balekambang.
?Alokasi Rp 15 miliar dengan profit nantinya akan tidak sebanding. Memang FPG setuju untuk dilakukan revitalisasi, namun kalau dananya sebesar ini jelas sangat tidak realistis. Mestinya Pemkot cari dana pendamping lainnya baik itu dari pusat atau provinsi,? katanya.
Penyelamatan aset
Abdullah juga mengatakan, dalam mengambil kebijakan terutama terkait dengan pengalokasian anggaran dalam APBD, mestinya Pemkot Solo melihat prioritas utama atau kebutuhan mendasar yang arahannya untuk pembangunan Kota Solo. Prioritas ini, kata Abdullah, misalnya sektor pendidikan dan kesehatan yang selama ini masih belum tergarap dengan baik.
Setelah kedua kebutuhan tersebut terpenuhi, barulah sektor infrastruktur diperhatikan. ?Sekarang Pemkot harus pintar bekerja. Artinya, untuk revitalisasi Balekambang bisa minta bantuan ke provinsi atau pusat. Jangan mengandalkan APBD Solo, karena banyak pembangunan lainnya yang lebih penting,? kata Abdullah.
Abdullah mengatakan yang perlu dilakukan Pemkot terkait dengan keberadaan Balekambang adalah menyelesaikan permasalahan yang ada di kawasan tersebut. Di antaranya membuat batasan mana tanah aset pemerintah dengan pemilik perorangan atau instansi dan meminta tanah milik Pemprov Jateng yang berada di Balekambang dijadikan aset Pemkot Solo.
Selain itu perlu pemagaran keliling untuk penyelamatan aset dan membuat perencanaan untuk detail engineering design (DED).
?Kalau DED sudah jadi baru kami tawarkan ke pusat atau provinsi. Paling dananya maksimal Rp 5 miliar, bahkan hanya Rp 3 miliar atau Rp 2 miliar. Ini nanti menjadi modal awal untuk dana pendampingan karena Balekambang ada kaitannya dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Pendidikan, Kebudayaan, Pertanian dan Kehutanan.?
sumber : SOLOPOS Digitalmedia