andree_erlangga
New member
Kritik tersebut mengemuka dalam rapat kerja Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (25/1), Jakarta. Rapat juga dihadiri para pejabat eselon satu dan dua Deplu serta 16 anggota Komisi I dari berbagai fraksi.
Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa AS Hikam mengatakan, dengan posisi abstain, penampilan perdana Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB kurang bagus. "Indonesia perlu menunjukkan kalau negara ini memiliki komitmen tentang hak asasi dan demokrasi," katanya. Dengan sikap abstain, Indonesia dinilai kurang tegas tentang komitmen tersebut.
Hikam mengatakan, tawaran Indonesia untuk memberlakukan dwifungsi militer juga membingungkan. Dengan menawarkan model dwifungsi militer, seolah-olah Indonesia menganggap dwifungsi merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses transisi ke demokrasi. Padahal, reformasi lahir untuk menghentikan dwifungsi karena dianggap bagian dari otoritarianisme.
"Menurut saya ini aneh sekali. Kita justru menawarkan sesuatu yang pernah membuat bangsa kita menderita. Ini konyol karena bukan saja bertentangan dengan teori transisi demokrasi, tetapi juga semangat reformasi," ujar Hikam. Myanmar, menurut Hikam, justru telah menerapkan dwifungsi militer dan bangga dengan model itu.
Jeffrey J Massie dari Fraksi Partai Damai Sejahtera juga menyayangkan sikap abstain Indonesia yang tidak mencerminkan perjuangan legislatif di forum internasional. "Barangkali karena Indonesia masih memiliki ?utang? penyelesaian persoalan HAM di dalam negeri, pemerintah enggan untuk bersikap tegas dan jelas," katanya.
kompas.com
Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa AS Hikam mengatakan, dengan posisi abstain, penampilan perdana Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB kurang bagus. "Indonesia perlu menunjukkan kalau negara ini memiliki komitmen tentang hak asasi dan demokrasi," katanya. Dengan sikap abstain, Indonesia dinilai kurang tegas tentang komitmen tersebut.
Hikam mengatakan, tawaran Indonesia untuk memberlakukan dwifungsi militer juga membingungkan. Dengan menawarkan model dwifungsi militer, seolah-olah Indonesia menganggap dwifungsi merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses transisi ke demokrasi. Padahal, reformasi lahir untuk menghentikan dwifungsi karena dianggap bagian dari otoritarianisme.
"Menurut saya ini aneh sekali. Kita justru menawarkan sesuatu yang pernah membuat bangsa kita menderita. Ini konyol karena bukan saja bertentangan dengan teori transisi demokrasi, tetapi juga semangat reformasi," ujar Hikam. Myanmar, menurut Hikam, justru telah menerapkan dwifungsi militer dan bangga dengan model itu.
Jeffrey J Massie dari Fraksi Partai Damai Sejahtera juga menyayangkan sikap abstain Indonesia yang tidak mencerminkan perjuangan legislatif di forum internasional. "Barangkali karena Indonesia masih memiliki ?utang? penyelesaian persoalan HAM di dalam negeri, pemerintah enggan untuk bersikap tegas dan jelas," katanya.
kompas.com