Bank Pembangunan Asia (ADB), salah satu badan dunia yang menjadi kreditor terbesar Indonesia, tidak berkeberatan atas langkah pemerintah membubarkan Consultative Group on Indonesia (CGI). Selain merupakan hak prerogatif Indonesia, pertemuan tahunan country strategy (Indonesia dengan lembaga/negara kreditor) masih bisa menjadi forum negosiasi utang.
Principal Economist ADB Ramesh Subramaniam mengungkapkan hal tersebut setelah bertemu Menko Perekonomian Boediono di Kantor Depkeu kemarin. "ADB dan kreditor lain punya banyak kesempatan untuk berbicara dengan pemerintah. Jadi, memang terserah pemerintah Indonesia sebagai hak prerogatif, bagaimana membahasnya dengan donor dan kreditor, sehingga tidak begitu penting bagaimana formulanya," ujarnya.
Pembubaran CGI juga tidak berdampak pada komitmen utang kreditor terbesar kedua setelah Jepang tersebut. "Kami akan tetap memberikan, bergantung kebutuhan pemerintah dan kesiapan proyek," katanya. ADB juga siap mengucurkan utang serta hibah.
Principal Programs Coordinator ADB A. Barend Frielink menambahkan, ketiadaan siklus pertemuan CGI tidak memengaruhi proses normal pengucuran utang. "Prosesnya tetap sama. Kita duduk dengan pemerintah, membahas dan menyepakati utang sesuai siklus tahunan proyek. Jadi, meski tidak ada CGI, siklus tersebut tetap berjalan," jelasnya.
Di tempat yang sama, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Shin Ebihara masih akan menyampaikan keputusan Presiden SBY ke pemerintah Jepang. "Kami telah mendapatkan penjelasan dari menko perekonomian dan akan menyampaikan lebih dulu ke Tokyo. Setelah ditanggapi Tokyo, kami akan memberikan keterangan," ungkapnya.
Saat ini, RI masih memiliki utang USD 24,816 miliar kepada Jepang. Berikutnya, utang ke ADB sebesar USD 10,177 miliar, Bank Dunia (USD 7,463 miliar), AS (USD 3,979 miliar), Jerman (USD 3,450 miliar), Prancis (USD 1,313 miliar), Inggris (USD 2,194 miliar), serta negara lain (USD 7,986 miliar). Karena itu, posisi utang Indonesia saat ini mencapai USD 61,3 miliar. Sebanyak USD 10 miliar di antaranya merupakan utang on-going atau yang proyeknya sedang berjalan.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pembubaran CGI tidak akan memengaruhi penarikan utang, baik tahun ini maupun tahun-tahun mendatang. Karena itu, pembiayaan defisit APBN dipastikan tidak akan bermasalah. Pada 2007, pemerintah tetap akan menarik utang baru senilai Rp 40,2 triliun seperti yang direncanakan dalam APBN 2007. Pembayaran utang luar negeri tetap direncanakan Rp 54,8 triliun.
"Sampai hari ini tidak ada perubahan strategi pembiayaan APBN. Secara total, pembiayaan defisit APBN yang mencapai Rp 40,5 triliun tetap akan dipenuhi, baik dari pembiayaan luar negeri maupun dalam negeri," kata Ani, sapaan Sri Mulyani.
Dia menyatakan, jumlah pembiayaan dalam negeri akan diperbesar. Pembiayaan dalam negeri direncanakan mencapai Rp 55 triliun. Sekitar Rp 40 triliun di antaranya berasal dari penerbitan surat utang negara (SUN).
Menurut dia, pembubaran CGI dilakukan demi efektivitas negosiasi utang. Yaitu, yang sebelumnya dilakukan dalam satu forum menjadi lebih pada bilateral. "Jadi, nanti deal-nya sendiri-sendiri. Kami mencari sumber pendanaan yang paling efisien dengan bunga paling rendah dan kebutuhan paling sesuai," tegasnya.
Mantan direktur eksekutif IMF tersebut menuturkan, forum CGI lebih banyak mendapatkan sorotan politis dibanding mengambil keuntungan dengan memperoleh utang yang paling efisien. "Di forum itu, kreditor akan menanyakan berbagai hal. Begitu tinggi sorotan dan stigma politisnya," ujarnya.
Principal Economist ADB Ramesh Subramaniam mengungkapkan hal tersebut setelah bertemu Menko Perekonomian Boediono di Kantor Depkeu kemarin. "ADB dan kreditor lain punya banyak kesempatan untuk berbicara dengan pemerintah. Jadi, memang terserah pemerintah Indonesia sebagai hak prerogatif, bagaimana membahasnya dengan donor dan kreditor, sehingga tidak begitu penting bagaimana formulanya," ujarnya.
Pembubaran CGI juga tidak berdampak pada komitmen utang kreditor terbesar kedua setelah Jepang tersebut. "Kami akan tetap memberikan, bergantung kebutuhan pemerintah dan kesiapan proyek," katanya. ADB juga siap mengucurkan utang serta hibah.
Principal Programs Coordinator ADB A. Barend Frielink menambahkan, ketiadaan siklus pertemuan CGI tidak memengaruhi proses normal pengucuran utang. "Prosesnya tetap sama. Kita duduk dengan pemerintah, membahas dan menyepakati utang sesuai siklus tahunan proyek. Jadi, meski tidak ada CGI, siklus tersebut tetap berjalan," jelasnya.
Di tempat yang sama, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Shin Ebihara masih akan menyampaikan keputusan Presiden SBY ke pemerintah Jepang. "Kami telah mendapatkan penjelasan dari menko perekonomian dan akan menyampaikan lebih dulu ke Tokyo. Setelah ditanggapi Tokyo, kami akan memberikan keterangan," ungkapnya.
Saat ini, RI masih memiliki utang USD 24,816 miliar kepada Jepang. Berikutnya, utang ke ADB sebesar USD 10,177 miliar, Bank Dunia (USD 7,463 miliar), AS (USD 3,979 miliar), Jerman (USD 3,450 miliar), Prancis (USD 1,313 miliar), Inggris (USD 2,194 miliar), serta negara lain (USD 7,986 miliar). Karena itu, posisi utang Indonesia saat ini mencapai USD 61,3 miliar. Sebanyak USD 10 miliar di antaranya merupakan utang on-going atau yang proyeknya sedang berjalan.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pembubaran CGI tidak akan memengaruhi penarikan utang, baik tahun ini maupun tahun-tahun mendatang. Karena itu, pembiayaan defisit APBN dipastikan tidak akan bermasalah. Pada 2007, pemerintah tetap akan menarik utang baru senilai Rp 40,2 triliun seperti yang direncanakan dalam APBN 2007. Pembayaran utang luar negeri tetap direncanakan Rp 54,8 triliun.
"Sampai hari ini tidak ada perubahan strategi pembiayaan APBN. Secara total, pembiayaan defisit APBN yang mencapai Rp 40,5 triliun tetap akan dipenuhi, baik dari pembiayaan luar negeri maupun dalam negeri," kata Ani, sapaan Sri Mulyani.
Dia menyatakan, jumlah pembiayaan dalam negeri akan diperbesar. Pembiayaan dalam negeri direncanakan mencapai Rp 55 triliun. Sekitar Rp 40 triliun di antaranya berasal dari penerbitan surat utang negara (SUN).
Menurut dia, pembubaran CGI dilakukan demi efektivitas negosiasi utang. Yaitu, yang sebelumnya dilakukan dalam satu forum menjadi lebih pada bilateral. "Jadi, nanti deal-nya sendiri-sendiri. Kami mencari sumber pendanaan yang paling efisien dengan bunga paling rendah dan kebutuhan paling sesuai," tegasnya.
Mantan direktur eksekutif IMF tersebut menuturkan, forum CGI lebih banyak mendapatkan sorotan politis dibanding mengambil keuntungan dengan memperoleh utang yang paling efisien. "Di forum itu, kreditor akan menanyakan berbagai hal. Begitu tinggi sorotan dan stigma politisnya," ujarnya.
