Administrator
Administrator
Ketua Komisi Yudisial (KY) Busyro Muqoddas dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jimly Asshiddiqie memberi sinyal siap dicalonkan sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain mereka, guru besar hukum internasional dan Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana masih mempertimbangkan jangka waktu tugas pimpinan KPK dengan pertimbangan efektivitas mewujudkan visinya.
Sebaliknya, guru besar hukum tata negara Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra; dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M Mahfud MD secara tegas menolak pencalonan Forum Rektor tersebut.
Saat ditemui di kantornya,Busyro Muqoddas mengatakan sampai saat ini belum bisa mengambil keputusan karena masih menunggu masukan dari berbagai pihak. “Karena untuk memimpin institusi sebesar KPK saya perlu banyak pertimbangan dari berbagai sisi,” kata Busyro ,kemarin.
Busyro tidak ingin langsung memutuskan untuk menerima dan mencalonkan diri,tapi ingin benar-benar ada pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak terkait pencalonannya nanti. Apalagi KPK merupakan lembaga yang strategis dan perkara korupsi adalah masalah sensitif,”Alasannya itu, kenapa saya tak boleh sembarangan menentukan langkah langsung mau mencalonkan diri,” ungkapnya.
Busyro mengakui, istrinya, saudara, sejumlah teman dan koleganya di KY mendukung rencana pencalonannya. Namun, sekali lagi, dia tidak ingin gegabah mengambil keputusan.
“Kalau keluarga dan kakak tidak menolak saya mencalonkan diri sebagai calon pemimpin KPK, termasuk teman dan kolega di KY,” terangnya.
Jimly Asshiddiqie mengaku sulit menolak pencalonan menjadi pimpinan KPK demi menyelamatkan institusi itu. Kepada wartawan di ruang kerjanya di Gedung Wantimpres, Jakarta, dia mengaku sudah beberapa kali menolak dicalonkan menjadi pimpinan KPK.
Dia terpaksa menolak karena baru saja menjabat anggota Wantimpres dan telah menandatangani kontrak kinerja yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Saya diangkat Wantimpres ini baru, pakai teken kontrak politik segala Masa sudah dikasih tugas di sini cari kerjaan di tempat lain?” kilahnya.
Walau begitu Jimly mengaku sulit mencari alasan menolak usulan Forum Rektor apabila pencalonannya itu demi menyelamatkan institusi KPK. “Selalu saya bilang saya tidak bersedia, tidak berminat. Tapi kalau untuk misi penyelamatan kayanya agak susah ditolak. Lembaga ini hancur, harus diselamatkan,” tuturnya.
Dia kemudian menandaskan bahwa saat itu hanya ada dua lembaga di Indonesia yang menjadi ikon keberhasilan reformasi, yaitu KPK dan MK. “KPK sayarasahanis diselamatkan,” ujar mantan Ketua MK itu.
Hikmahanto Juwana mengaku sulit untuk memenuhi permintaan Forum Rektor untuk menjadi ketua KPK. “Merupakan kehormatan bagi saya diusulkan oleh Forum Rektor, mengingat wibawa forum ini. Namun, secara teknis saya tidak mungkin mendaftar karena besok (Kamis, 10/6) saya harus bepergian ke luar negeri yang telah dijadwalkan sejak lama,” kataHikmahanto.
Mantan anggota Tim Delapan ini secara substansial sulit untuk mendaftar karena hingga saat ini belum ada kesepakatan untuk jangka berapa lama masa jabatan pimpinan KPK tersebut. “Ini penting untuk diketahui terkait visi dan misi. Bila visi saya untuk jangka empat tahun, tapi masa kerja satu tahun, maka jelas akan gagal" ujar mantan dekan Fakultas Hukum UI tersebut.
Prioritas Hikmahanto adalah menangani oknum aparat hukum. Ini penting karena KPK pada suatu saat akan hilang. “Penanganan korupsi harus dilakukan oleh institusi hukum yang ada. Bila institusi hukum bisa bekerja sebagaimana diharapkan dan dipercaya oleh masyarakat, maka tindak pidana korupsi akan bisa diselesaikan tanpa KPK,” katanya.
Saldi Isra lebih tegas menyatakan tidak bisa menerima tawaran Forum Rektor. Alasannya baru menjabat sebagai guru besar di kampus yang selama ini menaunginya.”Saya bukanya tidak mau,tapi saya baru saja diangkat sebagai guru besar, saya masih punya utang budi pada almamater saya. Mungkin periode berikutnya saya bersedia,” kata Saldi saat ditemui di Gedung KY, Jakarta, kemarin.
Seperti diberitakan sebelumnya, Forum Rektor mengusulkan lima nama tersebut untuk menjadi calon pimpinan KPK hal ini untuk merespons permintaan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK agar Forum Rektor menyerahkan nama akademisi yang kredibel untuk mengisi posisi pimpinan KPK yang lowong. Forum Rektor menilai kelima orang yang diajukan memiliki kapasitas, pengalaman, keahlian, serta rekam jejak memadai untuk memimpin KPK.
Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Febri Diansyah mennilai positif pencalonan dua tokoh nasional sekaliber Busyro Muqoddas dan Jimly Asshiddiqie. Bagi Febri keduanya cukup layak untuk dicalonkan sebagai pemimpin KPK. “Keduanya cukup layaklah kalau dicalonkan Apalagi mereka memiliki pengalaman memimpin lembaga negarra,”katanya.
Menurut Febri, Busyro adalah sosok yang tepat untuk melakukan pemberantasan mafia hukum. Namun, pencalonannya sebagai ketua KPK boleh jadi akan mendapat keras dari mafia hukum.” Beliau sangat mengerti dunia peradilan, bukan tidak mungkin yang akan dikedepankan adalah pemberantasan mafia peradilan. Ini ancaman serius bagi mafia peradilan ,“ujarnya.
Febri menilai Jimly juga memiliki peluang cukup besar untuk dicalonkan. Apalagi Jimly mencalonkan diri karena tidak ingin Pansel menjadi corruptor idol. “Menurut saya orang seperti Pak Jimly turun gunung karena melihat fenomena yang mendaftarkan diri banyak dari pengacara para koruptor,” katanya. Jimly, menurutnya, memiliki penguasaan hukum tata negara dan mengetahui prinsip-prinsip kepemimpinan. Namun, Febri mengajukan catatan, karakter KPK berbeda dengan MK. KPK lebih aktif, sedangkan MK hanya pasif menunggu putusan. “Tapi saya yakin dia bisa,” tambahnya.
Mahfud MD, yang sebelumnya sudah menolak tegas diusulkan sebagai pimpinan KPK, menilai lima calon yang diusulkan Forum Rektor itu yang paling tepat menjadi calon pimpinan KPK adalah Busyro Muqoddas. “Saya kira yang paling mungkin dari semua yang disebut ya, Busyro,” kata Mahfud di ruang kerjanya kemarin.
Menurut guru besar ilmu hukum tata negara pada Universitas Islam Indonesia (DII) Yogyakarta ini, Busyro paling cocok karena dia sebentar lagi akan selesai masa tugasnya sebagai ketua KY.
Sedangkan Jimly dinilai Mahfud kurang pas karena saat ini masih bekerja sebagai salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden. “Pak Jimly sudah bagus di Wantimpres,” katanya. Untuk Hikmahanto dan Saldi, Mahfud menilai dua orang tersebut secara integritas dan kualitas sudah bagus, tapi keduanya dinilai masih kurang pengalaman lapangan memimpin lembaga negara.
Wakil Ketua KPK M Jasin menyatakan empat pimpinan KPK tidak pernah mempersoalkan siapa yang akan mengisi kekosongan satu pimpinan lembaga itu, termasuk jika Jimly berminat mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK Jasin juga memastikan empat pimpinan beserta seluruh staf di lembaga antikorupsi itu bisa bekerja sama dengan siapa saja yang ingin memberantas korupsi.
Sumber : Sindo
Selain mereka, guru besar hukum internasional dan Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana masih mempertimbangkan jangka waktu tugas pimpinan KPK dengan pertimbangan efektivitas mewujudkan visinya.
Sebaliknya, guru besar hukum tata negara Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra; dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M Mahfud MD secara tegas menolak pencalonan Forum Rektor tersebut.
Saat ditemui di kantornya,Busyro Muqoddas mengatakan sampai saat ini belum bisa mengambil keputusan karena masih menunggu masukan dari berbagai pihak. “Karena untuk memimpin institusi sebesar KPK saya perlu banyak pertimbangan dari berbagai sisi,” kata Busyro ,kemarin.
Busyro tidak ingin langsung memutuskan untuk menerima dan mencalonkan diri,tapi ingin benar-benar ada pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak terkait pencalonannya nanti. Apalagi KPK merupakan lembaga yang strategis dan perkara korupsi adalah masalah sensitif,”Alasannya itu, kenapa saya tak boleh sembarangan menentukan langkah langsung mau mencalonkan diri,” ungkapnya.
Busyro mengakui, istrinya, saudara, sejumlah teman dan koleganya di KY mendukung rencana pencalonannya. Namun, sekali lagi, dia tidak ingin gegabah mengambil keputusan.
“Kalau keluarga dan kakak tidak menolak saya mencalonkan diri sebagai calon pemimpin KPK, termasuk teman dan kolega di KY,” terangnya.
Jimly Asshiddiqie mengaku sulit menolak pencalonan menjadi pimpinan KPK demi menyelamatkan institusi itu. Kepada wartawan di ruang kerjanya di Gedung Wantimpres, Jakarta, dia mengaku sudah beberapa kali menolak dicalonkan menjadi pimpinan KPK.
Dia terpaksa menolak karena baru saja menjabat anggota Wantimpres dan telah menandatangani kontrak kinerja yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Saya diangkat Wantimpres ini baru, pakai teken kontrak politik segala Masa sudah dikasih tugas di sini cari kerjaan di tempat lain?” kilahnya.
Walau begitu Jimly mengaku sulit mencari alasan menolak usulan Forum Rektor apabila pencalonannya itu demi menyelamatkan institusi KPK. “Selalu saya bilang saya tidak bersedia, tidak berminat. Tapi kalau untuk misi penyelamatan kayanya agak susah ditolak. Lembaga ini hancur, harus diselamatkan,” tuturnya.
Dia kemudian menandaskan bahwa saat itu hanya ada dua lembaga di Indonesia yang menjadi ikon keberhasilan reformasi, yaitu KPK dan MK. “KPK sayarasahanis diselamatkan,” ujar mantan Ketua MK itu.
Hikmahanto Juwana mengaku sulit untuk memenuhi permintaan Forum Rektor untuk menjadi ketua KPK. “Merupakan kehormatan bagi saya diusulkan oleh Forum Rektor, mengingat wibawa forum ini. Namun, secara teknis saya tidak mungkin mendaftar karena besok (Kamis, 10/6) saya harus bepergian ke luar negeri yang telah dijadwalkan sejak lama,” kataHikmahanto.
Mantan anggota Tim Delapan ini secara substansial sulit untuk mendaftar karena hingga saat ini belum ada kesepakatan untuk jangka berapa lama masa jabatan pimpinan KPK tersebut. “Ini penting untuk diketahui terkait visi dan misi. Bila visi saya untuk jangka empat tahun, tapi masa kerja satu tahun, maka jelas akan gagal" ujar mantan dekan Fakultas Hukum UI tersebut.
Prioritas Hikmahanto adalah menangani oknum aparat hukum. Ini penting karena KPK pada suatu saat akan hilang. “Penanganan korupsi harus dilakukan oleh institusi hukum yang ada. Bila institusi hukum bisa bekerja sebagaimana diharapkan dan dipercaya oleh masyarakat, maka tindak pidana korupsi akan bisa diselesaikan tanpa KPK,” katanya.
Saldi Isra lebih tegas menyatakan tidak bisa menerima tawaran Forum Rektor. Alasannya baru menjabat sebagai guru besar di kampus yang selama ini menaunginya.”Saya bukanya tidak mau,tapi saya baru saja diangkat sebagai guru besar, saya masih punya utang budi pada almamater saya. Mungkin periode berikutnya saya bersedia,” kata Saldi saat ditemui di Gedung KY, Jakarta, kemarin.
Seperti diberitakan sebelumnya, Forum Rektor mengusulkan lima nama tersebut untuk menjadi calon pimpinan KPK hal ini untuk merespons permintaan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK agar Forum Rektor menyerahkan nama akademisi yang kredibel untuk mengisi posisi pimpinan KPK yang lowong. Forum Rektor menilai kelima orang yang diajukan memiliki kapasitas, pengalaman, keahlian, serta rekam jejak memadai untuk memimpin KPK.
Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Febri Diansyah mennilai positif pencalonan dua tokoh nasional sekaliber Busyro Muqoddas dan Jimly Asshiddiqie. Bagi Febri keduanya cukup layak untuk dicalonkan sebagai pemimpin KPK. “Keduanya cukup layaklah kalau dicalonkan Apalagi mereka memiliki pengalaman memimpin lembaga negarra,”katanya.
Menurut Febri, Busyro adalah sosok yang tepat untuk melakukan pemberantasan mafia hukum. Namun, pencalonannya sebagai ketua KPK boleh jadi akan mendapat keras dari mafia hukum.” Beliau sangat mengerti dunia peradilan, bukan tidak mungkin yang akan dikedepankan adalah pemberantasan mafia peradilan. Ini ancaman serius bagi mafia peradilan ,“ujarnya.
Febri menilai Jimly juga memiliki peluang cukup besar untuk dicalonkan. Apalagi Jimly mencalonkan diri karena tidak ingin Pansel menjadi corruptor idol. “Menurut saya orang seperti Pak Jimly turun gunung karena melihat fenomena yang mendaftarkan diri banyak dari pengacara para koruptor,” katanya. Jimly, menurutnya, memiliki penguasaan hukum tata negara dan mengetahui prinsip-prinsip kepemimpinan. Namun, Febri mengajukan catatan, karakter KPK berbeda dengan MK. KPK lebih aktif, sedangkan MK hanya pasif menunggu putusan. “Tapi saya yakin dia bisa,” tambahnya.
Mahfud MD, yang sebelumnya sudah menolak tegas diusulkan sebagai pimpinan KPK, menilai lima calon yang diusulkan Forum Rektor itu yang paling tepat menjadi calon pimpinan KPK adalah Busyro Muqoddas. “Saya kira yang paling mungkin dari semua yang disebut ya, Busyro,” kata Mahfud di ruang kerjanya kemarin.
Menurut guru besar ilmu hukum tata negara pada Universitas Islam Indonesia (DII) Yogyakarta ini, Busyro paling cocok karena dia sebentar lagi akan selesai masa tugasnya sebagai ketua KY.
Sedangkan Jimly dinilai Mahfud kurang pas karena saat ini masih bekerja sebagai salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden. “Pak Jimly sudah bagus di Wantimpres,” katanya. Untuk Hikmahanto dan Saldi, Mahfud menilai dua orang tersebut secara integritas dan kualitas sudah bagus, tapi keduanya dinilai masih kurang pengalaman lapangan memimpin lembaga negara.
Wakil Ketua KPK M Jasin menyatakan empat pimpinan KPK tidak pernah mempersoalkan siapa yang akan mengisi kekosongan satu pimpinan lembaga itu, termasuk jika Jimly berminat mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK Jasin juga memastikan empat pimpinan beserta seluruh staf di lembaga antikorupsi itu bisa bekerja sama dengan siapa saja yang ingin memberantas korupsi.
Sumber : Sindo
