jainudin
New member
LEBAK, BANPOS. Kekayaan milik Direktur PDAM Lebak, H Ridwan BE perlu diaudit Badan Pengawas (BP) PDAM. Hal ini menyusul adanya dugaan H Ridwan BE memperkaya dirinya sendiri dengan membangun pabrik minyak kelapa dan uang perusahaan.
Permintaan adanya audit itu disampaikan Keluarga Mahasiswa lebak (Kumala). “Karena di PDAM ini ada badan pengawasnya , maka kewajiban atau sudah menjadi tugas BP untuk melakukan audit soal tersebut, “kata Deris Heryanto, ketua bidang media dan propaganda Kumala, kemarin.
Jika berdasarkan audit BP nanti ditemukan adanya kejanggalan, tentunya pihak BP juga harus merekomendasikan untuk pemberian sanksi. “ Sebab kita
tahu, PDAM setiap tahunnya terus disubsidi dan APED. Karena itu, jika ada penyimpangan tentunya merupakan pelanggaran korupsi uang APBD. Kami juga berharap hal ini juga bisa ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum,” katanya.
H Ridwan BE sendiri sudah membantah jika pabrik minyak kelapa beserta sebuah rumah mewah di Malingping itu dibangun dan uang pribadinya. Ia juga mengaku, kebijakan yang diambilnya di perusahaan yang dipimpinnya itu sudah sangat normative tanpa diskriminasi.
Sebelumnya diberitakan, H Ridwan BE dituding melindungi anak buahnya yang dinilai merugikan keuangan perusahaan. Selain itu, dalam menerapkan kebijakanya dinilai diskriminasi,
Pasalnya, dan sejumlah karyawannya yang dinilai merugikan keuangan perusahaan tersebut, hanya empat orang saja yang diseret kemeja hijau dan sebagian diantaranya telah divonis satu tahun penjara. Hal ini sangat disesalkan oleh mereka yang tersandung masalah hukum penggelapan dana setoran konsumen PDAM, karena menurut mereka ada dua orang yang kasusnya sama, namun
hingga kini tak tersentuh masalah hukum.
Selain itu H Ridwan BE juga diduga turut bermain pada kasus kepala cabang PDAM Cipanas. Di sini perusahaan diduga mengalami kerugian puluhan juta, namun atas kebijakan H Ridwan BE, kepala cabang tersebut hanya dicopot saja dari jabatannya.(yat)
Sumber : tangsel pos
Permintaan adanya audit itu disampaikan Keluarga Mahasiswa lebak (Kumala). “Karena di PDAM ini ada badan pengawasnya , maka kewajiban atau sudah menjadi tugas BP untuk melakukan audit soal tersebut, “kata Deris Heryanto, ketua bidang media dan propaganda Kumala, kemarin.
Jika berdasarkan audit BP nanti ditemukan adanya kejanggalan, tentunya pihak BP juga harus merekomendasikan untuk pemberian sanksi. “ Sebab kita
tahu, PDAM setiap tahunnya terus disubsidi dan APED. Karena itu, jika ada penyimpangan tentunya merupakan pelanggaran korupsi uang APBD. Kami juga berharap hal ini juga bisa ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum,” katanya.
H Ridwan BE sendiri sudah membantah jika pabrik minyak kelapa beserta sebuah rumah mewah di Malingping itu dibangun dan uang pribadinya. Ia juga mengaku, kebijakan yang diambilnya di perusahaan yang dipimpinnya itu sudah sangat normative tanpa diskriminasi.
Sebelumnya diberitakan, H Ridwan BE dituding melindungi anak buahnya yang dinilai merugikan keuangan perusahaan. Selain itu, dalam menerapkan kebijakanya dinilai diskriminasi,
Pasalnya, dan sejumlah karyawannya yang dinilai merugikan keuangan perusahaan tersebut, hanya empat orang saja yang diseret kemeja hijau dan sebagian diantaranya telah divonis satu tahun penjara. Hal ini sangat disesalkan oleh mereka yang tersandung masalah hukum penggelapan dana setoran konsumen PDAM, karena menurut mereka ada dua orang yang kasusnya sama, namun
hingga kini tak tersentuh masalah hukum.
Selain itu H Ridwan BE juga diduga turut bermain pada kasus kepala cabang PDAM Cipanas. Di sini perusahaan diduga mengalami kerugian puluhan juta, namun atas kebijakan H Ridwan BE, kepala cabang tersebut hanya dicopot saja dari jabatannya.(yat)
Sumber : tangsel pos