JAKARTA Kelanjut proyek gedung baru DPR senilai Rp 777 miliar tersebut bergantung pada rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan pimpinan DPR pekan depan. Sejumlah fraksi di DPR bertekad menghentikan pembangunan gedung baru dalam rapat tersebut. “Kita apresiasi keputusan pimpinan DPR yang menunda pembangunan gedung. Tapi, itu belum cukup,” kata Ketua Fraksi PAN, Tjatur Sapto Edy, kepada Republika,
Menurut Tjatur, keputusan penundaan pembangunan gedung baru DPR belum cukup jika tidak diikuti perombakan rencana pembangunan gedung baru DPR. Fraksi PAN sendiri, lanjut Tjatur, akan kembali mengusulkan optimalisasi penggunaan ruangan di kompleks MPR/ DPR yang saatini digunakan para wakil rakyat.
Tjatur menilai, DPR saat ini membutuhkan masterplan kompleks parlemen ketimbang tiba tiba membangun gedung baru. Masterplan perlu dibuat untuk panduan pengembangan kompleks parlemen 20- 30 tahun ke depan. “Mereka akan melihat dan aspek lingkunan, energi,arsitektural, hingga biaya.” Setelah masterplan dimiliki DPR, barulah pembangunan gedung menyusul kemudian
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga akan kembali menyuarakan penolakan pembangunan gedung baru DPR pada rapat BURT dan pimp dan DPR pekan depan. “Seluruh konstituen yang saya temui di daerah menolak, jauh buat apa dllanjutkan kalau mereka yang kita wakili sudah tidak setuju,” kata Ketua DPP PDIP, Maruarar Sirait, saat dihubungi, Sabtu
Penghentian pembangunan semakin layak dipertimbangkan, lanjut Maruarar, menyusul berbagai ketidak konsistenan yang ditunjukkan
tim teknis dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pada periode DPR sebelumnya, PU merekomendasikan pembangunan gedung 27 lantai, kemudian berubah menjadi 36 lantai, dan pada tahun ini desain berubah lagi menjadi 26 lantai.
Adapun fraksi lain, seperti Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS, menyerahkan sepenuhnya kelanjutan proyek gedung baru pada hasil rapat BURT berikutnya. “Yang jelas, anggota DPR memerlukan tambahan ruangan seiring tambahan jumlah staf ahli nanti,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, Anis Matta, melalui pesan singkat.
Wakil Sekjen Partai Demokrat, Saan Mustopa, mengapresiasi rekomendasi Kementerian PU yang telah mengakomodasi keinginan rakyat atas efisiensi anggaran. Demokrat juga menunggu rapat BURT dan pimpinan DPR pekan depan. “Keinginan rakyat direspons, kebutuhan DPR pun tetap dipenuhi,” kata Saan.
Wakil Ketua BURT DPR, Refnizal, memastikan pembangunan gedung baru tidak mungkin dilaksanakan tahun ini. “Katanya PU mau bangun pada 2011 ini. Tidak akan mungkin
bisa terkejar,” kata Refrizal kepada Repubika, Ahad (29/5).
Seandainya mau dibangun, kata Ref rizal, baru bisa dilaksanakan paling cepat pada April atau Mei 2012. Karenanya, kata Refrizal, anggaran Rp 800 miliar untuk pembangunan gedung baru yang sudah dianggarkan di APBN tidak akan mungkin digunakan tahun ini. “Kalau memang tidak bisa dipakai, lebih baik dialihkan dari sekarang,” katanya.
Refrizal menyarankan, anggaran sebesar Rp 800 miliar itu dialihkan ke industri strategis yang membutuhkan modal kerja, seperti PT Dirgantara Indonesia, PT PIN DAD, atau PT PAL. Mekanisme pengalihan anggarannya tetap dibahas antara Badan Anggaran DPR dan pemerintah.
Kabiro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretariat Jenderal DPR, Soemirat, mengakui sejak awal ada ketidak jelasan mengenai pembangunan gedung lewat berubah berubahan desain dan angguran Kementerian PU.
Sumber : republika
Menurut Tjatur, keputusan penundaan pembangunan gedung baru DPR belum cukup jika tidak diikuti perombakan rencana pembangunan gedung baru DPR. Fraksi PAN sendiri, lanjut Tjatur, akan kembali mengusulkan optimalisasi penggunaan ruangan di kompleks MPR/ DPR yang saatini digunakan para wakil rakyat.
Tjatur menilai, DPR saat ini membutuhkan masterplan kompleks parlemen ketimbang tiba tiba membangun gedung baru. Masterplan perlu dibuat untuk panduan pengembangan kompleks parlemen 20- 30 tahun ke depan. “Mereka akan melihat dan aspek lingkunan, energi,arsitektural, hingga biaya.” Setelah masterplan dimiliki DPR, barulah pembangunan gedung menyusul kemudian
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga akan kembali menyuarakan penolakan pembangunan gedung baru DPR pada rapat BURT dan pimp dan DPR pekan depan. “Seluruh konstituen yang saya temui di daerah menolak, jauh buat apa dllanjutkan kalau mereka yang kita wakili sudah tidak setuju,” kata Ketua DPP PDIP, Maruarar Sirait, saat dihubungi, Sabtu
Penghentian pembangunan semakin layak dipertimbangkan, lanjut Maruarar, menyusul berbagai ketidak konsistenan yang ditunjukkan
tim teknis dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pada periode DPR sebelumnya, PU merekomendasikan pembangunan gedung 27 lantai, kemudian berubah menjadi 36 lantai, dan pada tahun ini desain berubah lagi menjadi 26 lantai.
Adapun fraksi lain, seperti Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS, menyerahkan sepenuhnya kelanjutan proyek gedung baru pada hasil rapat BURT berikutnya. “Yang jelas, anggota DPR memerlukan tambahan ruangan seiring tambahan jumlah staf ahli nanti,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, Anis Matta, melalui pesan singkat.
Wakil Sekjen Partai Demokrat, Saan Mustopa, mengapresiasi rekomendasi Kementerian PU yang telah mengakomodasi keinginan rakyat atas efisiensi anggaran. Demokrat juga menunggu rapat BURT dan pimpinan DPR pekan depan. “Keinginan rakyat direspons, kebutuhan DPR pun tetap dipenuhi,” kata Saan.
Wakil Ketua BURT DPR, Refnizal, memastikan pembangunan gedung baru tidak mungkin dilaksanakan tahun ini. “Katanya PU mau bangun pada 2011 ini. Tidak akan mungkin
bisa terkejar,” kata Refrizal kepada Repubika, Ahad (29/5).
Seandainya mau dibangun, kata Ref rizal, baru bisa dilaksanakan paling cepat pada April atau Mei 2012. Karenanya, kata Refrizal, anggaran Rp 800 miliar untuk pembangunan gedung baru yang sudah dianggarkan di APBN tidak akan mungkin digunakan tahun ini. “Kalau memang tidak bisa dipakai, lebih baik dialihkan dari sekarang,” katanya.
Refrizal menyarankan, anggaran sebesar Rp 800 miliar itu dialihkan ke industri strategis yang membutuhkan modal kerja, seperti PT Dirgantara Indonesia, PT PIN DAD, atau PT PAL. Mekanisme pengalihan anggarannya tetap dibahas antara Badan Anggaran DPR dan pemerintah.
Kabiro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretariat Jenderal DPR, Soemirat, mengakui sejak awal ada ketidak jelasan mengenai pembangunan gedung lewat berubah berubahan desain dan angguran Kementerian PU.
Sumber : republika