Inilah Website Termahal di Indonesia

Setjen DPR: Proyek TI DPR Bukan Rp9,4 Miliar
Polkam / Kamis, 12 Mei 2011 09:54 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Kepala Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI Damayanti menyatakan biaya pengadaan proyek teknologi informasi (TI) DPR pada 2009 tidak mencapai Rp9,4 miliar. Dewan hanya mengeluarkan dana Rp179 juta per tahun untuk pemeliharaan website dpr.go.id

"Itu ada lima kegiatan d iantaranya publikasi dan pelelangan, server, perawatan, jaringan, kios, AC kering dan pengadaan UPS," kata Damayanti di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (12/5).

Informasi anggaran TI DPR mencapai Rp9,4 miliar disampaikan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Roy Suryo kemarin. Roy menegaskan, proyek pada 2009 mubazir dan tak maksimal. Ia jemu karena anggota DPR selalu dipersalahkan.

Ia mengungkapkan, anggaran untuk provider dilakukan dengan proses lelang e-procurement dengan pagu sebesar Rp4,3 miliar. Pemenangnya dipatok dengan harga Rp1,43 miliar.

Damayanti mengemukakan, anggaran website DPR RI tidak besar karena memang semuanya dikerjakan oleh karyawan Setjen DPR. Mulai dari aplikasi hingga server. Ia mengaku heran mengapa sejumlah lembaga swadaya masyarakat merilis data seperti itu.

"Bahkan yang terealisasi cuma 56 persen dari anggarannya," tambahnya. Soal sosialisasi e-mail DPR RI, Damayanti berjanji akan segera mengirim surat pemberitahuan untuk anggota dewan. "Kita akan meremind lagi mengenai simulasi website DPR untuk internal, ke depan silahkan saja bertanya khusus jaringan kepada BDSI," tandas Damayanti.

Berikut rincian untuk perawatan website DPR RI:
1. Biaya publikasi Rp16 juta
2. Perawatan server Rp46 juta
3. Perawatan LCD dan jaringan sebesar Rp45 juta
4. Perawatan kios Rp34 juta
5. Perawatan AC kering dan UPS ruang server Rp30 juta.


sumber: Metrotvnews.com
 
Daku yakin bantahan itu walaupun nantinya terbukti benar, akan dianggap angin lalu. Karena sifat bangsa ini yang lebih suka mencerca daripada harus menjilat ludah sendiri.
 
Ternyata, Website Termahal di Dunia Ada di Indonesia

1305107480341710956.jpg

SAYA terkejut bukan kepalang, setelah mengetahui adanya anggaran sebesar Rp 8,4 miliar per tahun untuk pemeliharaan website DPR RI. Malah, ada biaya sebesar Rp 1,3 miliar pada tahun 2010 yang ditujukan untuk biaya pemeliharaan situs www.dpr.go.id.

Lho, apa bedanya website dan situs DPR? Memangnya ada dua website DPR?

Pertanyaan tersebut muncul dipikiran saya setelah membaca berita ‘Miliaran Rupiah untuk IT DPR’. Isinya adalah komentar dari Mas Roy. Tapi ini bukan Mas Roy Suryo yang ngumbar janji bakal bongkar data IT DPR. Di tulisan yang saya ulas ini adalah berita Mas Roy Salam, Peneliti dari Indonesia Budget Centre (IBC), konon punya data dari Sekretariat Jenderal DPR.

Menurut Roy Salam, terdapat pula pos anggaran pengembangan sistem informasi (IT) dengan total anggaran Rp 9,35 miliar. Pecahan dari anggaran ini adalah:

1. Pembangunan dan pengembangan IT:
- belanja honor Rp 491,73 juta
- belanja barang operasional Rp 206,25 juta
- belanja bahan Rp 174,24 juta

2. Seminar dan lokakarya:
- anggaran biaya perjalanan dinas dalam negeri Rp 35,38 juta
- perjalanan dinas luar negeri Rp 226,35 juta
- belanja jasa Rp 207 juta
- belanja barang Rp 7,92 juta
- belanja modal, peralatan, dan mesin Rp 6,6 miliar
- belanja modal fisik lainnya Rp 1,34 miliar

Wow, ini angka fantastis untuk pengembangan IT parlemen di dunia! Mungkin baru di Indonesia yang memiliki anggaran demikian besar. Yang saya tahu, pengembangan IT dan website di luar negeri tak memakan biaya yang besar. Kecuali IT militer dan lingkungan istana yang bisa jadi membutuhkan penanganan khusus.

Bisa jadi, data ini tak terbongkar jika tak ada insiden komisi8@yahoo.com saat studi banding rombongan Anggota DPR di Australia beberapa waktu lalu. Di tulisan saya sebelumnya, saya menyebut ‘2.301 Orang Pintar dan 16 Orang Tolol’. Ternyata, banyak anggota Dewan yang tak memiliki surat elektronik email resmi dari DPR. Yang jelas, mata publik kini terbuka lebar, betapa borosnya dana yang dikelola dan dimainkan oleh Anggota Dewan Yang Terhormat.

Saya pernah berurusan dengan penanganan website kantor, dan biayanya ternyata tak mencapai puluhan juta. Apalagi di zaman canggih begini, perusahaan di Jakarta tak perlu membeli perangkat komputer server yang harganya termurah mencapai Rp 15 juta. Cukup dengan sewa server yang ditanani oleh perusahaan IT dan sewa tenaga operasional IT, website tetap aman. Email pun terjamin aman kerahasiaannya.

Entah karena tak paham IT atau justru malah terlalu pintar terhadap manfaat IT, angka fantastis itu muncul dalam anggaran DPR tahun 2010. Mudah-mudahan, kalangan DPR bisa sadar jika mengetahui adanya kekeliruan tersebut. Dan untuk tim audit BPK, semoga di masa yang akan datang lebih teliti lagi memeriksa alokasi keuangan dan mengecek langsung keberadaan barang atau jasa dimaksud.

Dan terakhir, semoga kasus dana anggaran IT DPR ini bisa dituntaskan secara proporsional. Jika ada yang bermain, silakan aparat penegak hukum bertindak. Dan jika memang karena keluguan kalangan DPR mengelola IT, ada baiknya mengaku saja. Tak perlu malu-malu belajar membuka website DPR dan mengirim email ke konstituen. Malah kalau boleh, sewaktu-waktu silakan teleconference saja ke luar negeri, tanpa harus studi banding yang biayanya lumayan mahal.

Salam Kompasiana!


sumber
 
Back
Top