Kalina
Moderator
MANILA-Dimana pun, untuk tujuan apapun, program bagi-bagi kondom selalu memicu kontroversi. Tak terkecuali di Filipina. Seperti dilansir AFP kemarin (23/2), kalangan gereja Katolik di negeri yang dipimpin Gloria Macapagal Arroyo itu meminta agar Menteri Kesehatan Esperanza Cabral dipecat.
Gara-garanya, Cabral membagi-bagi kondom secara gratis tepat pada perayaan Valetine's Day 14 Februari lalu. Si menteri melakukan itu sebagai bagian dari perang melawan penyebaran HIV/AIDS di negeri yang 75 juta dari total 93 juta warganya memeluk Katolik tersebut.
Tapi, gereja berpandangan lain. "Seorang pejabat pemerintah membagi-bagikan kondom, itu jelas tindakan imoral. Karena, kita tahu, kondom tak berarti banyak dalam pencegahan AIDS," kata Uskup Ramon Arguelles dari Keuskupan Manila Selatan, seperti dikutip AFP.
Gereja Katolik Filipina selama ini memang melarang penggunaan segala bentuk alat pengontrol kehamilan, termasuk kondom. Menurut Arguelles, tindakan Menteri Cabral sangat berbahaya karena bisa menjerumuskan kaum muda negeri itu pada seks bebas.
"Apa yang dilakukannya (Cabral) itu sungguh membuat kami khawatir," kata Arguelles.
Namun, desakan gereja itu tak digubris pemerintahan Arroyo. Juru Bicara Kepresidenan Gary Olivar menegaskan, seorang pejabat publik seharusnya dinilai dari standar kepentingan publik saja.
"Itu pula yang digariskan dalam hukum negeri ini. Pejabat tak seharusnya dinilai dari sisi moralitas atau oleh suatu institusi tertentu," ujar Olivar.
Gara-garanya, Cabral membagi-bagi kondom secara gratis tepat pada perayaan Valetine's Day 14 Februari lalu. Si menteri melakukan itu sebagai bagian dari perang melawan penyebaran HIV/AIDS di negeri yang 75 juta dari total 93 juta warganya memeluk Katolik tersebut.
Tapi, gereja berpandangan lain. "Seorang pejabat pemerintah membagi-bagikan kondom, itu jelas tindakan imoral. Karena, kita tahu, kondom tak berarti banyak dalam pencegahan AIDS," kata Uskup Ramon Arguelles dari Keuskupan Manila Selatan, seperti dikutip AFP.
Gereja Katolik Filipina selama ini memang melarang penggunaan segala bentuk alat pengontrol kehamilan, termasuk kondom. Menurut Arguelles, tindakan Menteri Cabral sangat berbahaya karena bisa menjerumuskan kaum muda negeri itu pada seks bebas.
"Apa yang dilakukannya (Cabral) itu sungguh membuat kami khawatir," kata Arguelles.
Namun, desakan gereja itu tak digubris pemerintahan Arroyo. Juru Bicara Kepresidenan Gary Olivar menegaskan, seorang pejabat publik seharusnya dinilai dari standar kepentingan publik saja.
"Itu pula yang digariskan dalam hukum negeri ini. Pejabat tak seharusnya dinilai dari sisi moralitas atau oleh suatu institusi tertentu," ujar Olivar.
