UMP 2011: Hanya 8 Propinsi Yang Melampui KHL
- Thread starter d4nlee
- Start date
d4nlee
New member
Bisa jadi begitu. Kesimpulannya bisa kearah itu.
Yang jelas, rasio UMP terhadap KHL DIY lebih tinggi dari propinsi lain di pulau Jawa.
Parah ya.. dari 33 hanya 8 yang melampui KHL. Lebih tragisnya di Pulau Jawa hanya DIY, 7 lainnya di luar Pulau Jawa, padahal..
Last edited:
hendriantorsi
New member
wew...kalo begitu penghasilan karyawan daerah gue ( riau ) masih biasa2x aja ya bro, padahal gue kira gaji karyawan daerah gue udah tinggi tuh......
d4nlee
New member
2011 baru berjalan 2 bulan, tetapi survei membuktikan bahwa 25 provinsi sudah hilang dari radar perekonomian Indonesia (tinggal 8). Melalui berita diatas, kira-kira itu pesan yang ingin disampaikan pemerintah pusat kepada para kepala daerah (gubernur) untuk mendorong KHL agar tetap terpenuhi.
Selain itu, tingkat inflasi sebagaimana asumsi APBN 2011 adalah 5,3% tetapi ada saja Gubernur yang menetapkan prosentase kenaikan UMP 2011 dibawah itu. Dari data kita bisa lihat ada 4 provinsi : Aceh, Bengkulu, Banten, dan Jawa Tengah adalah dibawah 5%. Saya heran, selain Bengkulu - Kepala Bappeda dan BPS 3 provinsi itu mikir apa saja, sampai hal begini saja bisa luput.
Disisi lain, terdapat 11 provinsi yang menetapkan prosentase UMP 2011 meningkat diatas 10% (Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Babel, Lampung, DKI, Jatim, Kalteng, Sulsel, dan Pabar). Dari 11 provinsi ini, sejauh ini Jambi dan Kalteng masih mampu mempertahankan KHL. Sedangkan Sumut, DIY, Kalsel, dan Sulut mampu menekan inflasi sehingga KHL mampu terpenuhi karena sejauh ini mereka mampu menjaga inflasi – dalam kisaran peningkatan UMP mereka. Bengkulu sedikit aneh, karena dari 4 yang menetapkan peningkatan UMP 2011 dibawah 5% (4,49%) hanya dia sendiri yang justru KHL-nya bertahan diatas UMP. Saya tidak ingin mengatakan ini anomaly, karena bisa saja sampel survei KHL di Bengkulu belum representatif.
Mengenai penghasilan karyawan biasa-biasa saja: saya ingin mengatakan bahwa UMP hanya patokan. Implementasi di lapangan bisa jadi berbeda. Selain itu tingkat inflasi tiap daerah pun berbeda-beda. Tingkat inflasi sangat mempengaruhi tingkat “kesejahteraan” seorang pekerja di suatu daerah. Implementasi Upah Minimum perlu dikawal bersama baik oleh pemerintah, pekerja, maupun pengusaha. Sebagai penjamin, pemerintah sudah membuat aturan. Namun dalam melamar pekerjaan, tidak jarang kita jumpai calon tenaga kerja bahkan tidak tau upah minimum yang seyogyanya dia terima berapa untuk wilayah tempat dimana dia melamar pekerjaan. Syukurlah untuk Riau yang merasa sudah tinggi, minimal dari data diatas bisa kita lihat Pemdanya cukup realistis dalam menetapkan UMP (mengikuti asumsi ABPN). Selain cerdas, Pemda-nya pro-poor tuh.. atau masih kurang tinggi?!
Kira-kira begitu bro..
Salam.
Selain itu, tingkat inflasi sebagaimana asumsi APBN 2011 adalah 5,3% tetapi ada saja Gubernur yang menetapkan prosentase kenaikan UMP 2011 dibawah itu. Dari data kita bisa lihat ada 4 provinsi : Aceh, Bengkulu, Banten, dan Jawa Tengah adalah dibawah 5%. Saya heran, selain Bengkulu - Kepala Bappeda dan BPS 3 provinsi itu mikir apa saja, sampai hal begini saja bisa luput.
Disisi lain, terdapat 11 provinsi yang menetapkan prosentase UMP 2011 meningkat diatas 10% (Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Babel, Lampung, DKI, Jatim, Kalteng, Sulsel, dan Pabar). Dari 11 provinsi ini, sejauh ini Jambi dan Kalteng masih mampu mempertahankan KHL. Sedangkan Sumut, DIY, Kalsel, dan Sulut mampu menekan inflasi sehingga KHL mampu terpenuhi karena sejauh ini mereka mampu menjaga inflasi – dalam kisaran peningkatan UMP mereka. Bengkulu sedikit aneh, karena dari 4 yang menetapkan peningkatan UMP 2011 dibawah 5% (4,49%) hanya dia sendiri yang justru KHL-nya bertahan diatas UMP. Saya tidak ingin mengatakan ini anomaly, karena bisa saja sampel survei KHL di Bengkulu belum representatif.
Mengenai penghasilan karyawan biasa-biasa saja: saya ingin mengatakan bahwa UMP hanya patokan. Implementasi di lapangan bisa jadi berbeda. Selain itu tingkat inflasi tiap daerah pun berbeda-beda. Tingkat inflasi sangat mempengaruhi tingkat “kesejahteraan” seorang pekerja di suatu daerah. Implementasi Upah Minimum perlu dikawal bersama baik oleh pemerintah, pekerja, maupun pengusaha. Sebagai penjamin, pemerintah sudah membuat aturan. Namun dalam melamar pekerjaan, tidak jarang kita jumpai calon tenaga kerja bahkan tidak tau upah minimum yang seyogyanya dia terima berapa untuk wilayah tempat dimana dia melamar pekerjaan. Syukurlah untuk Riau yang merasa sudah tinggi, minimal dari data diatas bisa kita lihat Pemdanya cukup realistis dalam menetapkan UMP (mengikuti asumsi ABPN). Selain cerdas, Pemda-nya pro-poor tuh.. atau masih kurang tinggi?!
Kira-kira begitu bro..
Salam.
Last edited: