jainudin
New member
JAKARTA Pihak Istana Negara mempersilakan Partai Keadilan Sejahtera keluar dari koalisi partai pendukung pemerintah Presiden Yudhoyono. Juru bicara Presiden, Julian Aidrin Pasha, menilai PKS seharusnya menyadari kontrak kerja dengan Presiden. “Ada kesepakatan tertulis tentang koalisi, Jika tak lagi sejalan dengan pemerintah, dipersilakan keluar,” kata Julian saat dihubungi kemarin. “Harusnya PKS sadar akan kesepakatan itu.”
Menurut dia, seharusnya PKS tak menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Julian mengatakan sejumlah pemimpin partai yang tergabung dalam Sekretariat
Gabungan pun meminta agar PKS diberi sanksi. Antara lain dengan cara tak mengundang rapat membahas kebijakan pemerintah.
Namun Presiden sebagai Ketua Sekretariat Gabungan belum juga bersuara. SBY, kata Julian, belum mau berpendapat dan memutuskan sanksi bagi partai yang dipimpin Ants Matta tersebut. Sekretariat Gabungan pun bersikap pasif dengan menunggu PKS sadar akan kontrak itu dan mundur dari koalisi.
Sebelumnya, Ketua Harian Demokrat yang juga Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Syarifuddin Hasan, menilai PKS sebagai partai oposisi. Sedangkan anggota Dewan Pembina
Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, yang juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengatakan PKS sebaiknya tak diundang lagi dalam rapat Sekretariat Gabungan.
Dihubungi terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah mengatakan partainya tak akan menarik tiga menterinya dan kabinet. Tiga kader PKS yang ada di kabinet adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri. “Selama tak ada pemberitahuan dan Presiden, kami masih ada di koalisi,” kata Fahri kemarin.
• FRANSISCO NOSANIANS | IRA GUSLINA SUFA
Sumber : republika/tangsel pos
Menurut dia, seharusnya PKS tak menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Julian mengatakan sejumlah pemimpin partai yang tergabung dalam Sekretariat
Gabungan pun meminta agar PKS diberi sanksi. Antara lain dengan cara tak mengundang rapat membahas kebijakan pemerintah.
Namun Presiden sebagai Ketua Sekretariat Gabungan belum juga bersuara. SBY, kata Julian, belum mau berpendapat dan memutuskan sanksi bagi partai yang dipimpin Ants Matta tersebut. Sekretariat Gabungan pun bersikap pasif dengan menunggu PKS sadar akan kontrak itu dan mundur dari koalisi.
Sebelumnya, Ketua Harian Demokrat yang juga Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Syarifuddin Hasan, menilai PKS sebagai partai oposisi. Sedangkan anggota Dewan Pembina
Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, yang juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengatakan PKS sebaiknya tak diundang lagi dalam rapat Sekretariat Gabungan.
Dihubungi terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah mengatakan partainya tak akan menarik tiga menterinya dan kabinet. Tiga kader PKS yang ada di kabinet adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri. “Selama tak ada pemberitahuan dan Presiden, kami masih ada di koalisi,” kata Fahri kemarin.
• FRANSISCO NOSANIANS | IRA GUSLINA SUFA
Sumber : republika/tangsel pos