Saat ini, dana bedah rumah diambil dan dana CSR perusahaan
swasta.
JAKARTA —Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah mulai
menjalankan program bedah rumah yang dicetuskan pasangan Basuki
Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) selama masa
kampanye putaran kedua kemarin. Program bedah rumah perdana
dilakukan di Cilincing, Jakarta Utara. Namun, eksekusi bedah
rumah pertama tersebut tidak menggunakan dana APBD DKI, tetapi
murni dana CSR.
Gubenur DKI Basuki Tjahaja Pumama alias Ahok mengatakan, para
penerima program bedah rumah. didapatkan dan data Dasa*isma.
“Dasawisma PKK (Pembinaan Kesejah teraan Keluarga) ngurusin rumah
yang asri dan indah juga. Jadi, intinya kami pengen dua tahun ke
depan semua masyarakat punya hak sertifikat milik. Rumah-
rumahjelek kami beresin dengan APBD,”jelas Ahok di Balai Kota
DKI, Senin (17/4).
Ahok menerangkan, karena program bedah rumah belum masuk APBD
2017, sumber pendanaannya saat ini berasal dan kewajiban dana
tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dana perusahaan swasta
itu akan digunakan semaksimal mungkin untuk mengubah rumah tak
layak huni menjadi tempat tinggal yang nyaman ditempati warga
miskin. “Kami bisataruh ke CSR mana pun, kamu bisa taruh e-
katalog, Penghematan juga,” ucapnya.
Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat dalam sambutannya di
peresmian program bedah rumah di Cilincing, Jakarta Utara,
Senin pagi, menceritakan asal muasal program bedah rumah.
Menurut Djarot, program bedah rumah sudah dilaksanakan sejak ini
Sadikin menjabat gubernur DKL Dia tidak memungkini, program
tersebut sudah ada jauh sebelum mereka menjabat.
“Saya ingin cerita sejarah dulu mengeriai program bedah rumah.
Program ini sudah ada sejak dulu, hanya kami menyempurnakan
program yang sudah berjalan sejak tahun 1969;” tutur Djarot.
Dia menerangkan, pada 1969 telah dimulai bedah rumah dengan nma
program Mohammad Husni Tharurin (MHT). Program itu diterapkan
di Thu Kota sebagai kebijakan revitalisasi kawasan permukiman
kumuh. Pemprov DKI tidak hanya mengurusi bangunan fisik rumah,
melainkan juga memperbaiki jalan hingga penyediaan sanitasi.
Setelah program tersebut sukses, sambung dia, beberapa kota
lain ikut menerapkannya.
“Lalu, pada tahun 1980, program ini diambil alih oleh lembaga
Bank tiunia kemudian diberi nama Kampung Improvement Program
(KIP). Program ini tidak hanya di Jakarta saja, tetapi juga di
kota-kota besar Indonesia. Di Surabaya ada program KIP. Fokus
perbaikan jalan kampung dan fasilitasinya,” ujarnya.
Menurut Djarot, bagi masyarakat yang sudah memenuhi kriteria,
seperti rumahnya sudah tidak layak huni dan termasuk keluarga
tidak mampu, warga tersebut akan diikutkan ke dalam program
bedah rumah. Setiap rumah yang masuk dalam program itu harus
diterbitkan surat keputusan wali kota setempat. “Waktu saya jadi
wali kota Blitar juga begitu, bikin surat keputusan rumah-rumah
yang akan dibedah, tahun anggarannya kapan. ini kita kerjakan,”
ujarnya.
Adapun beberapa kriteria adalah rumah tersebut diusulkan oleh
RT atau RW dan tetangga sekitar. Kemudian hams lobs dan
pemeriksaan cli lapangan dan memang betul-betul berasal dan
keluarga yang tidak mampu. Djarot menjelaskan, Pemprov DKI
bakal membuat pasukan khusus yang tugasnya hanya mengurusi
program bedah rumah.
“Nanti yang keiakan itu pegawai kita, pasukan pelangi. Ada
pasukan merah, biru, dan oranye. Pasukan biru untuk sanitasi,
pasukan merah khusus atap baja ringan. Pasukan merah akan
dilatih di perusahaan ba
ja
ningan karena pasang atap enggak gampang, perlu dilatih. Kita
rekrut dan latih khusus untuk kerjakan atap,” jelasnya.
Djarot menambahkan, Pemprov DKI juga siap membenikan fasilitas
tambahan bagi warga miskin peserta bedah rumah. Dia menjamin,
mereka akan mendapatkan program bantuan dan pemerintah. “Kami
menyiapkan bedah rumah panipurna. Selain direnovasi rumahnya,
juga ditanyakan apakah penghuni rumah sudah punya BPJS
Kesehatan, KJP, dan kita uruskan 1MB serta sertifikat
tanahnya,” paparnya.
Kepala Dinas Perumahan dan Ge- dung Pemda (PGP) DKI, Arifin,
mengatakan, program bedah rumah saat mi memang belum
dianggarkan diAPBD DKI. Meski begitu, program tersebut akan
dimasukkan ke dalam daftar dinas yang dipimpinnya, Arifin
menegaskan, Dinas PGP DKI bakal menganggarkan dana khusus untuk
pembelian material bangunan supaya program bedah rumah dapat
berkelanjutan.
“Kalau arahan gubernur tadi, disampaikan bahwa ke depan Dinas
Perumahan hams menyiapkan anggaran yang sifatnya pengadaan
material. Jadi, di e-katabog gitu (oh. Seperfi perbaikan jalan,
berbagai matenial beli pasir, beli aspal, karz kayak gitu.
Kalau perbaiki rumah kan perlunya apa,” terangnya.
U ed: erik purnama putra
Pendapatan Rp 295,1 T
Pendapatan negara didominasi oleh penerimaan pajak.
JAKARTA — RealisasiAnggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) 2017 pada kuartal pertama
2017 Iebih baik daripada realisasi APBN 2016.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, negara
telah mendapatkan total pendapatan sebesar Rp
295,1 triliun atau 16,9 persen dan target.
Pendapatan tahun mi lebih tinggi dibandingkan pada periode yang
sama tahun lalu, yaitu sebesar Rp 247,5 triliun. Sri Mulyani
mengatakan,pada kuartal pertama tahun mi pendapatan negara
didominasi oleh penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan
pajak (PNBP).
Penerimaan perpajakan hingga Maret 2017 tercatat sebesar Rp
237,7 triliun atau 15,9 persen dan target. Pada periode yang
sama 2016 lain tercatat penerimaan pajak sebesar Rp 204,5
triliun atau 13,3 persen dan total APBN.
“Pendapatan negara secara total mi lebih tinggi tahun mi. Dan
sisi pajak dan PNBP yang juga meningkat cukup tinggi,” ujar Sri
Mulyani di gedung BPPK, Senin (17/4).
PNBP kuartal I 2017 tercatat sebesar Rp 57,4 triliun atau 22,9
persen dan target. Angka mi lebih tinggi daripada tahun laJu
yang mencapai Rp 42,9 triliun.
Ia mengatakan, momentum perpajakan seperti amnesti pajak
menjadi salah satu pendongkrak penenimaan negara. “Saya minta
DJP untuk fokus menggunakaji hasil amnesti pajak dan data itu
untuk meningkatkan penenimaan pajak kita setelah amnesti
pajak,” ujar Sri.
Realisasi belanja negara hingga 31 Maret 2017 pun lebih tinggi
daripada periode sama tahun lalu. Pemerintah sudah menghabiskan
sekitar Rp 400 tniliun untuk belanja negara atau 19,2 persen
dari total APBN untuk belanja negara. Ia mengatakan, pada 2016
lalu total belanja negara mencapai Rp 390,9 triliun.
Belanja negara hingga Maret 2017, antara lain, berasal dan
belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 92,4 triliun atau
12,1 persen dan pagu. Angka mi lebih tinggi 12,1 persen
dibandingkan tahun lalu padaperiode yang sama menghabiskan
sekitar Rp 82,7 triliun. Belanja non-K/L pada kuartal I 2017
tercatat sebesar Rp 112 triliun atau 20,4 persen dan pagu.
Sedangkan, belanja nonK/L pada 2016 kemarin tercatat Rp 110
triliun.
Sementara, realisasi transfer ke daerah dan dana desa telah
mencapai Rp 195,2 tniliun atau 25,5 persen atau hampir sama
dengan pencapaian periode akhir Maret 2016. Realisasi
pembiayaan anggaran pada 31 Maret 2017 ikut tercatat sedikit
lebih kecil dan periode sama tahun lalu, yaitu sebesar Rp 187,9
tniliun, dan sebelumnya Rp 200,2 triliun.
Sri mengatakan, secara total, defisit anggaran
hingga Maret 2017 tercatat sebesar Rp 104,9 triliur atau o,
persen dan PDB dibandingkan period sama tahun lain Rp 143,4
triliun atau 1,13 perser dari PDB.
Ia juga mengatakan, untuk menjaga necara APBN, Presiden sudah
meminta seluruh K/L untul melakukan penghematan. Untuk Iangkah
penghematan mi, Kementenian Keuangan melakukan pengawasan
terhadap belanja operasional dan belanja modal kementerian dan
lembaga.
Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penenimaan Pajak Yon Arsal
mengatakan, pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 18,13 persen
dan penerimaan pajak kuartal yang sama pada tahun lain. “Tahun
lalu kita tumbuh minus 7,95 persen,” ujar Yon.
Yon menjelaskan, total penerimaan pajak penghasilan (PPh)
nonmigas mencapai 15,92 persen, sedangkan periode yang sama
tahun lain tumbuh minus 5,26 persen. Pertumbuhan penenimaan
pajak tersebut, yakni berasal dan pajak pertambahan nilai (PPn)
yang tumbuh 17,5 persen, pajak bumm dan bangunan (PBB) tumbuh
15,8 persen, dan pajakjenis lainnya meningkat sebesar 9,48
persen. Sementara, PPh migas mendominasi sebesar 78,85 persen.
“mi sinyainya positif. Artinya, di semua jerlis
pajakpertumbuhannya positif,” ujar Yon inenambahkan.
Kerugian negara
Badan Pemeniksa Keuangan (BPK) melaporkan adanya kerugman
negara. Kepala BPK Harry Azhar Azis mengatakan, berdasarkan
hasil pemeriksaan pada pemenintah pusat, daerah, BUMN, dan
badan lainnya, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan yang permasaiahannya berdampak finansial
mencapai Rp 12,59 triliun. Niiai mi termasuk dalam temuan
ketidakpatuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mencapai Rp 19,48 tniliun.
Dan kerugian flnansiai tersebut, terdapat 1.205 temuan yang
memberikan kerugian negara mencapai Rp 1,37 tniliun, 329
potensi memberikan kerugian negara mencapam Rp 6,55 triliun,
dan 434 kekurangan penenimaan yang ditaksir menca
Rp 4,66 triliun. debbieutrsnn
Telkom Siap Luncurkan Satelit 4
CIBINONG — PT Telkom Indonesia (Persero) Thk siap menjadi
perusahaan satelit terbesar di Asia. Saat mi Telkom menempati
peringkat kedua terbesar setelah APT Satellite Holding,
perusahaan satelit Cina yang berbasis di Hong Kong dengan
kepemilikan tujub satelit.
“Strategi Telkom untuk meningkatkan kapasitas bisa dilakukan
dengan eara menambah jumlah satelit ataupun mengakuisisi,” ujar
Direktur Utama Telkom Alex J Sinaga di selasela peresmian
pengoperasian Satelit Telkom 3S di Stasiun Pengendali Utama
(SPU) SatelitTelkom Cibinong, Jawa Barat, Senin (17/4).
Telkom pada 15 Februari 2017 lalu telah meluncurkan Satelit
Telkom 3S di Kourou, French Guiana, dan saat mi sudah menempati
**** orbit ii8 derajat bujur timur. Memiliki masa aktif satelit
sekitar 15 tahun sejak diluncurkan, satelit Telkom 3S menuliki
kapasitas 49 transponder, terdiri atas 24 transponder C-Band
(24 TPE), delapan transponder extended C-Band (12 TPE), dan 10
transponder Ku-band (13 TPE) dengan jangkauan seluruh wilayah
Indonesia, Asia Tenggara, serta sebagian wilayah Asia Timur.
“Selanjutnya, Telkom bersiap-siap
untuk meluncurkan Satelit Telkom 4,
yang dijadwalkan pada semester I
2018 di AS,” ujar Alex.
Telkom telah menunjuk Space Systems Loral (SSL) dan perusahaan
peluncurnya SpaceX dan Amerika Serikat dengan model pengadaan
on ground delivery (OGD).
Pembuatan satelit Telkom 4 dengan investasi sekitar i6o.i6o.i6o
AS itu sudah mencapai 58 persen. “Jiini 2017 sudah memasuki
tahap pemasangan modul telekomunikasinya,” kata Alex.
Satelit Telkom 4 akan menggantikan posisi satelit Telkom idi
**** orbit 108, yang kemungkinan habis masa aktifnya pada 2021.
Satelit Telkom 4 direncanakan membawa 6o transponder, sebanyak
36 transponder akan disewakan untuk kebutuhan domestik,
sedangkan sisa 24 transponder akan dipasarkan untuk India.
Menteri BUMN Rini Soemarno meminta Telkom meningkatkan
kapasitas menjadi perusahaan pengelola satelit terbesar di
Asia. “Saya mengimpikan Telkom menjadi yang terbesar di Asia.
Selain menjamin ketersediaan transponder satelit di Indonesia,
juga dapat melayani permintaan transpon
der
dan negara lain,” kata Rini.
Menurut Rini, Telkom sebagai BUMN yang bergerak di bidang
telekomunikasi informasi dan komunikasi (ICT) memiliki
pengalaman panjang dalam mengelola satelit sehingga memiliki
kesempatan besar untuk meningkatkan kapasitas.
“Belum larna mi, 15 Februari 2017 meluncurkan Satelit Telkom 3S
yang pengoperasiannya saya resmikan ban mi. Selamat dan sukses,
Selanjutnya Telkom harus melanjutkan lagi meluncurkan satelit
Telkom 4 yang dijadwalkan semester 112018,” tuturnya.
Rini mengisyaratkan agar Telkom segera mencari cara untuk
mengakuisisi **** orbit satelit yang saat mi ditinggal atau
tidak dikelola baik oleh salah satu operator telekomunikasi
swasta. “Telkom harus secepatnya berkordinasi dengan
Kementerian Kominfo dalam mengambil alih **** orbit yang
ditinggalkan pemiiknya,” ujarnya.
Rini merujuk data bahwa kebutuhan transponder satelit di
Indonesia sekitar 300 transponder, tetapi baru terpenuhi
sekitar 50 perSen yang dilayani operator satelit Telkom dan
perusahaan domestik Iainnya.
I antara ed satya festani
Sumber Republika
swasta.
JAKARTA —Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah mulai
menjalankan program bedah rumah yang dicetuskan pasangan Basuki
Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) selama masa
kampanye putaran kedua kemarin. Program bedah rumah perdana
dilakukan di Cilincing, Jakarta Utara. Namun, eksekusi bedah
rumah pertama tersebut tidak menggunakan dana APBD DKI, tetapi
murni dana CSR.
Gubenur DKI Basuki Tjahaja Pumama alias Ahok mengatakan, para
penerima program bedah rumah. didapatkan dan data Dasa*isma.
“Dasawisma PKK (Pembinaan Kesejah teraan Keluarga) ngurusin rumah
yang asri dan indah juga. Jadi, intinya kami pengen dua tahun ke
depan semua masyarakat punya hak sertifikat milik. Rumah-
rumahjelek kami beresin dengan APBD,”jelas Ahok di Balai Kota
DKI, Senin (17/4).
Ahok menerangkan, karena program bedah rumah belum masuk APBD
2017, sumber pendanaannya saat ini berasal dan kewajiban dana
tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dana perusahaan swasta
itu akan digunakan semaksimal mungkin untuk mengubah rumah tak
layak huni menjadi tempat tinggal yang nyaman ditempati warga
miskin. “Kami bisataruh ke CSR mana pun, kamu bisa taruh e-
katalog, Penghematan juga,” ucapnya.
Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat dalam sambutannya di
peresmian program bedah rumah di Cilincing, Jakarta Utara,
Senin pagi, menceritakan asal muasal program bedah rumah.
Menurut Djarot, program bedah rumah sudah dilaksanakan sejak ini
Sadikin menjabat gubernur DKL Dia tidak memungkini, program
tersebut sudah ada jauh sebelum mereka menjabat.
“Saya ingin cerita sejarah dulu mengeriai program bedah rumah.
Program ini sudah ada sejak dulu, hanya kami menyempurnakan
program yang sudah berjalan sejak tahun 1969;” tutur Djarot.
Dia menerangkan, pada 1969 telah dimulai bedah rumah dengan nma
program Mohammad Husni Tharurin (MHT). Program itu diterapkan
di Thu Kota sebagai kebijakan revitalisasi kawasan permukiman
kumuh. Pemprov DKI tidak hanya mengurusi bangunan fisik rumah,
melainkan juga memperbaiki jalan hingga penyediaan sanitasi.
Setelah program tersebut sukses, sambung dia, beberapa kota
lain ikut menerapkannya.
“Lalu, pada tahun 1980, program ini diambil alih oleh lembaga
Bank tiunia kemudian diberi nama Kampung Improvement Program
(KIP). Program ini tidak hanya di Jakarta saja, tetapi juga di
kota-kota besar Indonesia. Di Surabaya ada program KIP. Fokus
perbaikan jalan kampung dan fasilitasinya,” ujarnya.
Menurut Djarot, bagi masyarakat yang sudah memenuhi kriteria,
seperti rumahnya sudah tidak layak huni dan termasuk keluarga
tidak mampu, warga tersebut akan diikutkan ke dalam program
bedah rumah. Setiap rumah yang masuk dalam program itu harus
diterbitkan surat keputusan wali kota setempat. “Waktu saya jadi
wali kota Blitar juga begitu, bikin surat keputusan rumah-rumah
yang akan dibedah, tahun anggarannya kapan. ini kita kerjakan,”
ujarnya.
Adapun beberapa kriteria adalah rumah tersebut diusulkan oleh
RT atau RW dan tetangga sekitar. Kemudian hams lobs dan
pemeriksaan cli lapangan dan memang betul-betul berasal dan
keluarga yang tidak mampu. Djarot menjelaskan, Pemprov DKI
bakal membuat pasukan khusus yang tugasnya hanya mengurusi
program bedah rumah.
“Nanti yang keiakan itu pegawai kita, pasukan pelangi. Ada
pasukan merah, biru, dan oranye. Pasukan biru untuk sanitasi,
pasukan merah khusus atap baja ringan. Pasukan merah akan
dilatih di perusahaan ba
ja
ningan karena pasang atap enggak gampang, perlu dilatih. Kita
rekrut dan latih khusus untuk kerjakan atap,” jelasnya.
Djarot menambahkan, Pemprov DKI juga siap membenikan fasilitas
tambahan bagi warga miskin peserta bedah rumah. Dia menjamin,
mereka akan mendapatkan program bantuan dan pemerintah. “Kami
menyiapkan bedah rumah panipurna. Selain direnovasi rumahnya,
juga ditanyakan apakah penghuni rumah sudah punya BPJS
Kesehatan, KJP, dan kita uruskan 1MB serta sertifikat
tanahnya,” paparnya.
Kepala Dinas Perumahan dan Ge- dung Pemda (PGP) DKI, Arifin,
mengatakan, program bedah rumah saat mi memang belum
dianggarkan diAPBD DKI. Meski begitu, program tersebut akan
dimasukkan ke dalam daftar dinas yang dipimpinnya, Arifin
menegaskan, Dinas PGP DKI bakal menganggarkan dana khusus untuk
pembelian material bangunan supaya program bedah rumah dapat
berkelanjutan.
“Kalau arahan gubernur tadi, disampaikan bahwa ke depan Dinas
Perumahan hams menyiapkan anggaran yang sifatnya pengadaan
material. Jadi, di e-katabog gitu (oh. Seperfi perbaikan jalan,
berbagai matenial beli pasir, beli aspal, karz kayak gitu.
Kalau perbaiki rumah kan perlunya apa,” terangnya.
U ed: erik purnama putra
Pendapatan Rp 295,1 T
Pendapatan negara didominasi oleh penerimaan pajak.
JAKARTA — RealisasiAnggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) 2017 pada kuartal pertama
2017 Iebih baik daripada realisasi APBN 2016.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, negara
telah mendapatkan total pendapatan sebesar Rp
295,1 triliun atau 16,9 persen dan target.
Pendapatan tahun mi lebih tinggi dibandingkan pada periode yang
sama tahun lalu, yaitu sebesar Rp 247,5 triliun. Sri Mulyani
mengatakan,pada kuartal pertama tahun mi pendapatan negara
didominasi oleh penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan
pajak (PNBP).
Penerimaan perpajakan hingga Maret 2017 tercatat sebesar Rp
237,7 triliun atau 15,9 persen dan target. Pada periode yang
sama 2016 lain tercatat penerimaan pajak sebesar Rp 204,5
triliun atau 13,3 persen dan total APBN.
“Pendapatan negara secara total mi lebih tinggi tahun mi. Dan
sisi pajak dan PNBP yang juga meningkat cukup tinggi,” ujar Sri
Mulyani di gedung BPPK, Senin (17/4).
PNBP kuartal I 2017 tercatat sebesar Rp 57,4 triliun atau 22,9
persen dan target. Angka mi lebih tinggi daripada tahun laJu
yang mencapai Rp 42,9 triliun.
Ia mengatakan, momentum perpajakan seperti amnesti pajak
menjadi salah satu pendongkrak penenimaan negara. “Saya minta
DJP untuk fokus menggunakaji hasil amnesti pajak dan data itu
untuk meningkatkan penenimaan pajak kita setelah amnesti
pajak,” ujar Sri.
Realisasi belanja negara hingga 31 Maret 2017 pun lebih tinggi
daripada periode sama tahun lalu. Pemerintah sudah menghabiskan
sekitar Rp 400 tniliun untuk belanja negara atau 19,2 persen
dari total APBN untuk belanja negara. Ia mengatakan, pada 2016
lalu total belanja negara mencapai Rp 390,9 triliun.
Belanja negara hingga Maret 2017, antara lain, berasal dan
belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 92,4 triliun atau
12,1 persen dan pagu. Angka mi lebih tinggi 12,1 persen
dibandingkan tahun lalu padaperiode yang sama menghabiskan
sekitar Rp 82,7 triliun. Belanja non-K/L pada kuartal I 2017
tercatat sebesar Rp 112 triliun atau 20,4 persen dan pagu.
Sedangkan, belanja nonK/L pada 2016 kemarin tercatat Rp 110
triliun.
Sementara, realisasi transfer ke daerah dan dana desa telah
mencapai Rp 195,2 tniliun atau 25,5 persen atau hampir sama
dengan pencapaian periode akhir Maret 2016. Realisasi
pembiayaan anggaran pada 31 Maret 2017 ikut tercatat sedikit
lebih kecil dan periode sama tahun lalu, yaitu sebesar Rp 187,9
tniliun, dan sebelumnya Rp 200,2 triliun.
Sri mengatakan, secara total, defisit anggaran
hingga Maret 2017 tercatat sebesar Rp 104,9 triliur atau o,
persen dan PDB dibandingkan period sama tahun lain Rp 143,4
triliun atau 1,13 perser dari PDB.
Ia juga mengatakan, untuk menjaga necara APBN, Presiden sudah
meminta seluruh K/L untul melakukan penghematan. Untuk Iangkah
penghematan mi, Kementenian Keuangan melakukan pengawasan
terhadap belanja operasional dan belanja modal kementerian dan
lembaga.
Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penenimaan Pajak Yon Arsal
mengatakan, pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 18,13 persen
dan penerimaan pajak kuartal yang sama pada tahun lain. “Tahun
lalu kita tumbuh minus 7,95 persen,” ujar Yon.
Yon menjelaskan, total penerimaan pajak penghasilan (PPh)
nonmigas mencapai 15,92 persen, sedangkan periode yang sama
tahun lain tumbuh minus 5,26 persen. Pertumbuhan penenimaan
pajak tersebut, yakni berasal dan pajak pertambahan nilai (PPn)
yang tumbuh 17,5 persen, pajak bumm dan bangunan (PBB) tumbuh
15,8 persen, dan pajakjenis lainnya meningkat sebesar 9,48
persen. Sementara, PPh migas mendominasi sebesar 78,85 persen.
“mi sinyainya positif. Artinya, di semua jerlis
pajakpertumbuhannya positif,” ujar Yon inenambahkan.
Kerugian negara
Badan Pemeniksa Keuangan (BPK) melaporkan adanya kerugman
negara. Kepala BPK Harry Azhar Azis mengatakan, berdasarkan
hasil pemeriksaan pada pemenintah pusat, daerah, BUMN, dan
badan lainnya, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan yang permasaiahannya berdampak finansial
mencapai Rp 12,59 triliun. Niiai mi termasuk dalam temuan
ketidakpatuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mencapai Rp 19,48 tniliun.
Dan kerugian flnansiai tersebut, terdapat 1.205 temuan yang
memberikan kerugian negara mencapai Rp 1,37 tniliun, 329
potensi memberikan kerugian negara mencapam Rp 6,55 triliun,
dan 434 kekurangan penenimaan yang ditaksir menca
Rp 4,66 triliun. debbieutrsnn
Telkom Siap Luncurkan Satelit 4
CIBINONG — PT Telkom Indonesia (Persero) Thk siap menjadi
perusahaan satelit terbesar di Asia. Saat mi Telkom menempati
peringkat kedua terbesar setelah APT Satellite Holding,
perusahaan satelit Cina yang berbasis di Hong Kong dengan
kepemilikan tujub satelit.
“Strategi Telkom untuk meningkatkan kapasitas bisa dilakukan
dengan eara menambah jumlah satelit ataupun mengakuisisi,” ujar
Direktur Utama Telkom Alex J Sinaga di selasela peresmian
pengoperasian Satelit Telkom 3S di Stasiun Pengendali Utama
(SPU) SatelitTelkom Cibinong, Jawa Barat, Senin (17/4).
Telkom pada 15 Februari 2017 lalu telah meluncurkan Satelit
Telkom 3S di Kourou, French Guiana, dan saat mi sudah menempati
**** orbit ii8 derajat bujur timur. Memiliki masa aktif satelit
sekitar 15 tahun sejak diluncurkan, satelit Telkom 3S menuliki
kapasitas 49 transponder, terdiri atas 24 transponder C-Band
(24 TPE), delapan transponder extended C-Band (12 TPE), dan 10
transponder Ku-band (13 TPE) dengan jangkauan seluruh wilayah
Indonesia, Asia Tenggara, serta sebagian wilayah Asia Timur.
“Selanjutnya, Telkom bersiap-siap
untuk meluncurkan Satelit Telkom 4,
yang dijadwalkan pada semester I
2018 di AS,” ujar Alex.
Telkom telah menunjuk Space Systems Loral (SSL) dan perusahaan
peluncurnya SpaceX dan Amerika Serikat dengan model pengadaan
on ground delivery (OGD).
Pembuatan satelit Telkom 4 dengan investasi sekitar i6o.i6o.i6o
AS itu sudah mencapai 58 persen. “Jiini 2017 sudah memasuki
tahap pemasangan modul telekomunikasinya,” kata Alex.
Satelit Telkom 4 akan menggantikan posisi satelit Telkom idi
**** orbit 108, yang kemungkinan habis masa aktifnya pada 2021.
Satelit Telkom 4 direncanakan membawa 6o transponder, sebanyak
36 transponder akan disewakan untuk kebutuhan domestik,
sedangkan sisa 24 transponder akan dipasarkan untuk India.
Menteri BUMN Rini Soemarno meminta Telkom meningkatkan
kapasitas menjadi perusahaan pengelola satelit terbesar di
Asia. “Saya mengimpikan Telkom menjadi yang terbesar di Asia.
Selain menjamin ketersediaan transponder satelit di Indonesia,
juga dapat melayani permintaan transpon
der
dan negara lain,” kata Rini.
Menurut Rini, Telkom sebagai BUMN yang bergerak di bidang
telekomunikasi informasi dan komunikasi (ICT) memiliki
pengalaman panjang dalam mengelola satelit sehingga memiliki
kesempatan besar untuk meningkatkan kapasitas.
“Belum larna mi, 15 Februari 2017 meluncurkan Satelit Telkom 3S
yang pengoperasiannya saya resmikan ban mi. Selamat dan sukses,
Selanjutnya Telkom harus melanjutkan lagi meluncurkan satelit
Telkom 4 yang dijadwalkan semester 112018,” tuturnya.
Rini mengisyaratkan agar Telkom segera mencari cara untuk
mengakuisisi **** orbit satelit yang saat mi ditinggal atau
tidak dikelola baik oleh salah satu operator telekomunikasi
swasta. “Telkom harus secepatnya berkordinasi dengan
Kementerian Kominfo dalam mengambil alih **** orbit yang
ditinggalkan pemiiknya,” ujarnya.
Rini merujuk data bahwa kebutuhan transponder satelit di
Indonesia sekitar 300 transponder, tetapi baru terpenuhi
sekitar 50 perSen yang dilayani operator satelit Telkom dan
perusahaan domestik Iainnya.
I antara ed satya festani
Sumber Republika