LENSAINDONESIA.COM: Pilkada damai yang selama ini didengung-dengungkan oleh Pj. Gubernur Maluku Utara, Tanri Balilamo dan Kapolda Malut, Irjen Polisi Sobri Efendi Surya dinilai hanya slogan belaka. Buktinya, saat ini kisruh Pilkada mulai menjurus pada terjadinya konflik antar pendukung.
Penilaian ini disampaikan Deputi Kebijakan Politik Stategis Pengurus Besar (PB) Makaba, Usman Ade kepada LICOM, Rabu (13/11/2013). Menurutnya, Gubernur dan Kapolda sebagai penanggung jawab Pilkada Maluku Utara tidak mampu menjaga kedamaian secara substansial.
Pilkada damai hanya diartikan dengan pengamanan super ketat oleh aparat kepolisian. Padahal sesungguhnya, Pilkada damai harus memberikan rasa keadilan masyarakat yang telah memberikan hak suaranya.
“Pilkada damai harus diartikan bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi. Kalaupun ada pelanggaran, sifatnya administratif dan bisa langsung diselesaikan pihak terkait. Tapi yang terjadi saat ini, pelanggaran sudah sangat sistematis dan bisa mengacaukan kondisi daerah,” kata Usman Ade.
Menurut Usman Ade, fenomena yang terjadi saat ini banyak form C1 hilang setelah dilakukan rekapitulasi di tingkat TPS. Usman Ade mengaku seharusnya hal itu tidak perlu terjadi. Sebab, di semua TPS ada aparat kepolisian yang melakukan pengamanan.
Untuk itu, Makaba meminta KPUD Maluku Utara melaksanakan seluruh rekomendasi Bawaslu serta mendesak aparat kepolisian agar melaksanakan penegakan hukum terhadap semua pelanggaran Pilkada.
