Banjarmasin, MASIH minimnya kondisi infrastruktur di Kalimantan, termasuk di Kalimantan Selatan menjadi alasan bagi Sentral Informasi Reformasi Rakyat Kalimantan (sirkal) untuk menuntut otonomi khusus untuk Kalsel.
Ketua Sirkal Samsul Daulah mengungkapkan, dengan status otonomi khusus bisa mendapatkan perimbangan keuangan dan anggaran pendapatan dan belanja negara secara memadai. Sehingga Kalimantan khususnya Kalsel tidak hanya menjadi daerah yang dikeruk sumber daya alamnya, tapi juga bisa mendapatkan pembagian yang adil.
Ditambahkan Samsul, tuntutan otonomi khusus didasarkan pada kontribusi empat provinsi di Kalimantan bagi APBN yang mencapai dua pertiga atau lebih dari Rp900 triliun. Kontribusi ini diambil dari hasil sumber daya alam berupa hasil tambang batubara, minyak, gas dan mineral lainnya.
“Kedudukan Kalimantan sebagai paru-paru dunia dan kekayaan SDA sebagai pemasok energi bangsa, dapat dijadikan landasan kekhususan wilayah ini,” kata Samsul (YR)
cahaya.co
Ketua Sirkal Samsul Daulah mengungkapkan, dengan status otonomi khusus bisa mendapatkan perimbangan keuangan dan anggaran pendapatan dan belanja negara secara memadai. Sehingga Kalimantan khususnya Kalsel tidak hanya menjadi daerah yang dikeruk sumber daya alamnya, tapi juga bisa mendapatkan pembagian yang adil.
Ditambahkan Samsul, tuntutan otonomi khusus didasarkan pada kontribusi empat provinsi di Kalimantan bagi APBN yang mencapai dua pertiga atau lebih dari Rp900 triliun. Kontribusi ini diambil dari hasil sumber daya alam berupa hasil tambang batubara, minyak, gas dan mineral lainnya.
“Kedudukan Kalimantan sebagai paru-paru dunia dan kekayaan SDA sebagai pemasok energi bangsa, dapat dijadikan landasan kekhususan wilayah ini,” kata Samsul (YR)
cahaya.co