nurcahyo
New member
udhoyono: RI-Korsel Sepakati Kerja Sama Nuklir Untuk Tujuan Damai
Kapanlagi.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Korea Selatan Roh Moo-Hyun menyepakati kerja sama kedua negara di bidang nuklir untuk tujuan damai serta kerja sama pertahanan dan militer yang menyangkut produksi bersama berbagai peralatan militer.
"Kalau nanti kita (Indonesia, red) sudah memutuskan pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai, maka kita sudah tahu masalah detailnya (rinciannya, red)," kata Yudhoyono dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Senin, usai mengadakan pembicaraan dengan Presiden Korea Selatan tersebut.
Namun Yudhoyono tidak menjelaskan apakah kerja sama di bidang nuklir tersebut berkaitan dengan rencana Indonesia untuk membangun PLTN yang salah satu alternatif lokasinya adalah di kaki Gunung Muria, Jawa Tengah.
Presiden yang dalam acara jumpa pers ini didampingi Menlu Hassan Wirajuda, Mentan Anton Apriyantono, serta Menperind Fahmi Idris mengatakan, Indonesia memilih kerja sama pemanfaatan nuklir untuk tujuan damai adalah karena jika pada saatnya Indonesia telah serius untuk memanfaatkan nuklir untuk tujuan damai, maka berbagai aspek dari tenaga nukilir itu sudah diketahui secara lebih terperinci.
Kedua Presiden usai pertemuannya menandatangani Perjanjian Kemitraan Strategis dalam memasuki abad ke-21.
Yudhoyono mengatakan, materi pembicaraannya dengan Presiden Korsel itu pada dasarnya menyangkut tiga masalah besar yaitu bidang politik, hukum dan kemananan, kemudian tentang peningkatan kerja sama ekonomi dan investasi serta kebudayaan dan olahraga.
Ketika berbicara tentang kerja sama di bidang pertahanan dan militer, Yudhoyono menyebutkan industri-industri strategis dalam negeri telah memiliki kemampuan untuk menghasilkan berbagai peralatan militer.
Namun untuk jenis peralatan atau produk tertentu masih dibutuhkan alih teknologi dari negara-negara lain.
"Dalam pengadaan alat utama sitem senjata, maka bisa dilakukan joint production (produksi bersama, red) serta terjadinya alih teknologi," kata Presiden yang dalam perundingan dengan tamunya itu juga didampingi Menko Polhukam Widodo AS, Menko Perekonomian Boediono, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mendag Marie Elka Pangestu, Jaksa Agung Abdul Rachman Saleh, serta Mehut MS Ka`ban.
Ekonomi
Sementara itu, ketika menjelaskan pembicaraan tentang peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan, Presiden menyebutkan bahwa Korsel merupakan penanam modal terbesar kelima di tanah air, yang nilainya mencapai 655 juta dolar AS.
Sekitar 625.000 Indonesia bekerja pada berbagai perusahaan Korsel di sini dan sebaliknya 50.000 TKI berada di negara Ginseng tersebut.
Yudhoyono mengatakan pula kedua pemerintah sepakat bekerja sama dalam pemberantasan flu burung serta membangun sistem peringatan dini bagi kemungkinan terjadinya gelombang tsunami.
Selain kedua Presiden menandatangani perjanjian kerja sama strategis, maka para menteri dan pejabat kedua negara juga menandatangani tiga nota kesepahaman (MoU) di bidang peningkatan kerja sama pariwisata, pembentukan forum kehutanan dan pemberantasan korupsi serta perjanjian kerja sama energi nuklir.
Kapanlagi.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Korea Selatan Roh Moo-Hyun menyepakati kerja sama kedua negara di bidang nuklir untuk tujuan damai serta kerja sama pertahanan dan militer yang menyangkut produksi bersama berbagai peralatan militer.
"Kalau nanti kita (Indonesia, red) sudah memutuskan pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai, maka kita sudah tahu masalah detailnya (rinciannya, red)," kata Yudhoyono dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Senin, usai mengadakan pembicaraan dengan Presiden Korea Selatan tersebut.
Namun Yudhoyono tidak menjelaskan apakah kerja sama di bidang nuklir tersebut berkaitan dengan rencana Indonesia untuk membangun PLTN yang salah satu alternatif lokasinya adalah di kaki Gunung Muria, Jawa Tengah.
Presiden yang dalam acara jumpa pers ini didampingi Menlu Hassan Wirajuda, Mentan Anton Apriyantono, serta Menperind Fahmi Idris mengatakan, Indonesia memilih kerja sama pemanfaatan nuklir untuk tujuan damai adalah karena jika pada saatnya Indonesia telah serius untuk memanfaatkan nuklir untuk tujuan damai, maka berbagai aspek dari tenaga nukilir itu sudah diketahui secara lebih terperinci.
Kedua Presiden usai pertemuannya menandatangani Perjanjian Kemitraan Strategis dalam memasuki abad ke-21.
Yudhoyono mengatakan, materi pembicaraannya dengan Presiden Korsel itu pada dasarnya menyangkut tiga masalah besar yaitu bidang politik, hukum dan kemananan, kemudian tentang peningkatan kerja sama ekonomi dan investasi serta kebudayaan dan olahraga.
Ketika berbicara tentang kerja sama di bidang pertahanan dan militer, Yudhoyono menyebutkan industri-industri strategis dalam negeri telah memiliki kemampuan untuk menghasilkan berbagai peralatan militer.
Namun untuk jenis peralatan atau produk tertentu masih dibutuhkan alih teknologi dari negara-negara lain.
"Dalam pengadaan alat utama sitem senjata, maka bisa dilakukan joint production (produksi bersama, red) serta terjadinya alih teknologi," kata Presiden yang dalam perundingan dengan tamunya itu juga didampingi Menko Polhukam Widodo AS, Menko Perekonomian Boediono, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mendag Marie Elka Pangestu, Jaksa Agung Abdul Rachman Saleh, serta Mehut MS Ka`ban.
Ekonomi
Sementara itu, ketika menjelaskan pembicaraan tentang peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan, Presiden menyebutkan bahwa Korsel merupakan penanam modal terbesar kelima di tanah air, yang nilainya mencapai 655 juta dolar AS.
Sekitar 625.000 Indonesia bekerja pada berbagai perusahaan Korsel di sini dan sebaliknya 50.000 TKI berada di negara Ginseng tersebut.
Yudhoyono mengatakan pula kedua pemerintah sepakat bekerja sama dalam pemberantasan flu burung serta membangun sistem peringatan dini bagi kemungkinan terjadinya gelombang tsunami.
Selain kedua Presiden menandatangani perjanjian kerja sama strategis, maka para menteri dan pejabat kedua negara juga menandatangani tiga nota kesepahaman (MoU) di bidang peningkatan kerja sama pariwisata, pembentukan forum kehutanan dan pemberantasan korupsi serta perjanjian kerja sama energi nuklir.