Permohonan kuasa hukum Bank Indonesia (BI) untuk menguji Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai salah alamat, karena MK menangani SKLN yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Permohonan BI Soal SKLN Salah Alamat
- Thread starter Dewa
- Start date