nurcahyo
New member
Wapres: Pengusaha Lebih Berpeluang Pimpin Negara dan Daerah
Kapanlagi.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan akibat adanya ketentuan perundangan yang tidak memperbolehkan birokrasi berpolitik praktis maka saat ini pengusaha lebih berpeluang memimpin negara dan daerah.
Wapres mengatakah hal itu dalam dialog dengan peserta Kursus Reguler Angkatan XXXIX Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) di Istana Wapres Jakarta, Selasa.
Menurut Wapres, pada masa Orde Baru unsur birokrasi (PNS) diperbolehkan berpartai sehingga kemudian menimbulkan protes karena dianggap berpihak.
Sejak reformasi bergulir, lanjutnya, akhirnya unsur birokrasi tidak boleh berpolitik guna menciptakan netralitas dan ketidakberpihakan.
Akibatnya, kata Wapres, kepemimpinan cenderung berasal dari luar PNS atau birokrasi karena di sisi lain pimpinan daerah seperti gubernur dan bupati, bahkan juga presiden harus diusulkan oleh parpol.
"Karena pilkada butuh figur dan biaya, maka kalangan pengusaha cenderung lebih banyak jadi pemimpin, bukan dari tentara atau PNS," kata Kalla yang juga berlatar belakang pengusaha itu.
Wapres memberi contoh di Sumatera, dari sepuluh gubernur yang ada, tujuh di antaranya adalah pengusaha. "Ini cenderung akan lebih banyak lagi," katanya.
Ia menambahkan, sulit dibayangkan jika 3,7 juta PNS terpecah-pecah dan terjun dalam 20 partai politik yang ada.
Karena itu, unsur birokrasi memang sebaiknya berada dan tertata pada struktur karir yang bersifat netral, dan profesional.
Di sisi lain, kata Kalla, karena persaingan yang terbuka dalam pilkada dan pilpres maka parpol harus berupaya keras memilih dan mencari kader terbaik agar dipilih rakyat.
Kapanlagi.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan akibat adanya ketentuan perundangan yang tidak memperbolehkan birokrasi berpolitik praktis maka saat ini pengusaha lebih berpeluang memimpin negara dan daerah.
Wapres mengatakah hal itu dalam dialog dengan peserta Kursus Reguler Angkatan XXXIX Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) di Istana Wapres Jakarta, Selasa.
Menurut Wapres, pada masa Orde Baru unsur birokrasi (PNS) diperbolehkan berpartai sehingga kemudian menimbulkan protes karena dianggap berpihak.
Sejak reformasi bergulir, lanjutnya, akhirnya unsur birokrasi tidak boleh berpolitik guna menciptakan netralitas dan ketidakberpihakan.
Akibatnya, kata Wapres, kepemimpinan cenderung berasal dari luar PNS atau birokrasi karena di sisi lain pimpinan daerah seperti gubernur dan bupati, bahkan juga presiden harus diusulkan oleh parpol.
"Karena pilkada butuh figur dan biaya, maka kalangan pengusaha cenderung lebih banyak jadi pemimpin, bukan dari tentara atau PNS," kata Kalla yang juga berlatar belakang pengusaha itu.
Wapres memberi contoh di Sumatera, dari sepuluh gubernur yang ada, tujuh di antaranya adalah pengusaha. "Ini cenderung akan lebih banyak lagi," katanya.
Ia menambahkan, sulit dibayangkan jika 3,7 juta PNS terpecah-pecah dan terjun dalam 20 partai politik yang ada.
Karena itu, unsur birokrasi memang sebaiknya berada dan tertata pada struktur karir yang bersifat netral, dan profesional.
Di sisi lain, kata Kalla, karena persaingan yang terbuka dalam pilkada dan pilpres maka parpol harus berupaya keras memilih dan mencari kader terbaik agar dipilih rakyat.