andree_erlangga
New member
Lima pejabat tinggi Komisi Pemilu Bangladesh, Rabu (31/1), mengundurkan diri menyusul upaya yang dilakukan oleh pemerintahan interim Bangladesh untuk memecah kebuntuan politik di negara itu terkait pelaksanaan Pemilu mendatang.
Lima pejabat itu memang sudah menjadi sorotan publik karena keterlibatan mereka dalam penjaringan suara publik untuk Pemilu nasional yang dijadwalkan digelar 22 Januari, namun akhirnya dibatalkan.
Televisi swasta NTV, melaporkan lima pejabat tersebut mengundurkan diri sesuai menggelar pertemuan dengan Presiden Iajuddin Ahmed. Salah satu orang dari lima pejabat itu, yang menyembunyikan identitasnya membenarkan pengunduran diri mereka, Rabu kemarin.
Presiden pada tanggal 11 Januari lalu memutuskan untuk membatalkan Pemilu, dan mundur sebagai kepala perintahan sementara serta menerapkan situasi darurat di Bangladesh. Selama berbulan-bulan, negara tersebut dilanda sejumlah protes oleh kubu oposisi utama Liga Awami, yang menuduh Komisi Pemilu berusaha mencurangi Pemilu untuk membantu Partai Nasionalis Bangladesh, Bangladesh Nationalist Party (BNP) yang memayungi Perdana Menteri sebelumnya Khaleda Zia.
Sebuah pemerintah sementara saat ini berkuasa dan berjanji akan melakukan reformasi, termasuk membentuk Komisi Pemilu yang baru guna memastikan Pemilu mendatang akan berlangsung jujur dan bisa dipercaya. Anggota kabinet sementara Mainul Hossain, mengatakan tiga anggota Komisi Pemilu yang baru telah diseleksi.
�Para anggota komisi yang baru mulai bekerja untuk membawa perubahan dalam undang-undang dan sistem Pemilu serta mempersiapkan Pemilu selanjutnya,� ujar dia.
Dia mengatakan, pihaknya berharap pengunduran diri lima pejabat Pemilu tersebut, termasuk Ketua Komisi Pemilu sementara Mahfuzur Rahman, akan mengakhiri masalah lima bulan terakhir.
Lima pejabat itu memang sudah menjadi sorotan publik karena keterlibatan mereka dalam penjaringan suara publik untuk Pemilu nasional yang dijadwalkan digelar 22 Januari, namun akhirnya dibatalkan.
Televisi swasta NTV, melaporkan lima pejabat tersebut mengundurkan diri sesuai menggelar pertemuan dengan Presiden Iajuddin Ahmed. Salah satu orang dari lima pejabat itu, yang menyembunyikan identitasnya membenarkan pengunduran diri mereka, Rabu kemarin.
Presiden pada tanggal 11 Januari lalu memutuskan untuk membatalkan Pemilu, dan mundur sebagai kepala perintahan sementara serta menerapkan situasi darurat di Bangladesh. Selama berbulan-bulan, negara tersebut dilanda sejumlah protes oleh kubu oposisi utama Liga Awami, yang menuduh Komisi Pemilu berusaha mencurangi Pemilu untuk membantu Partai Nasionalis Bangladesh, Bangladesh Nationalist Party (BNP) yang memayungi Perdana Menteri sebelumnya Khaleda Zia.
Sebuah pemerintah sementara saat ini berkuasa dan berjanji akan melakukan reformasi, termasuk membentuk Komisi Pemilu yang baru guna memastikan Pemilu mendatang akan berlangsung jujur dan bisa dipercaya. Anggota kabinet sementara Mainul Hossain, mengatakan tiga anggota Komisi Pemilu yang baru telah diseleksi.
�Para anggota komisi yang baru mulai bekerja untuk membawa perubahan dalam undang-undang dan sistem Pemilu serta mempersiapkan Pemilu selanjutnya,� ujar dia.
Dia mengatakan, pihaknya berharap pengunduran diri lima pejabat Pemilu tersebut, termasuk Ketua Komisi Pemilu sementara Mahfuzur Rahman, akan mengakhiri masalah lima bulan terakhir.