Kalina
Moderator
SIDOARJO - Kondisi tak stabil di sekitar pusat semburan membuat Timnas Penanggulangan Lumpur Lapindo berupaya mengantisipasi. Mulai kemarin, timnas memasang sistem peringatan dini (early warning system) di sejumlah titik di sekitar pusat semburan.
Bagus Endar, salah seorang anggota tim ahli dari jurusan geofisika ITB, menjelaskan, pemasangan detektor tersebut terkait dengan upaya pemasukan (insersi) bola-bola beton lebih banyak ke pusat semburan. "Sampai sekarang, kami telah memasang 12 detektor," ungkapnya.
Selain disebar di sekitar pusat semburan, dua di antara detektor dini tersebut malah telah dimasukkan ke dalam pusat semburan. "Dua alat itu akan memantau kekuatan dan tekanan semburan di dalam," jelasnya.
Alat detektor di luar pusat semburan akan mendeteksi kemungkinan munculnya rekahan-rekahan. "Itu merupakan langkah antisipatif saja," ujarnya.
Bila muncul rekahan-rekahan di dekat pusat semburan, detektor akan mengirimkan sinyal awal, sehingga timnas bisa bertindak cepat. Dengan persiapan lebih awal, korban pun bisa diminimalkan. "Tapi, saya berharap kondisi itu jangan sampai terjadi," ungkapnya.
Endar juga menyebutkan, selain mampu mendeteksi gejala-gejala yang negatif, detektor tersebut mampu mendeteksi gejala positif terkait dengan imbas pemasukan bola beton.
Dia mengungkapkan, salah satu alat detektor yang berhasil masuk ke pusat semburan telah menggambarkan kondisi lubang di pusat semburan. "Tekanan dalam pusat semburan sangat kuat," jelasnya.
Selain itu, dalam pusat semburan telah terbentuk semacam terowongan, sehingga lumpur langsung menyembur ke atas dengan tekanan sangat tinggi. "Karena itu, solusinya adalah memotong arus aliran lumpur tersebut," katanya.
Dengan begitu, jelas dia, tekanan akan berkurang. "Bola-bola beton itulah yang diharapkan bisa memotong," ujarnya.
Infrastruktur Baru
Soal infrastruktur, Departemen Pekerjaan Umum akan memulai pembangunan sarana penunjang di kawasan Porong, Sidoarjo. Infrastruktur itu berupa peningkatan jalan nasional dan jalan provinsi di kawasan Porong sepanjang 75,425 kilometer.
Dirjen Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum (PU) Hendrianto Notosoegondo mengatakan, infrastruktur itu akan menjadi pelengkap tiga infrastruktur utama yang dialihkan karena terendam lumpur dari kawasan eksplorasi Lapindo Brantas Inc, yakni jalan tol Porong-Gempol, arteri Surabaya-Sidoarjo-Porong-Gempol, dan rel kereta api Sidoarjo-Porong-Gempol. Nilai proyeknya Rp 168,65 miliar.
Ketua Timnas Penanggulangan Lumpur Basoeki Hadimulyono menjelaskan, untuk membenahi infrastruktur yang rusak, dibutuhkan anggaran Rp 3 triliun-Rp 4 triliun. Rinciannya, Rp 770 miliar untuk pembinaan jalan tol Porong-Gempol, sekitar Rp 300 miliar untuk pembinaan jalan nasional arteri Sidoarjo-Gempol, dan Rp 450 miliar untuk relokasi rel kereta api Porong-Gempol.
Selain itu, dibutuhkan Rp 700 miliar untuk membuat kanal guna mengalirkan lumpur dari pusat semburan ke Selat Madura serta Rp 600 miliar untuk pemindahan satu koridor pipa PDAM selebar 120 meter dan sepanjang 12 kilometer.
Menteri Perhubungan Hatta Rajasa berharap biaya pengalihan rel KA yang diperkirakan mencapai Rp 300 miliar itu bisa dibebankan ke APBN. "Pembangunan rel KA tersebut (rel Porong) harus kita kaitkan dengan dana APBN," ujarnya usai acara sosialisasi UUD 1945 di Gedung Dephub, kemarin.
Menurutnya, rel KA Porong yang menghubungkan Surabaya-Malang merupakan jalur sangat vital. Dalam jangka panjang, jalur itu tidak bisa dipertahankan karena terjadi penurunan struktur tanah. "Ini tidak hanya membahayakan jalur KA, tapi juga jalan tol dan jalur pipa gas di sana," katanya.
Pengganti Timnas
Masa tugas Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Lapindo berakhir lima hari lagi. Sejumlah kalangan mendesak agar Presiden SBY mengambil alih kasus itu dengan tidak lagi membentuk tim baru. Timnas selama ini dinilai tidak berhasil melaksanakan tugas menyelesaikan kasus lumpur Lapindo Sidoarjo.
"Sembilan bulan sudah lebih dari cukup. Warga sudah tidak bisa dibiarkan menunggu tanpa penyelesaian," tegas Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR Ida Fauziah di Jakarta kemarin.
Perkembangan di lapangan yang diamati tim monitoring PKB menunjukkan perubahan signifikan. Dulu, areal terdampak adalah empat desa. Saat ini meluas menjadi delapan desa. Luas area terdampak sebelumnya 400 hektare (ha), saat ini menjadi 800 ha. Korban terdampak sebelumnya sekitar 10 ribu jiwa, saat ini telah mencapai 24 ribu jiwa.
Menurut Ida, ada empat persoalan yang harus dicermati. Pertama, menghentikan luapan lumpur. Kedua, relokasi/pemukiman kembali korban. Ketiga, penentuan besaran ganti untung. Keempat, penentuan luas area korban yang akan di-cover rehabilitasinya oleh Lapindo Brantas.
"Kinerja timnas sangat lamban, ragu-ragu dalam mengambil keputusan, tertutup dalam manajemen keuangan dan pengelolaan proyek, serta kurang memiliki sensitivitas dan empati yang justru sangat dibutuhkan korban," ungkap Ida yang juga menjabat wakil ketua Komisi II (bidang pemerintahan) DPR tersebut.
Pada saat yang sama, kata dia, pemerintah kurang memberikan supervisi terhadap kinerja timnas. Karena itu, menjelang berakhirnya masa tugas, tidak tampak prestasi yang dicapai. Berarti, pemerintah telah melakukan pembiaran (politic of ignorance) terhadap hak-hak korban lumpur. "Pembiaran tersebut tentu melanggar hak-hak asasi korban dan bisa dikategorikan sebagai pelanggaran berat HAM," tegasnya.
Secara resmi, FKB DPR telah mengirimkan surat ke Istana Negara kemarin. "Sudah dikirim dan sudah diterima sekretariat. Masalah dijawab atau tidak, yang penting presiden menyimak," ujar Sekretaris Helmy Faishal Zaini.
Langkah itu, kata dia, juga telah dikomunikasikan dengan partai-partai lain. "Dalam mekanisme dewan, ada kemungkinan untuk memanggil presiden," katanya.
Senin (5/3), sekitar 500 warga Perum Tanggul Angin Sejahtera (TAS) Sidoarjo akan ke Jakarta dan berencana menghadap SBY. Mereka akan berkemah hingga Rabu (7/3).
Rencananya, massa berangkat dari Sidoarjo pada Minggu (4/3) sore. Selama di Jakarta, warga juga akan menemui anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jawa Timur dan anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur.
Bagus Endar, salah seorang anggota tim ahli dari jurusan geofisika ITB, menjelaskan, pemasangan detektor tersebut terkait dengan upaya pemasukan (insersi) bola-bola beton lebih banyak ke pusat semburan. "Sampai sekarang, kami telah memasang 12 detektor," ungkapnya.
Selain disebar di sekitar pusat semburan, dua di antara detektor dini tersebut malah telah dimasukkan ke dalam pusat semburan. "Dua alat itu akan memantau kekuatan dan tekanan semburan di dalam," jelasnya.
Alat detektor di luar pusat semburan akan mendeteksi kemungkinan munculnya rekahan-rekahan. "Itu merupakan langkah antisipatif saja," ujarnya.
Bila muncul rekahan-rekahan di dekat pusat semburan, detektor akan mengirimkan sinyal awal, sehingga timnas bisa bertindak cepat. Dengan persiapan lebih awal, korban pun bisa diminimalkan. "Tapi, saya berharap kondisi itu jangan sampai terjadi," ungkapnya.
Endar juga menyebutkan, selain mampu mendeteksi gejala-gejala yang negatif, detektor tersebut mampu mendeteksi gejala positif terkait dengan imbas pemasukan bola beton.
Dia mengungkapkan, salah satu alat detektor yang berhasil masuk ke pusat semburan telah menggambarkan kondisi lubang di pusat semburan. "Tekanan dalam pusat semburan sangat kuat," jelasnya.
Selain itu, dalam pusat semburan telah terbentuk semacam terowongan, sehingga lumpur langsung menyembur ke atas dengan tekanan sangat tinggi. "Karena itu, solusinya adalah memotong arus aliran lumpur tersebut," katanya.
Dengan begitu, jelas dia, tekanan akan berkurang. "Bola-bola beton itulah yang diharapkan bisa memotong," ujarnya.
Infrastruktur Baru
Soal infrastruktur, Departemen Pekerjaan Umum akan memulai pembangunan sarana penunjang di kawasan Porong, Sidoarjo. Infrastruktur itu berupa peningkatan jalan nasional dan jalan provinsi di kawasan Porong sepanjang 75,425 kilometer.
Dirjen Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum (PU) Hendrianto Notosoegondo mengatakan, infrastruktur itu akan menjadi pelengkap tiga infrastruktur utama yang dialihkan karena terendam lumpur dari kawasan eksplorasi Lapindo Brantas Inc, yakni jalan tol Porong-Gempol, arteri Surabaya-Sidoarjo-Porong-Gempol, dan rel kereta api Sidoarjo-Porong-Gempol. Nilai proyeknya Rp 168,65 miliar.
Ketua Timnas Penanggulangan Lumpur Basoeki Hadimulyono menjelaskan, untuk membenahi infrastruktur yang rusak, dibutuhkan anggaran Rp 3 triliun-Rp 4 triliun. Rinciannya, Rp 770 miliar untuk pembinaan jalan tol Porong-Gempol, sekitar Rp 300 miliar untuk pembinaan jalan nasional arteri Sidoarjo-Gempol, dan Rp 450 miliar untuk relokasi rel kereta api Porong-Gempol.
Selain itu, dibutuhkan Rp 700 miliar untuk membuat kanal guna mengalirkan lumpur dari pusat semburan ke Selat Madura serta Rp 600 miliar untuk pemindahan satu koridor pipa PDAM selebar 120 meter dan sepanjang 12 kilometer.
Menteri Perhubungan Hatta Rajasa berharap biaya pengalihan rel KA yang diperkirakan mencapai Rp 300 miliar itu bisa dibebankan ke APBN. "Pembangunan rel KA tersebut (rel Porong) harus kita kaitkan dengan dana APBN," ujarnya usai acara sosialisasi UUD 1945 di Gedung Dephub, kemarin.
Menurutnya, rel KA Porong yang menghubungkan Surabaya-Malang merupakan jalur sangat vital. Dalam jangka panjang, jalur itu tidak bisa dipertahankan karena terjadi penurunan struktur tanah. "Ini tidak hanya membahayakan jalur KA, tapi juga jalan tol dan jalur pipa gas di sana," katanya.
Pengganti Timnas
Masa tugas Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Lapindo berakhir lima hari lagi. Sejumlah kalangan mendesak agar Presiden SBY mengambil alih kasus itu dengan tidak lagi membentuk tim baru. Timnas selama ini dinilai tidak berhasil melaksanakan tugas menyelesaikan kasus lumpur Lapindo Sidoarjo.
"Sembilan bulan sudah lebih dari cukup. Warga sudah tidak bisa dibiarkan menunggu tanpa penyelesaian," tegas Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR Ida Fauziah di Jakarta kemarin.
Perkembangan di lapangan yang diamati tim monitoring PKB menunjukkan perubahan signifikan. Dulu, areal terdampak adalah empat desa. Saat ini meluas menjadi delapan desa. Luas area terdampak sebelumnya 400 hektare (ha), saat ini menjadi 800 ha. Korban terdampak sebelumnya sekitar 10 ribu jiwa, saat ini telah mencapai 24 ribu jiwa.
Menurut Ida, ada empat persoalan yang harus dicermati. Pertama, menghentikan luapan lumpur. Kedua, relokasi/pemukiman kembali korban. Ketiga, penentuan besaran ganti untung. Keempat, penentuan luas area korban yang akan di-cover rehabilitasinya oleh Lapindo Brantas.
"Kinerja timnas sangat lamban, ragu-ragu dalam mengambil keputusan, tertutup dalam manajemen keuangan dan pengelolaan proyek, serta kurang memiliki sensitivitas dan empati yang justru sangat dibutuhkan korban," ungkap Ida yang juga menjabat wakil ketua Komisi II (bidang pemerintahan) DPR tersebut.
Pada saat yang sama, kata dia, pemerintah kurang memberikan supervisi terhadap kinerja timnas. Karena itu, menjelang berakhirnya masa tugas, tidak tampak prestasi yang dicapai. Berarti, pemerintah telah melakukan pembiaran (politic of ignorance) terhadap hak-hak korban lumpur. "Pembiaran tersebut tentu melanggar hak-hak asasi korban dan bisa dikategorikan sebagai pelanggaran berat HAM," tegasnya.
Secara resmi, FKB DPR telah mengirimkan surat ke Istana Negara kemarin. "Sudah dikirim dan sudah diterima sekretariat. Masalah dijawab atau tidak, yang penting presiden menyimak," ujar Sekretaris Helmy Faishal Zaini.
Langkah itu, kata dia, juga telah dikomunikasikan dengan partai-partai lain. "Dalam mekanisme dewan, ada kemungkinan untuk memanggil presiden," katanya.
Senin (5/3), sekitar 500 warga Perum Tanggul Angin Sejahtera (TAS) Sidoarjo akan ke Jakarta dan berencana menghadap SBY. Mereka akan berkemah hingga Rabu (7/3).
Rencananya, massa berangkat dari Sidoarjo pada Minggu (4/3) sore. Selama di Jakarta, warga juga akan menemui anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jawa Timur dan anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur.