Utang Indonesia
- Thread starter spirit
- Start date
- Status
budi_hendarto
New member
Bls: Utang Indonesia
ya di bayar mas...namanya hutang...hehehe
ya di bayar mas...namanya hutang...hehehe
Dipi76
New member
Bls: Utang Indonesia
Mungkin yang bisa dilakukan untuk meringankan beban utang dan terlepas dari jerat utang tersebut, menurutku perlunya solusi yang radikal dan baru dalam menyelesaikan persoalan beban utang luar negeri. Pengurangan jumlah utang (debt stock) merupakan pilihan satu-satunya. Penghapusan jumlah utang atau debt cancellation, sebagaimana yang didesakkan oleh kelompok organisasi masyarakat sipil di sejumlah negara, patut ditempuh Pemerintah. Hal ini dapat dilakukan melalui pengadilan internasional (arbitrase internasional) dan proses politik di tingkat internasional bersama dengan negara-negara berkembang lainnya. Adanya “utang haram” (odious debt) pada setiap utang yang kini dibebankan kepada rakyat merupakan dasar hukum dan moral dari tuntutan ini. Utang yang dikorupsi dan merusak yang dibuat oleh rezim otoriter terdahulu dilakukan dengan sepengetahuan kreditor internasional. Kreditor internasional juga harus bertanggung jawab atas utang-utang tersebut dengan cara penghapusan utang. Pilihan ini harus ditempuh pemerintah dan bukan membebankan kepada rakyat Indonesia seluruhnya.
Semasa berkuasa, rezim Soeharto dengan rajin menciptakan utang yang sesungguhnya menindas rakyat Indonesia. Rezim yang korup tersebut, menyelewengkan sebagian utang luar negeri dengan memasukan ke kantong para pejabat untuk memperkaya diri mereka sendiri dan para kroninya. Dalam taksiran Bank Dunia, volume utang luar negeri yang diselewengkan rezim Soeharto meliputi sekitar 20 – 30 persen dari total utang luar negeri yang dibuat rezim tersebut.
Dengan demikian, karena sebagian utang luar negeri yang dibuat oleh rezim Soeharto tidak dinikmati oleh rakyat, sesungguhnya tidak ada sedikit pun alasan bagi setiap pemerintahan Indonesia Pasca Soeharto untuk mensosialisasikan dampak beban utang tersebut kepada rakyat banyak. Sebaliknya, adalah kewajiban setiap pemerintahan yang memihak kepada rakyat untuk meminta pertanggungjawaban para kreditur atas kesalahan mereka menyalurkan utang-utang itu. Caranya tentu bukan dengan meminta penjadualan ulang (debt reschedulling), melainkan dengan meminta pemotongan utang (debt reduction).
Juga bisa dengan mengupayakan Pengurangan Pokok Utang dengan jalan penghapusan utang melalui kombinasi rekayasa keuangan dan renegosiasi komersial dengan kreditor. Salah satu cara yang bisa dipakai adalah melalui berbagai bentuk rekayasa keuangan seperti debt to equity swap. Sebagai contoh, sebuah perusahaan asing akan menanam modal senilai US$ 70 juta. Melalui renegosiasi komersial, utang pemerintah bisa diperdagangkan di pasar sekunder dengan diskon, katakanlah, 30%. Broker perusahaan tersebut akan membeli utang pemerintah senilai US$ 100 juta dengan harga US$ 70 juta (diskon 30%). Pemerintah setuju membayar Rupiah senilai, katakanlah, US$ 80 juta, kepada perusahaan. Bisa juga hanya senilai US$ 70 juta, tapi dikompensasi dengan kemudahan pajak. Hasilnya, utang senilai US$ 100 juta terbayar, FDI masuk senilai US$ 70-80 juta, sementara utang pemerintah terhapus 20-30%. Memang ada resiko inflatoir, terutama kalau dana pemerintah diperoleh dari pencetakan uang. Makanya, kita perlu BI yang independen sehingga hal ini tidak terjadi.
Bisa juga melalui cara pengurangan debt stock melalui arbitrase internasional. Solusi ini memerlukan sinerji dan pembangunan jaringan yang kuat dengan NGOs di negara-negara maju. Ide dasarnya, pihak kreditor multilateral (Bank Dunia dll) dan bilateral ikut bertanggungjawab atas kegagalan mereka menjamin tercapainya good governance dalam manajemen utang para debitor. Sehingga, muncullah wacana mengenai utang najis (odious debt), di mana kreditor memberikan kemudahan dan hair cut untuk mengkompensasi utang najis tersebut. Kalangan NGOs dalam dan luar negeri sangat antusias dengan alternatif ini. Walaupun belum ada preseden yang signifikan, tidak ada salahnya negara-negara debitor seperti Indonesia mencoba alternatif ini.
Negosiasi utang luar negeri pemerintah pada level geopolitik juga layak untuk dicoba. Pemerintah dan Bank Dunia mengklaim, Indonesia memperoleh terms yang semakin baik dalam Paris Club (PC) 3, dibandingkan PC1. Masa jatuh tempo misalnya, naik dari 11 tahun ke 18 tahun untuk utang non-ODA. Masa tenggang (grace period) naik dari 5 tahun ke 10 tahun untuk ODA, dan ada penjadwalan ulang terhadap bunga. Namun, berdasarkan laporan European Network on Debt and Development (EURODAD), terms yang diperoleh Indonesia lebih jelek dari negara lain. Indonesia hanya diberikan Houston Term. Padahal kalau memperoleh Naples Term, Indonesia bisa meminta pengampunan hingga 67% dari total utang non-ODA. Untuk utang ODA, bahkan bisa memperoleh masa tenggang 16 tahun, dengan tingkat bunga yang didiskon selama 40 tahun.
Last but not least, renegosiasi bilateral, terutama dengan Jepang. Sekitar 1/3 dari debt outstanding Indonesia adalah dengan Jepang. Kepentingan strategik Jepang, baik dalam membendung ambisi geopolitik China, dalam restrukturisasi multinasionalnya hingga keinginan menahan serbuan produk China ke pasar domestik Indonesia, merupakan potensi negosiasi. Kesalahan Indonesia adalah belum apa-apa sudah meminta hair cut. Ini dilakukan tanpa terlebih dulu mengembangkan skema-skema rekayasa keuangan yang mengkombinasikan berbagai bentuk swap dengan kepentingan geopolitik, strategik, dan ekonomi Jepang di kawasan Asia Tenggara. Padahal, kita semestinya bisa mendesain skema penyelesaian utang bilateral yang dikaitkan dengan, katakanlah, insentif investasi dan pasar bagi multinasional Jepang relatif terhadap China.
Hmmm...tinggal komen panjang lebar seperti aku diatas memang gampang dan mudah, tapi memang pelaksanaannya di lapangan jauh dari kata mudah.
)
-dipi-
Secara rasional pelunasan utang dengan segera adalah hal yang mustahil untuk kita lakukan saat ini. Dari utang sejumlah itu, 50 persen lebih adalah merupakan utang luar negeri, ya kira2 jumlahnya sekitar 600 triliun. Kemampuan pemerintah membayar cicilan utang luar negeri antara Rp 15-20 triliun per tahun. Dengan asumsi bahwa pemerintah tidak wajib membayar bunga dan tidak menambah utang baru, diperlukan 30-40 tahun lagi agar seluruh utang tersebut lunas. So, nggak ada yang bisa dilakukan untuk segera melunasi hutang itu jika melihat keadaan keuangan negara kita.
Mungkin yang bisa dilakukan untuk meringankan beban utang dan terlepas dari jerat utang tersebut, menurutku perlunya solusi yang radikal dan baru dalam menyelesaikan persoalan beban utang luar negeri. Pengurangan jumlah utang (debt stock) merupakan pilihan satu-satunya. Penghapusan jumlah utang atau debt cancellation, sebagaimana yang didesakkan oleh kelompok organisasi masyarakat sipil di sejumlah negara, patut ditempuh Pemerintah. Hal ini dapat dilakukan melalui pengadilan internasional (arbitrase internasional) dan proses politik di tingkat internasional bersama dengan negara-negara berkembang lainnya. Adanya “utang haram” (odious debt) pada setiap utang yang kini dibebankan kepada rakyat merupakan dasar hukum dan moral dari tuntutan ini. Utang yang dikorupsi dan merusak yang dibuat oleh rezim otoriter terdahulu dilakukan dengan sepengetahuan kreditor internasional. Kreditor internasional juga harus bertanggung jawab atas utang-utang tersebut dengan cara penghapusan utang. Pilihan ini harus ditempuh pemerintah dan bukan membebankan kepada rakyat Indonesia seluruhnya.
Semasa berkuasa, rezim Soeharto dengan rajin menciptakan utang yang sesungguhnya menindas rakyat Indonesia. Rezim yang korup tersebut, menyelewengkan sebagian utang luar negeri dengan memasukan ke kantong para pejabat untuk memperkaya diri mereka sendiri dan para kroninya. Dalam taksiran Bank Dunia, volume utang luar negeri yang diselewengkan rezim Soeharto meliputi sekitar 20 – 30 persen dari total utang luar negeri yang dibuat rezim tersebut.
Dengan demikian, karena sebagian utang luar negeri yang dibuat oleh rezim Soeharto tidak dinikmati oleh rakyat, sesungguhnya tidak ada sedikit pun alasan bagi setiap pemerintahan Indonesia Pasca Soeharto untuk mensosialisasikan dampak beban utang tersebut kepada rakyat banyak. Sebaliknya, adalah kewajiban setiap pemerintahan yang memihak kepada rakyat untuk meminta pertanggungjawaban para kreditur atas kesalahan mereka menyalurkan utang-utang itu. Caranya tentu bukan dengan meminta penjadualan ulang (debt reschedulling), melainkan dengan meminta pemotongan utang (debt reduction).
Juga bisa dengan mengupayakan Pengurangan Pokok Utang dengan jalan penghapusan utang melalui kombinasi rekayasa keuangan dan renegosiasi komersial dengan kreditor. Salah satu cara yang bisa dipakai adalah melalui berbagai bentuk rekayasa keuangan seperti debt to equity swap. Sebagai contoh, sebuah perusahaan asing akan menanam modal senilai US$ 70 juta. Melalui renegosiasi komersial, utang pemerintah bisa diperdagangkan di pasar sekunder dengan diskon, katakanlah, 30%. Broker perusahaan tersebut akan membeli utang pemerintah senilai US$ 100 juta dengan harga US$ 70 juta (diskon 30%). Pemerintah setuju membayar Rupiah senilai, katakanlah, US$ 80 juta, kepada perusahaan. Bisa juga hanya senilai US$ 70 juta, tapi dikompensasi dengan kemudahan pajak. Hasilnya, utang senilai US$ 100 juta terbayar, FDI masuk senilai US$ 70-80 juta, sementara utang pemerintah terhapus 20-30%. Memang ada resiko inflatoir, terutama kalau dana pemerintah diperoleh dari pencetakan uang. Makanya, kita perlu BI yang independen sehingga hal ini tidak terjadi.
Bisa juga melalui cara pengurangan debt stock melalui arbitrase internasional. Solusi ini memerlukan sinerji dan pembangunan jaringan yang kuat dengan NGOs di negara-negara maju. Ide dasarnya, pihak kreditor multilateral (Bank Dunia dll) dan bilateral ikut bertanggungjawab atas kegagalan mereka menjamin tercapainya good governance dalam manajemen utang para debitor. Sehingga, muncullah wacana mengenai utang najis (odious debt), di mana kreditor memberikan kemudahan dan hair cut untuk mengkompensasi utang najis tersebut. Kalangan NGOs dalam dan luar negeri sangat antusias dengan alternatif ini. Walaupun belum ada preseden yang signifikan, tidak ada salahnya negara-negara debitor seperti Indonesia mencoba alternatif ini.
Negosiasi utang luar negeri pemerintah pada level geopolitik juga layak untuk dicoba. Pemerintah dan Bank Dunia mengklaim, Indonesia memperoleh terms yang semakin baik dalam Paris Club (PC) 3, dibandingkan PC1. Masa jatuh tempo misalnya, naik dari 11 tahun ke 18 tahun untuk utang non-ODA. Masa tenggang (grace period) naik dari 5 tahun ke 10 tahun untuk ODA, dan ada penjadwalan ulang terhadap bunga. Namun, berdasarkan laporan European Network on Debt and Development (EURODAD), terms yang diperoleh Indonesia lebih jelek dari negara lain. Indonesia hanya diberikan Houston Term. Padahal kalau memperoleh Naples Term, Indonesia bisa meminta pengampunan hingga 67% dari total utang non-ODA. Untuk utang ODA, bahkan bisa memperoleh masa tenggang 16 tahun, dengan tingkat bunga yang didiskon selama 40 tahun.
Last but not least, renegosiasi bilateral, terutama dengan Jepang. Sekitar 1/3 dari debt outstanding Indonesia adalah dengan Jepang. Kepentingan strategik Jepang, baik dalam membendung ambisi geopolitik China, dalam restrukturisasi multinasionalnya hingga keinginan menahan serbuan produk China ke pasar domestik Indonesia, merupakan potensi negosiasi. Kesalahan Indonesia adalah belum apa-apa sudah meminta hair cut. Ini dilakukan tanpa terlebih dulu mengembangkan skema-skema rekayasa keuangan yang mengkombinasikan berbagai bentuk swap dengan kepentingan geopolitik, strategik, dan ekonomi Jepang di kawasan Asia Tenggara. Padahal, kita semestinya bisa mendesain skema penyelesaian utang bilateral yang dikaitkan dengan, katakanlah, insentif investasi dan pasar bagi multinasional Jepang relatif terhadap China.
Hmmm...tinggal komen panjang lebar seperti aku diatas memang gampang dan mudah, tapi memang pelaksanaannya di lapangan jauh dari kata mudah.
)-dipi-
spirit
Mod
jibrilcell
New member
Bls: Utang Indonesia
Jangan kwatir gan......pasti besuk2 terbayar.....hehehehe
Jangan kwatir gan......pasti besuk2 terbayar.....hehehehe
budi_hendarto
New member
Bls: Utang Indonesia
sorry non, saya ga tau
'Jawaban terbaik' yang dipilih, saya reset. No deserve it at all.
Thanks.
...and back to topic...
-dipi-
sorry non, saya ga tau
jibrilcell
New member
Bls: Utang Indonesia
Dipi...dipi....kamu kenapa...dan apa maksud you...
Dipi...dipi....kamu kenapa...dan apa maksud you...
budi_hendarto
New member
Bls: Utang Indonesia
kembali ke laptop!!
Kalo saya jadi menteri keuangan, ga perlu pusing mikirin hutang, efektifkan saja sumber daya negara ini dari segala sektor...
kembali ke laptop!!
Kalo saya jadi menteri keuangan, ga perlu pusing mikirin hutang, efektifkan saja sumber daya negara ini dari segala sektor...
spirit
Mod
Bls: Utang Indonesia
data dari Suara Islam Online
Utang Indonesia 2010 Naik Rp1.618,24 triliun
data dari Suara Islam Online
Utang Indonesia 2010 Naik Rp1.618,24 triliun
agen_pale
New member
Bls: Utang Indonesia
Wah dengan hutang sebesar itu.... aku yakin siapa pun yang jadi menteri keuangan atau jabatan apa aja yang berhubungan dengan monoter di negara ini bakal pusing 8 keliling deh...
Alasanku sederhana aja, bayangin di tengah utang negara yang udah segitu besarnya, para anggota DPR RI dan DPD RI yang katanya "wakil rakyat" itu, malah berencana untuk menghamburkan uang negara untuk kegiatan yang gak jelas peruntukannya yakni pelesir ke luar negeri, membangun gedung DPR baru dan lain-2...., aneh khan?
Wah dengan hutang sebesar itu.... aku yakin siapa pun yang jadi menteri keuangan atau jabatan apa aja yang berhubungan dengan monoter di negara ini bakal pusing 8 keliling deh...
Alasanku sederhana aja, bayangin di tengah utang negara yang udah segitu besarnya, para anggota DPR RI dan DPD RI yang katanya "wakil rakyat" itu, malah berencana untuk menghamburkan uang negara untuk kegiatan yang gak jelas peruntukannya yakni pelesir ke luar negeri, membangun gedung DPR baru dan lain-2...., aneh khan?
budi_hendarto
New member
Bls: Utang Indonesia
hutang wajar asalkan mampu membayarnya, namanya hutang negara yah.....bagi kita sangatlah besar.... ini semua karena di dukung pola fikir kita semua...mengerti sendirilah.......hehehe
hutang wajar asalkan mampu membayarnya, namanya hutang negara yah.....bagi kita sangatlah besar.... ini semua karena di dukung pola fikir kita semua...mengerti sendirilah.......hehehe
- Status