Citra Buruk, Demokrat Adukan Metro TV dan TVOne ke KPI

Dipi76

Dipi76

New member
Citra Buruk, Demokrat Adukan Metro TV dan TVOne ke KPI
Maria Natalia | Aloysius Gonsaga Angi Ebo | Kamis, 23 Februari 2012 | 16:45 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah fungsionaris perwakilan dari Partai Demokrat mengadukan televisi swasta Metro TV dan TVOne. Kedua media ini diadukan karena Partai Demokrat merasa pemberitaan mengenai Partai Demokrat dari media-media itu telah dipengaruhi oleh kepentingan politik dari pemiliknya. Dalam hal ini, pemilik Metro TV adalah Surya Paloh selaku pendiri Ormas Nasional Demokrat yang juga berhubungan langsung dengan Partai Nasdem, dan TVOne yang berada di bawah kepemilikan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

"Awal-awal kita menghadapi pemberitaan dari media-media itu secara obyektif. Tapi setelah 8 bulan mungkin agak berlebihan. Pemberitaan tentang Demokrat terlalu memojokkan. Terdapat satu opini yang dipaksakan pada publik," ujar salah satu fungsionaris Partai Demokrat, Ferry Juliantono, di kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2012).

Dalam aduan, Ferry mencontohkan pemberitaan seputar kasus korupsi yang menjerat beberapa anggota Partai Demokrat. Menurutnya, pemberitaan dalam kasus korupsi itu kemudian digeneralisasi oleh Metro TV dan TVOne, seolah-olah semua kader Partai Demokrat melakukan korupsi. Hal, ini kata dia, mempengaruhi citra Partai Demokrat yang buruk di mata masyarakat.

"Contohnya dibuat pemberitaan seolah Partai Demokrat adalah partai koruptor. Itu proses framing. Monopoli opini. Ya, ini karena ada relasi sangat kuat antara pemilik media dan parpol tertentu. Itu sudah tidak dalam proporsi yang netral," ungkap Ferry.

Oleh karena diduga muatan berita dari Metro TV dan TVOne sarat kepentingan politik, Partai Demokrat meminta KPI menganalisis dan memberikan sanksi kepada dua media itu, jika terbukti dibaluti oleh kepentingan khusus, tanpa mengedepankan independensi sebagai media. Mereka juga meminta KPI mempertimbangkan kepemilikan media oleh orang-orang yang berafiliasi dengan partai politik agar bisa diuji kembali dalam bentuk sebuah aturan yang pasti.

Hal ini, kata Ferry, untuk menciptakan pemberitaan yang netral bagi masyarakat. "Kami meminta KPI tindak lanjuti aduan kami. Persoalan ini harus disampaikan karena punya dampak yang kurang baik pada media dan demokrasi jika tidak diatur secara kuat dan tegas. Kepemilikan yang dikuasai oleh sekompok orang yang berafiliasi dengan partai politik cenderung akan merugikan masyarakat sebagai konsumen opini di Indonesia," pungkas Ferry.



Kompas




-dipi-
 
sebagai penonton saya bingung, satu sisi emang benar adanya, segelintir orang di partai Demokrat terjerat kasus korupsi, tapi di sisi lain memang beberapa stasiun Tv terkesan berlebihan akan penyiaran sebuah kasus. entahlah..
 
media memang sangat berpengaruh dalam pembentukan opini publik. bisa saja mereka berpikir tvone dan metrotv menyudutkan mereka, karena kedua stasiun televisi ini memang berkutat dengan berita-berita dibandingkan dengan stasiun tv lainnya.
 
Pertanggung jawaban partai sebenarnya untuk masyarakat, bukan terhadap media. Pada saat yang sama, masyarakat sudah terlalu terbuka untuk melihat tingkah para politisi kita.
Bagi saya, media sudah cukup obyektif, dengan intensi membongkar lingkaran hitam pemiskinan masyarakat Indonesia oleh para koruptor yang adalah politisi. Jika tidak semua kader partai Demokrat melakukan korupsi, maka tidak usaha merasa risih, tunjukkan saja kualitas pelayananmu kepada masyarakat dan masyarakat akan memberikan sanjungan sebagai politisi bermartabat.
Melawan media adalah tindakan yang tidak demokrat(is).
 
verbum4it said:
Melawan media adalah tindakan yang tidak demokrat(is).
Click to expand...
Lalu dimana letak sebuah demokrasi kalo media jadi tidak tersentuh?

Akan jadi preseden buruk kalo hal2 seperti yang dilakukan demokrat ini dikatakan sebuah bentuk yang bertentangan dengan demokrasi. Lain soal kalo yang dilakukan demokrat adalah dengan memakai jalur kekuasaannya....

Terlepas dari ketidaksukaanku dengan partai ini, frankly harus aku bilang bahwa kedua media itu memang sudah terlalu over dan kasat mata dalam menjadi corong politik para pemiliknya.....
Aku nggak menafikan penggunaan media sebagai sebuah sarana propaganda, dan itu memang sudah 'seharusnya', tapi yang terjadi di negeri ini semuanya udah terlalu over. Jaringan RAI, jaringan Fox atau bahkan Al Jazeera pun melakukannya, tapi aku melihatnya nggak 'separah' yang dilakukan metro dan tv one....

Secara kode etik memang nggak ada yang salah, cuma sekedar berpegang pada soal kepantasan, tapi ketika sudah berpegang pada 'yang jelek di-blow up secara masive, dan yang baik tidak ditampilkan' itu bakal jadi bencana pada dunia jurnalistik....

Jaringan Fox di Amerika itu dikenal sebagai corongnya Republik, tapi dia hanya 'mengusik' hal2 yang nggak sesuai yang dilakukan Demokrat (Obama) secara seimbang, dan lebih menjadi seimbang lagi ketika jaringan CBS berada di belakang Demokrat...
Itu yang nggak terjadi di Indonesia saat ini....




-dipi-
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top