Kalina
Moderator
Jakarta - Meski banyak pihak yang merespons positif rencana Pemprov DKI untuk mencabut Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK Gakin), ada juga yang tidak setuju dengan rencana tersebut. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Wanda Hamidah menilai rencana tersebut tidak adil.
"Rencana tersebut akan sangat tidak adil jika Pemprov tidak melakukan upaya pencegahan preventif untuk melindungi masyarakat dari rokok," ujar Wanda Hamidah kepada detikcom via telepon, Rabu (10/2/2010).
Menurut politisi dari PAN ini, pencabutan JPK Gakin dan juga surat keterangan tidak mampu baru bisa dilaksanakan jika pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membuat aturan yang melarang peredaran rokok secara bebas.
"Harusnya dibuat dulu peraturan-peraturan perlindungan, seperti dilarang menjual rokok kepada anak kecil. Atau pemerintah tidak menggunakan sponsor rokok untuk kegiatan Pemprov," usul Wanda.
Pencabutan JPK Gakin dan surat keterangan tidak mampu jika tidak dibarengi dengan tindakan Pemprov untuk melindungi masyarakat dari rokok justru tidak menyelesaikan masalah.
"Masa Pemprov mau terima benefit, keuntungan yang besar dari sponsor rokok, tapi akibatnya tidak mau ditanggung," pungkasnya.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo berencana akan mencabut JPK Gakin bagi keluarga yang anggota keluarganya merokok. Menurut Foke, hal ini didasarkan pengeluaran keluarga miskin lebih besar digunakan untuk membeli rokok dibanding untuk membeli makanan kebutuhan sehari-hari.
