Tinggalkan Gerindra, Ahok Akan Terjegal di Kebon Sirih

[spirit]

Keputusan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mundur dari Partai Gerindra diprediksi akan berbuntut panjang. Ahok yang akan segera menjabat sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta kemungkinan akan kerap dijegal oleh parlemen yang nota benne dikuasai Koalisi Merah Putih.

Sebagaimana diketahui, jumlah kursi Koalisi Merah Putih di DPRD DKI Jakarta adalah mayoritas. Dimana, dari jumlah total 106 kursi DPRD, 57 di antaranya merupakan gabungan dari Partai Gerindra (15), Partai Persatuan Pembangunan (10), Partai Keadilan Sejahtera (11), Partai Golkar (9), Partai Demokrat 10), dan Partai Amanat Nasional (2).

Sedangkan sisanya adalah gabungan koalisi non Merah Putih yang mecakup PDI Perjuangan (28), Partai Hanura (10), Partai Kebangkitan Bangsa (6), dan Partai NasDem (5).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ahok akhirnya keluar dari Partai Gerindra. Menyusul memanasnya konflik Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Partai Gerindra yang terus memanas, Ahok mengklaim, Gerindra tidak lagi menepati janjinya saat mencalonkan dirinya sebagai orang nomor dua di Ibu Kota.

Ahok mengatakan bahwa dirinya akan bertahan di Gerindra apabila partai berlambang garuda merah itu konsekuen terhadap cita-cita yang telah dibuat sejak awal.

"Anda yang melanggar perjanjian dengan saya, dulu Anda yang mengiming-imingi saya, kita harus jadi model di Jakarta," katanya Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2014).

Model yang ditawarkan itu, lanjut Ahok, adalah menciptakan pejabat publik yang siap bekerja dari siang sampai malam, tidak terlibat kasus korupsi dan taat dengan asas-asas konstitusi.

Menyikapi pengunduran diri Ahok, Ketua Gerindra DPRD DKI Jakarta, M. Taufik menyindir mantan Bupati Belitung Timur ini hanya banyak ngomong dan tak menghasilkan prestasi apapun.

"Enggak. Enggak ada. Prestasi apa Ahok? Ahok tuh ngomong doang. Mau mecat A, mecat B, enggak dilakukan. Prestasinya apa?" tegasnya.

Taufik melanjutkan, Ahok hanya kerap membuat statement ke publik akan memecat beberapa aparatnya yang dinilai tidak bekerja dengan baik. Namun, sampai sekarang tak ada realisasi apa pun.

"Enggak ada hebatnya Ahok itu. Ngomong mau pecat dinas PU dari 2 bulan lalu, dinas perumahan (saat bicara di depan) di TV, sekarang masih tuh," sindirnya.

~okezone​

.

 

[azizi]

Ahok mundur karena alasannya menolak RUU Kepala Daerah mau dikembalikan dipilih oleh DPRD lagi dan tanggung jawab kepada DPRD, Ahok beralasan DPRD seharusnya cuma pengawas dan bukan atasannya

DPRD beralasan kalau tanpa Pemilukada langsung gubernur/walikota bisa memangkas anggaran Rp. 500 miliar. Tapi menurutku sebenernya bisa kok Pemilukada langsung biayanya jauh lebih murah dari itu, pakai aja komputer/tablet/internet, jadi gak perlu biaya cetak kertas lagi, bahkan gak perlu TPU kali kalau bisa dari internet dari rumah/kantor, masyarakat gak perlu diliburin juga satu hari

 

[spirit]

Ahok mundur karena alasannya menolak RUU Kepala Daerah mau dikembalikan dipilih oleh DPRD lagi dan tanggung jawab kepada DPRD, Ahok beralasan DPRD seharusnya cuma pengawas dan bukan atasannya

DPRD beralasan kalau tanpa Pemilukada langsung gubernur/walikota bisa memangkas anggaran Rp. 500 miliar. Tapi menurutku sebenernya bisa kok Pemilukada langsung biayanya jauh lebih murah dari itu, pakai aja komputer/tablet/internet, jadi gak perlu biaya cetak kertas lagi, bahkan gak perlu TPU kali kalau bisa dari internet dari rumah/kantor, masyarakat gak perlu diliburin juga satu hari

Kl pk sistem komputer atau internet memang akan menekan biaya pemilukada tp rawan kecurangan krn 80 persen masyarakat pemilih tak dapat menggunakan komputer. Kecuali menggunakan sistem retina mata