Koordinator Divisi HAM LBH Padang, Vino Oktavia, mengatakan, kesepakatan bersama berupa MoU Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Polri, dalam penanganan masalah pertanahan yang menyangkut tindakan pidana, dikhawatirkan memperbanyak konflik pertanahan di Indonesia.
