momentum
New member
Setelah Amir & Dahlan Iskan, Kini Mensos Juga Siap Sumbang Gedung KPK
Bukan hanya Menkum Amir Syamsuddin dan Menteri BUMN Dahlan Iskan saja dari jajaran kabinet yang siap membantu memberi sumbangan untuk gedung baru KPK. Mensos Salim Segaf Al Jufri pun siap turun tangan. Dia pun rela merogoh koceknya guna membantu gedung baru KPK.
"Pasti siap menyumbang, itu kan milik kita semua," kata Salim di kantornya, Jl Salemba Raya, Jakarta, Senin (25/6/2012).
Namun, lebih lanjut, Salim berharap Komisi III DPR bisa bersikap bijak dan arif soal anggaran gedung baru KPK itu. Jangan menyandera sesama lembaga negara.
"Saya harapkan itu jangan sampai begitu lah, karena itu institusi resmi yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Saya harap DPR mau mengabulkan, dan menghilangkan tanda bintang di pengajuan anggarannya," tutur Salim.
Menurutnya juga, terkait penggalangan dana tersebut, jika rencana penggalangan dana untuk gedung KPK jadi dilaksanakan dan berskala nasional, maka pihak inisiator penggalang dana harus minta izin ke Kementerian Sosial. Namun jika penggalangan dana hanya di lakukan di Jakarta, cukup meminta izin ke pemerintah daerah setempat.
"Kalau dia mengumpulkan untuk seluruh tanah air, maka itu harus minta izin. Kalau lokal, cukup ke institusi setempat aja," terangnya.
Wacana mengumpulkan dana dari masyarakat ini digagas Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Upaya KPK membangun gedung baru tak kunjung disetujui Komisi III DPR. Padahal, pemerintah sudah menyetujui, tapi Komisi III DPR masih memberi tanda bintang pada anggaran itu yang artinya uang tidak bisa dicairkan. Padahal gedung yang ada sekarang tidak bisa lagi menampung pegawai KPK yang berjumlah 650 orang, sedang daya tampung gedung hanya 350.
Sedang Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Djamil beralasan, tanda bintang diberikan karena anggaran negara harus dihemat. Sedang menurut anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo, KPK merupakan komisi ad hoc, bukan permanen, jadi dikhawatirkan pembangunan gedung akan sia-sia.
sumber: detik
Bukan hanya Menkum Amir Syamsuddin dan Menteri BUMN Dahlan Iskan saja dari jajaran kabinet yang siap membantu memberi sumbangan untuk gedung baru KPK. Mensos Salim Segaf Al Jufri pun siap turun tangan. Dia pun rela merogoh koceknya guna membantu gedung baru KPK.
"Pasti siap menyumbang, itu kan milik kita semua," kata Salim di kantornya, Jl Salemba Raya, Jakarta, Senin (25/6/2012).
Namun, lebih lanjut, Salim berharap Komisi III DPR bisa bersikap bijak dan arif soal anggaran gedung baru KPK itu. Jangan menyandera sesama lembaga negara.
"Saya harapkan itu jangan sampai begitu lah, karena itu institusi resmi yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Saya harap DPR mau mengabulkan, dan menghilangkan tanda bintang di pengajuan anggarannya," tutur Salim.
Menurutnya juga, terkait penggalangan dana tersebut, jika rencana penggalangan dana untuk gedung KPK jadi dilaksanakan dan berskala nasional, maka pihak inisiator penggalang dana harus minta izin ke Kementerian Sosial. Namun jika penggalangan dana hanya di lakukan di Jakarta, cukup meminta izin ke pemerintah daerah setempat.
"Kalau dia mengumpulkan untuk seluruh tanah air, maka itu harus minta izin. Kalau lokal, cukup ke institusi setempat aja," terangnya.
Wacana mengumpulkan dana dari masyarakat ini digagas Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Upaya KPK membangun gedung baru tak kunjung disetujui Komisi III DPR. Padahal, pemerintah sudah menyetujui, tapi Komisi III DPR masih memberi tanda bintang pada anggaran itu yang artinya uang tidak bisa dicairkan. Padahal gedung yang ada sekarang tidak bisa lagi menampung pegawai KPK yang berjumlah 650 orang, sedang daya tampung gedung hanya 350.
Sedang Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Djamil beralasan, tanda bintang diberikan karena anggaran negara harus dihemat. Sedang menurut anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo, KPK merupakan komisi ad hoc, bukan permanen, jadi dikhawatirkan pembangunan gedung akan sia-sia.
sumber: detik
