godongtelo
New member
LENSAINDONESIA.COM: Nasib ratusan ribu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi sungguh memilukan. Gencarnya razia yang dilakukan pemerintah Arab Saudi menyusul habisnya masa amnesti (pengampunan) yang diberikan bagi pekerja asing membuat para TKI hiidup dalam penampungan. Ironisnya, infrastruktur penampungan masih belum layak.
Imbasnya, ratusan ribu TKI Arab Saudi terpaksa harus minum air toilet untuk bisa bertahan hidup. Para TKI Arab Saudi ini juga harus makan seadanya.
Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah kepada LICOM, Jumat (08/11/2013) menuturkan, gelombang razia menyebabkan ribuan buruh migran tak berdokumen asal Indonesia bergerak menuju perwakilan Indonesia (KJRI Jeddah) untuk meminta perlindungan. Oleh pihak KJRI Jeddah, mereka dievakuasi ke kolong jembatan Falistine dan kemudian diarahkan menyerahkan diri menuju Tarhil atau penjara imigrasi Sumaisyi di Jeddah.
“Saat ini kondisi Tarhil atau penjara imigrasi Sumaisyi Jeddah sudah kurang memadai. Sejak hari pertama saja sudah mencapai 7.500 buruh migran yang tidak memiliki dokumen dalam kondisi tanpa pasokan logistik dan hanya bertahan dengan minum air kran toilet. Ironisnya, jumlah buruh yang tak berdokumen yang berada di Tarhil sekitar 7.500 orang, petugas KJRI yang dikerahkan hanya 2 orang berikutnya ditambah 6 orang. Di antara ribuan orang terdapat ratusan perempuan beserta anak-anak, bahkan masih bayi. Mereka pun ditempatkan dalam satu tahanan yang ditempati 64 orang, bawaannya disita juga alat komunikasinya,” jelas Anis.
Anis mengatakan, TKI Arab Saudi yang tidak memiliki dokumen lengkap berkisar 101.067 di Saudi Arabia. Selain itu juga ada 77.062 buruh migran Indonesia yang berdokumen terancam deportasi karena tidak bisa menyelesaikan proses pembaruan dokumen hingga tenggat waktu akhir amnesti. Tercatat, hanya 17.306 orang berhasil mendapatkan dokumen ketenaga-kerjaan baru dan 6.700 orang yang mendapatkan exit permit untuk pulang ke Indonesia.
“Pemerintah lamban dalam memproses pembaruan juga bersumber dari berlakunya sistem kaffalah yang rumit dan menjerat buruh migran dalam perangkat perbudakan modern. Sistem kaffalah mengharuskan para pekerja asing di Saudi Arabia menyerahkan paspornya ke majikan dan saat akan keluar dari Saudi Arabia harus mendapat izin dari majikan untuk legalisasi exit permit,” ujarnya.
Sementara itu, Hartono, mantan TKI Arab Saudi mengatakan, di Arab Saudi saja dirinya melihat adanya 70.000 TKI yang tidak mempuyai dokumen apa-apa. Dokumen para TKI ini telah dibawa oleh calo orang Indonesia.
“Saat pergi Umroh, sesampai di sana sudah ditunggu sama calo asal Indonesia, jadi orang itu paspornya ditahan sama calo tadi dan paspor itu ada tiketnya kemudian paspor tersebut dijual lagi serta diubah fotonya. Di Arab Saudi tidak ada sidik jari, jadi bebas kemana aja,” bebernya.
“Sebelumnya sudah dikondisikan dahulu bagi mereka yang ingin pulang. Seperti contoh si A mau pulang yang gantiin si B cuman manfatin momen aja dan mereka kalau mau pulang harus cari pengganti dengan bayar 4.000 real. Saya pikir bukan KBRI tapi pemerintah Indonesia dan KBRI masih lemah. Kesulitan untuk izin pulang ke Indonesia harus izin dari majikan yang saat ini dihadapi dan KBRI kurang berperan, malah yang berperan calonya, tidak punya data cukup bayar 4.000 real,” ungkapnya.
http://www.lensaindonesia.com/2013/11/08/tki-arab-saudi-minum-air-toilet-untuk-bertahan-di-penampungan.html
iya nih pilih kasih banget si pemerintah
gini gini mereka juga nyumbang pendapatan negara loh
Imbasnya, ratusan ribu TKI Arab Saudi terpaksa harus minum air toilet untuk bisa bertahan hidup. Para TKI Arab Saudi ini juga harus makan seadanya.
Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah kepada LICOM, Jumat (08/11/2013) menuturkan, gelombang razia menyebabkan ribuan buruh migran tak berdokumen asal Indonesia bergerak menuju perwakilan Indonesia (KJRI Jeddah) untuk meminta perlindungan. Oleh pihak KJRI Jeddah, mereka dievakuasi ke kolong jembatan Falistine dan kemudian diarahkan menyerahkan diri menuju Tarhil atau penjara imigrasi Sumaisyi di Jeddah.
“Saat ini kondisi Tarhil atau penjara imigrasi Sumaisyi Jeddah sudah kurang memadai. Sejak hari pertama saja sudah mencapai 7.500 buruh migran yang tidak memiliki dokumen dalam kondisi tanpa pasokan logistik dan hanya bertahan dengan minum air kran toilet. Ironisnya, jumlah buruh yang tak berdokumen yang berada di Tarhil sekitar 7.500 orang, petugas KJRI yang dikerahkan hanya 2 orang berikutnya ditambah 6 orang. Di antara ribuan orang terdapat ratusan perempuan beserta anak-anak, bahkan masih bayi. Mereka pun ditempatkan dalam satu tahanan yang ditempati 64 orang, bawaannya disita juga alat komunikasinya,” jelas Anis.
Anis mengatakan, TKI Arab Saudi yang tidak memiliki dokumen lengkap berkisar 101.067 di Saudi Arabia. Selain itu juga ada 77.062 buruh migran Indonesia yang berdokumen terancam deportasi karena tidak bisa menyelesaikan proses pembaruan dokumen hingga tenggat waktu akhir amnesti. Tercatat, hanya 17.306 orang berhasil mendapatkan dokumen ketenaga-kerjaan baru dan 6.700 orang yang mendapatkan exit permit untuk pulang ke Indonesia.
“Pemerintah lamban dalam memproses pembaruan juga bersumber dari berlakunya sistem kaffalah yang rumit dan menjerat buruh migran dalam perangkat perbudakan modern. Sistem kaffalah mengharuskan para pekerja asing di Saudi Arabia menyerahkan paspornya ke majikan dan saat akan keluar dari Saudi Arabia harus mendapat izin dari majikan untuk legalisasi exit permit,” ujarnya.
Sementara itu, Hartono, mantan TKI Arab Saudi mengatakan, di Arab Saudi saja dirinya melihat adanya 70.000 TKI yang tidak mempuyai dokumen apa-apa. Dokumen para TKI ini telah dibawa oleh calo orang Indonesia.
“Saat pergi Umroh, sesampai di sana sudah ditunggu sama calo asal Indonesia, jadi orang itu paspornya ditahan sama calo tadi dan paspor itu ada tiketnya kemudian paspor tersebut dijual lagi serta diubah fotonya. Di Arab Saudi tidak ada sidik jari, jadi bebas kemana aja,” bebernya.
“Sebelumnya sudah dikondisikan dahulu bagi mereka yang ingin pulang. Seperti contoh si A mau pulang yang gantiin si B cuman manfatin momen aja dan mereka kalau mau pulang harus cari pengganti dengan bayar 4.000 real. Saya pikir bukan KBRI tapi pemerintah Indonesia dan KBRI masih lemah. Kesulitan untuk izin pulang ke Indonesia harus izin dari majikan yang saat ini dihadapi dan KBRI kurang berperan, malah yang berperan calonya, tidak punya data cukup bayar 4.000 real,” ungkapnya.
http://www.lensaindonesia.com/2013/11/08/tki-arab-saudi-minum-air-toilet-untuk-bertahan-di-penampungan.html
iya nih pilih kasih banget si pemerintah
gini gini mereka juga nyumbang pendapatan negara loh
