Ratusan personel TNI-AD mulai kemarin diterjunkan ke Poso untuk mem-back up operasi yang dilakukan aparat kepolisian pasca kerusuhan 22 Januari lalu. Pelibatan personel TNI-AD itu disampaikan KSAD Jenderal TNI Djoko Santoso. "Pengiriman dua SSK (satuan setingkat kompi -sekitar 200 personel) untuk membantu penegakan hukum. Bukan untuk operasi militer," kata KSAD usai membuka rapat pimpinan TNI-AD di Mabes AD, Jakarta, kemarin.
Ratusan personel TNI-AD yang berasal dari kesatuan di lingkungan Kodam VII/Wirabuana itu, kata KSAD, berada di bawah kendali operasi Polda Sulawesi Tengah.
Menurut jenderal kelahiran Solo itu, dirinya menerima laporan bahwa pasukannya telah siaga dan sudah berada di lokasi. Dalam rapat pimpinan kemarin, Pangdam VII/Wirabuana Mayjen TNI Arief Budi Sampurno menyampaikan kondisi terakhir Poso.
"Harus ditegaskan bahwa tentara dalam posisi ikut menjaga situasi keamanan," ujar KSAD.
Mengenai senjata yang digunakan sipil bersenjata di Poso, Jenderal Djoko Santoso memastikan bahwa itu tidak berasal dari institusi militer. "Itu bukan senjata organik TNI," tegasnya.
KSAD menolak mengomentari lebih jauh soal asal senjata yang digunakan sipil untuk melawan aparat kepolisian. Djoko juga menolak mengomentari spekulasi yang berkembang bahwa senjata itu berasal dari luar Poso yang diselundupkan melalui jalur laut tradisional Mindanao- Sulawesi. "Yang jelas bukan dari tentara," katanya.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Muda Slamet Yulistiono mengatakan, TNI-AL akan mengintensifkan patroli di perairan sekitar Sulawesi. Terutama di daerah perbatasan. "Tugas kami terbagi-bagi. Sebagian fokus pada pencarian Adam Air, yang lain ikut membantu menjaga keamanan Poso," tuturnya.
Dari Gedung Nusantara V DPD, Ketua Desk Antiteror Menko Polhukam Ansaad Mbai mengatakan, aparat keamanan sudah selayaknya tegas untuk menyelesaikan masalah Poso. "Kalau belajar dari negara-negara lain, sudah saatnya dilakukan operasi militer," ujarnya.
Purnawirawan inspektur jenderal polisi itu menambahkan, pendekatan persuasif yang dilakukan aparat keamanan di Poso sudah terbukti tidak efektif. "Mana ada teroris mau diajak duduk terus satu meja, harus ada operasi yang lebih keras," katanya.
Tidak Ada Pemutihan Kejahatan di Poso
Mabes Polri menegaskan tidak ada pemutihan kejahatan di Poso. Semua pelaku kejahatan di sana akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Jika ada kasus yang belum terungkap, itu disebabkan pembuktian dan kesaksian yang belum lengkap.
"Tindakan hukum pada waktu-waktu itu (sebelum Deklarasi Malino) sudah dilakukan. Contohnya, kasus Tibo (Fabianus Tibo, terpidana dalam kasus Poso yang telah dihukum mati, Red) cs. Kalau ada kasus-kasus lain, bukan berarti itu didiamkan," kata Kabareskrim Komjen Pol Bambang Hendarso Danuri di Mabes Polri kemarin.
"Tidak benar itu (diputihkan). Setiap peristiwa yang terjadi, di lingkungan mana pun, harus diselesaikan," tegas Bambang Hendarso, yang menduduki jabatan Kabareskrim sebulan lalu. Jenderal bintang tiga itu menambahkan, kalau ada yang tidak puas atas penegakan hukum yang dilakukan polisi, toh itu tidak membenarkan langkah mereka untuk main hukum sendiri.
Pasukan TNI-AD Tiba di Polres Poso
Dari Poso dilaporkan, 200 personel TNI-AD kemarin pagi tiba di Bumi Sintuwu Maroso itu. Mereka berasal dari Batalyon Infanteri 714 Sintuwu Maroso (Sinmar) dan Korem 132 Tadulako. Ratusan personel TNI-AD tersebut tiba Mapolres Poso dan langsung melakukan apel gelar pasukan.
Pasukan tersebut dipimpin Danyon 714 Sinmar Letkol Inf Try Setyo dan diterima langsung Kapolres Poso AKBP Rudy Sufahriadi yang juga menjadi inspektur upacara penyambutan.
Pascagelar pasukan kemarin, pasukan TNI tersebut dikembalikan ke Mayon 714 Sinmar sambil menunggu perintah selanjutnya dari Kapolda Sulteng (Sulawesi Tengah) Brigjen Pol Badrodin Haiti.
Bergabungnya secara langsung pasukan TNI dalam operasi pemulihan keamanan di Poso kali ini dilakukan setelah Kapolda Sulteng Badrodin Haiti melayangkan surat ke Pangdam VII/Wirabuana Mayjen TNI Arif Budi Sampurno. Surat tersebut berisi permohonan bantuan personel pengamanan TNI-AD pasca rentetan peristiwa baku tembak pada 11 dan 22 Januari lalu.
Kabidhumas Polda Sulteng AKBP M. Kilat di hadapan belasan wartawan cetak dan elektronik kemarin menjelaskan, ratusan pasukan tempur TNI itu akan dilibatkan langsung dalam beberapa pengamanan di wilayah Poso Kota pascainsiden maut 11 dan 22 Januari lalu di Kelurahan Gebangrejo. "TNI akan dilibatkan dalam patroli keliling kota dan kegiatan pengamanan lainnya," ujarnya.
Saat ditanya soal penempatan bantuan pasukan TNI, perwira menengah Polri tersebut menyatakan masih diatur. "Soal teknis penempatan pasukan, komandan masing-masing yang akan mengatur," kata Kilat.
Dia mengungkapkan, keterlibatan TNI dalam pengamanan Poso tidak hanya baru kali ini. Polri telah melibatkan pasukan TNI sejak awal operasi keamanan di wilayah Poso. "Sejak operasi pertama (Operasi Lanto Dago), TNI kami libatkan," tegasnya.
Polisi Temukan Senjata Mesin MK-3
Polisi kembali menemukan barang bukti senjata api organik dalam lanjutan penyisiran hingga kemarin. Dalam penyisiran sejak Kamis sore lalu, pasukan gabungan Brimob BKO menemukan senjata tempur mesin otomatis jenis MK-3 buatan Rusia. Senjata serbu yang sangat mematikan itu ditemukan di perbukitan Tanah Runtuh, Kelurahan Gebangrejo, sekitar pukul 17. 00 Wita.
"Bukan hanya MK-3 itu yang berhasil ditemukan. Polisi juga menemukan satu senjata api rakitan serta sebuah bom rakitan pada hari yang sama kemarin," ungkap Kabid Humas Polda Sulteng M. Kilat.
Menurut dia, penyisiran yang tetap akan dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan itu ditujukan untuk membersihkan Poso dari senjata api ilegal yang beredar di tangan warga sipil. (naz/rdl/bud/jpnn)
Ratusan personel TNI-AD yang berasal dari kesatuan di lingkungan Kodam VII/Wirabuana itu, kata KSAD, berada di bawah kendali operasi Polda Sulawesi Tengah.
Menurut jenderal kelahiran Solo itu, dirinya menerima laporan bahwa pasukannya telah siaga dan sudah berada di lokasi. Dalam rapat pimpinan kemarin, Pangdam VII/Wirabuana Mayjen TNI Arief Budi Sampurno menyampaikan kondisi terakhir Poso.
"Harus ditegaskan bahwa tentara dalam posisi ikut menjaga situasi keamanan," ujar KSAD.
Mengenai senjata yang digunakan sipil bersenjata di Poso, Jenderal Djoko Santoso memastikan bahwa itu tidak berasal dari institusi militer. "Itu bukan senjata organik TNI," tegasnya.
KSAD menolak mengomentari lebih jauh soal asal senjata yang digunakan sipil untuk melawan aparat kepolisian. Djoko juga menolak mengomentari spekulasi yang berkembang bahwa senjata itu berasal dari luar Poso yang diselundupkan melalui jalur laut tradisional Mindanao- Sulawesi. "Yang jelas bukan dari tentara," katanya.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Muda Slamet Yulistiono mengatakan, TNI-AL akan mengintensifkan patroli di perairan sekitar Sulawesi. Terutama di daerah perbatasan. "Tugas kami terbagi-bagi. Sebagian fokus pada pencarian Adam Air, yang lain ikut membantu menjaga keamanan Poso," tuturnya.
Dari Gedung Nusantara V DPD, Ketua Desk Antiteror Menko Polhukam Ansaad Mbai mengatakan, aparat keamanan sudah selayaknya tegas untuk menyelesaikan masalah Poso. "Kalau belajar dari negara-negara lain, sudah saatnya dilakukan operasi militer," ujarnya.
Purnawirawan inspektur jenderal polisi itu menambahkan, pendekatan persuasif yang dilakukan aparat keamanan di Poso sudah terbukti tidak efektif. "Mana ada teroris mau diajak duduk terus satu meja, harus ada operasi yang lebih keras," katanya.
Tidak Ada Pemutihan Kejahatan di Poso
Mabes Polri menegaskan tidak ada pemutihan kejahatan di Poso. Semua pelaku kejahatan di sana akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Jika ada kasus yang belum terungkap, itu disebabkan pembuktian dan kesaksian yang belum lengkap.
"Tindakan hukum pada waktu-waktu itu (sebelum Deklarasi Malino) sudah dilakukan. Contohnya, kasus Tibo (Fabianus Tibo, terpidana dalam kasus Poso yang telah dihukum mati, Red) cs. Kalau ada kasus-kasus lain, bukan berarti itu didiamkan," kata Kabareskrim Komjen Pol Bambang Hendarso Danuri di Mabes Polri kemarin.
"Tidak benar itu (diputihkan). Setiap peristiwa yang terjadi, di lingkungan mana pun, harus diselesaikan," tegas Bambang Hendarso, yang menduduki jabatan Kabareskrim sebulan lalu. Jenderal bintang tiga itu menambahkan, kalau ada yang tidak puas atas penegakan hukum yang dilakukan polisi, toh itu tidak membenarkan langkah mereka untuk main hukum sendiri.
Pasukan TNI-AD Tiba di Polres Poso
Dari Poso dilaporkan, 200 personel TNI-AD kemarin pagi tiba di Bumi Sintuwu Maroso itu. Mereka berasal dari Batalyon Infanteri 714 Sintuwu Maroso (Sinmar) dan Korem 132 Tadulako. Ratusan personel TNI-AD tersebut tiba Mapolres Poso dan langsung melakukan apel gelar pasukan.
Pasukan tersebut dipimpin Danyon 714 Sinmar Letkol Inf Try Setyo dan diterima langsung Kapolres Poso AKBP Rudy Sufahriadi yang juga menjadi inspektur upacara penyambutan.
Pascagelar pasukan kemarin, pasukan TNI tersebut dikembalikan ke Mayon 714 Sinmar sambil menunggu perintah selanjutnya dari Kapolda Sulteng (Sulawesi Tengah) Brigjen Pol Badrodin Haiti.
Bergabungnya secara langsung pasukan TNI dalam operasi pemulihan keamanan di Poso kali ini dilakukan setelah Kapolda Sulteng Badrodin Haiti melayangkan surat ke Pangdam VII/Wirabuana Mayjen TNI Arif Budi Sampurno. Surat tersebut berisi permohonan bantuan personel pengamanan TNI-AD pasca rentetan peristiwa baku tembak pada 11 dan 22 Januari lalu.
Kabidhumas Polda Sulteng AKBP M. Kilat di hadapan belasan wartawan cetak dan elektronik kemarin menjelaskan, ratusan pasukan tempur TNI itu akan dilibatkan langsung dalam beberapa pengamanan di wilayah Poso Kota pascainsiden maut 11 dan 22 Januari lalu di Kelurahan Gebangrejo. "TNI akan dilibatkan dalam patroli keliling kota dan kegiatan pengamanan lainnya," ujarnya.
Saat ditanya soal penempatan bantuan pasukan TNI, perwira menengah Polri tersebut menyatakan masih diatur. "Soal teknis penempatan pasukan, komandan masing-masing yang akan mengatur," kata Kilat.
Dia mengungkapkan, keterlibatan TNI dalam pengamanan Poso tidak hanya baru kali ini. Polri telah melibatkan pasukan TNI sejak awal operasi keamanan di wilayah Poso. "Sejak operasi pertama (Operasi Lanto Dago), TNI kami libatkan," tegasnya.
Polisi Temukan Senjata Mesin MK-3
Polisi kembali menemukan barang bukti senjata api organik dalam lanjutan penyisiran hingga kemarin. Dalam penyisiran sejak Kamis sore lalu, pasukan gabungan Brimob BKO menemukan senjata tempur mesin otomatis jenis MK-3 buatan Rusia. Senjata serbu yang sangat mematikan itu ditemukan di perbukitan Tanah Runtuh, Kelurahan Gebangrejo, sekitar pukul 17. 00 Wita.
"Bukan hanya MK-3 itu yang berhasil ditemukan. Polisi juga menemukan satu senjata api rakitan serta sebuah bom rakitan pada hari yang sama kemarin," ungkap Kabid Humas Polda Sulteng M. Kilat.
Menurut dia, penyisiran yang tetap akan dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan itu ditujukan untuk membersihkan Poso dari senjata api ilegal yang beredar di tangan warga sipil. (naz/rdl/bud/jpnn)
