spirit
Mod
Kadang2 survey itu suka meleset ga sesuai realita. Nanti akan terbukti saat pilpres nanti jika jokowi"ma'ruf kalah telak mungkin bs kita amini
PILPRES 2019
- Thread starter spirit
- Start date
Kadang2 survey itu suka meleset ga sesuai realita. Nanti akan terbukti saat pilpres nanti jika jokowi"ma'ruf kalah telak mungkin bs kita amini
adienoviyani
New member
, nafsu komersil hhee
spirit
Mod
Dirayu Masuk Timses Jokowi dan Prabowo, Rizal Ramli Menolak
Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menentukan sikap berada di posisi tengah dalam Pilpres 2019. Meski dirayu masuk tim suksek oleh dua kubu, Rizal mengaku menolak.
"Banyak pemberitaan dan pertanyaan, Rizal Ramli itu dukung capres yang mana. Ada yang katakan Rizal Ramli, dukung capres, bagian dari timses ini itu. Kami ingin katakan pada titik ini kami belum menentukan sikap apa-apa. Dan kami tentukan posisi di tengah, tidak dukung paslon ini apa itu," kata Rizal.
Hal tersebut ia sampaikan saat konferensi pers di Anomali Coffe Menteng, Jl Teuku Cik Ditiro, Jakarta Pusat, Selasa (28/8/2018). Rizal belum memutuskan apakah akan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atau Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Dia pun menjelaskan dengan posisinya yang berada di tengah, dia akan mereview program-program dari kedua paslon. Menurut Rizal, dia akan memilih pasangan capres dan cawapres yang dapat membawa ekonomi Indonesia lebih maju bukan yang membawa ekonomi Indonesia yang gagal.
"Hari ini memang ada calon presiden dan wakil presiden, tapi belum resmi, nanti tanggal 20 September baru resmi. Pada saat itu para capres harus ajukan programnya ngapain aja. Tugas kita untuk lakukan review terhadap program-program yang ingin dilakukan capres pada tahun 2019-2024," ucap dia.
"Nanti pada akhirnya kita akan keluarkan review resmi apakah mereka akan jalan ekonomi konstitusi, atau mereka akan bawa kita ke arah neo-liberalisme yang gagal membawa ekonomi lebih maju, kalau itu, nanti kita imbau masyarakat agar tidak memilih yang neo-liberalisme," sambung Rizal.
Dia juga mengungkapkan sudah ada beberapa orang yang ada di Timses Jokowi dan Prabowo menemuinya untuk meminta agar bergabung dalam koalisi mereka. Namun. Rizal mengaku tegas menolak karena ingin berada di posisi netral untuk mengkaji program dari kedua paslon tersebut.
"Ya memang banyak calon-calon presiden dan timnya yang hubungi kami, bujuk kami supaya jadi bagian dari timses mereka, dan itu wajar-wajar saja karena saya banyak temen di kedua belah pihak baik Pak Jokowi dan Pak Prabowo," tuturnya.
"Tapi kami katakan mohon maaf pada titik ini kami mau di tengah supaya kita bisa lakukan review dan kajian yang betul-betul, dan sungguh-sungguh capres mana yang punya program jelas mampu meningkatkan kemakmuran, kecerdasan bangsa," sambung Rizal.
sumber
Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menentukan sikap berada di posisi tengah dalam Pilpres 2019. Meski dirayu masuk tim suksek oleh dua kubu, Rizal mengaku menolak.
"Banyak pemberitaan dan pertanyaan, Rizal Ramli itu dukung capres yang mana. Ada yang katakan Rizal Ramli, dukung capres, bagian dari timses ini itu. Kami ingin katakan pada titik ini kami belum menentukan sikap apa-apa. Dan kami tentukan posisi di tengah, tidak dukung paslon ini apa itu," kata Rizal.
Hal tersebut ia sampaikan saat konferensi pers di Anomali Coffe Menteng, Jl Teuku Cik Ditiro, Jakarta Pusat, Selasa (28/8/2018). Rizal belum memutuskan apakah akan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atau Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Dia pun menjelaskan dengan posisinya yang berada di tengah, dia akan mereview program-program dari kedua paslon. Menurut Rizal, dia akan memilih pasangan capres dan cawapres yang dapat membawa ekonomi Indonesia lebih maju bukan yang membawa ekonomi Indonesia yang gagal.
"Hari ini memang ada calon presiden dan wakil presiden, tapi belum resmi, nanti tanggal 20 September baru resmi. Pada saat itu para capres harus ajukan programnya ngapain aja. Tugas kita untuk lakukan review terhadap program-program yang ingin dilakukan capres pada tahun 2019-2024," ucap dia.
"Nanti pada akhirnya kita akan keluarkan review resmi apakah mereka akan jalan ekonomi konstitusi, atau mereka akan bawa kita ke arah neo-liberalisme yang gagal membawa ekonomi lebih maju, kalau itu, nanti kita imbau masyarakat agar tidak memilih yang neo-liberalisme," sambung Rizal.
Dia juga mengungkapkan sudah ada beberapa orang yang ada di Timses Jokowi dan Prabowo menemuinya untuk meminta agar bergabung dalam koalisi mereka. Namun. Rizal mengaku tegas menolak karena ingin berada di posisi netral untuk mengkaji program dari kedua paslon tersebut.
"Ya memang banyak calon-calon presiden dan timnya yang hubungi kami, bujuk kami supaya jadi bagian dari timses mereka, dan itu wajar-wajar saja karena saya banyak temen di kedua belah pihak baik Pak Jokowi dan Pak Prabowo," tuturnya.
"Tapi kami katakan mohon maaf pada titik ini kami mau di tengah supaya kita bisa lakukan review dan kajian yang betul-betul, dan sungguh-sungguh capres mana yang punya program jelas mampu meningkatkan kemakmuran, kecerdasan bangsa," sambung Rizal.
sumber
Administrator
Administrator
heboh air zam zam dengan kemasan 2019gantipresiden untuk jamaah haji
Administrator
Administrator
ada yang lucu, tagar/seruan 2019gantipresiden hanya sebagian orang yang setuju
tapi setelah diganti jadi 2019gantiwakilpresiden, ternyata semua orang setuju
tapi setelah diganti jadi 2019gantiwakilpresiden, ternyata semua orang setuju
spirit
Mod
ada yang lucu, tagar/seruan 2019gantipresiden hanya sebagian orang yang setuju
tapi setelah diganti jadi 2019gantiwakilpresiden, ternyata semua orang setuju
yang perlu juga di cermati. ramenya hanya di medsos. bukan realita. Kita tau bahwa mayoritas yg aktif di medsos utk urusan politik adalah mereka yang mendewakan AHOK. atau disebut ahoker. nah sudah tentu mereka cinta mati Jokowi dan kurang simpatik dengan KH Ma'ruf krn beliau ikut andil membuat AHOK masuk penjara dengan fatwanya itu
Administrator
Administrator
maksudnya gantiwakilpresiden saat ini den spirit, yaitu JK, semua orang setuju karena emang udah pasti diganti
)
spirit
Mod
maksudnya gantiwakilpresiden saat ini den spirit, yaitu JK, semua orang setuju karena emang udah pasti diganti
oh JK yg dimaksud ya
Administrator
Administrator
hehe iya
spirit
Mod
Erick Thohir Jadi Ketua Timses Jokowi-Ma'ruf Amin
Teka-teki soal ketua timses Jokowi-Ma'ruf Amin terjawab sudah. Ma'ruf Amin membenarkan Erick Thohir sudah ditetapkan sebagai ketua timses.
"Saya kira Erick Thohir merupakan... kalau nggak salah sudah ditetapkan apa ya. Nanti kan akan diumumkan," kata Ma'ruf kepada wartawan di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta, Rabu (5/9/2019). Ma'ruf menjawab pertanyaan siapa ketua tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf.
Meski menyatakan sudah ada penetapan, Ma'ruf tetap meminta publik menunggu pengumuman resmi. Pengumuman akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Tunggu saja tanggalnya," ujar Ketum MUI nonaktif ini.
Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin memang segera diumumkan dan dijadwalkan selambat-lambatnya pada 7 September. Semula hari ini diduga akan jadi hari pengumuman karena merupakan Rabu Pon, yang biasanya digunakan Jokowi untuk melakukan hal-hal penting.
Namun, meski tak ada pengumuman resmi, Ma'ruf sudah memastikan Erick Thohir akan memimpin tim kampanyenya.
sumber
Teka-teki soal ketua timses Jokowi-Ma'ruf Amin terjawab sudah. Ma'ruf Amin membenarkan Erick Thohir sudah ditetapkan sebagai ketua timses.
"Saya kira Erick Thohir merupakan... kalau nggak salah sudah ditetapkan apa ya. Nanti kan akan diumumkan," kata Ma'ruf kepada wartawan di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta, Rabu (5/9/2019). Ma'ruf menjawab pertanyaan siapa ketua tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf.
Meski menyatakan sudah ada penetapan, Ma'ruf tetap meminta publik menunggu pengumuman resmi. Pengumuman akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Tunggu saja tanggalnya," ujar Ketum MUI nonaktif ini.
Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin memang segera diumumkan dan dijadwalkan selambat-lambatnya pada 7 September. Semula hari ini diduga akan jadi hari pengumuman karena merupakan Rabu Pon, yang biasanya digunakan Jokowi untuk melakukan hal-hal penting.
Namun, meski tak ada pengumuman resmi, Ma'ruf sudah memastikan Erick Thohir akan memimpin tim kampanyenya.
sumber
spirit
Mod
Ini Alasan SBY WO dari Kampanye Damai
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meninggalkan Monas saat acara deklarasi kampanye. SBY bersama Ani Yudhoyono, dan kedua putranya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta Eddy Baskoro Yudhoyono meninggalakan acara setelah 5 menit setelah pembukaan.
"Tadi diteriaki dari sebelah kanan oleh Projo," kata Ketua bidang advokasi hukum Demokrat Ferdinand Hutahaean di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (23/9/2018).
Karena merasa aturan tidak ditegakkan, SBY yang kebetulan bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kemudian meninggalkan acara. SBY akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu.
"Ini dianggap ketidakadilan oleh Pak SBY," jelasnya.
Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Hinca merasa pihak KPU telah melanggar aturan yang dibuat oleh lembaga itu sendiri. Yakni terkait tak adanya atribut partai yang dibawa saat acara deklarasi digelar.
"Partai Demokrat protes keras, Pak SBY juga turun dari barisan karena melihat banyak sekali aturan main yang tak disepakati," kata Hinca.
SBY pun kemudian menitipkan Partai Demokrat dan Kader yang masih di lokasi kepada Hinca untuk dihandle hingga acara selesai berlangsung. Namun pihaknya belum sempat ikut tanda tangan deklarasi.
"Iya beliau pun langsung titip ke saya selaku Sekjen," katanya.
Pantauan di lokasi memang ada sejumlah bendera parpol di acara deklarasi tersebut. Padahal menurut PD acara ini harusnya bebas atribut dari partai politik.
Foto: Bendera Parpol di kampanye damai (Fida-detik)
.
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meninggalkan Monas saat acara deklarasi kampanye. SBY bersama Ani Yudhoyono, dan kedua putranya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta Eddy Baskoro Yudhoyono meninggalakan acara setelah 5 menit setelah pembukaan.
"Tadi diteriaki dari sebelah kanan oleh Projo," kata Ketua bidang advokasi hukum Demokrat Ferdinand Hutahaean di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (23/9/2018).
Karena merasa aturan tidak ditegakkan, SBY yang kebetulan bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kemudian meninggalkan acara. SBY akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu.
"Ini dianggap ketidakadilan oleh Pak SBY," jelasnya.
Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Hinca merasa pihak KPU telah melanggar aturan yang dibuat oleh lembaga itu sendiri. Yakni terkait tak adanya atribut partai yang dibawa saat acara deklarasi digelar.
"Partai Demokrat protes keras, Pak SBY juga turun dari barisan karena melihat banyak sekali aturan main yang tak disepakati," kata Hinca.
SBY pun kemudian menitipkan Partai Demokrat dan Kader yang masih di lokasi kepada Hinca untuk dihandle hingga acara selesai berlangsung. Namun pihaknya belum sempat ikut tanda tangan deklarasi.
"Iya beliau pun langsung titip ke saya selaku Sekjen," katanya.
Pantauan di lokasi memang ada sejumlah bendera parpol di acara deklarasi tersebut. Padahal menurut PD acara ini harusnya bebas atribut dari partai politik.
Foto: Bendera Parpol di kampanye damai (Fida-detik)
.
spirit
Mod
Apa Janji Prabowo ke SBY?
Isu hubungan tidak harmonis antara Partai Demokrat dan Gerindra kembali mengemuka. Gerindra mengungkit janji Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengampanyekan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.
Demokrat membalas. Demokrat mengungkit janji capres Prabowo Subianto ke SBY. Apa Janji Ketum Gerindra itu?
Jubir Kogasma Partai Demokrat Putu Supadma Rudana menejabarkan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno pernah berjanji di hadapan SBY pada tanggal 12 September di Mega Kuningan Timur, Jaksel. Barternya, kata Putu, Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) harus mengampanyekan Prabowo-Sandiaga.
3 bulan berjalan, rupanya janji Sandiaga dirasa belum ditunaikan. Putu justru menegaskan Sandiaga tak ada itikad baik untuk menepati janjinya itu.
"Dalam pertemuan Mas AHY dan Mas Sandiaga Uno di Kediaman Mega Kuningan Timur, pada tanggal 12 September 2018, Mas Sandiaga Uno berjanji banyak hal dihadapan Bapak SBY dan Bapak Prabowo Subianto. Setelah berjanji banyak hal, Sandiaga Uno meminta kesediaan Mas AHY untuk ikut bersafari dengan Sandiaga Uno. Mas AHY menyanggupi tetapi tidak ditentukan waktunya kapan. Hingga hari ini, Mas Sandiaga Uno bukan hanya tidak ada itikad baik untuk menepati janji-janjinya itu, tetapi juga tidak pernah melakukan komunikasi lagi dengan Mas AHY," kata Supadma dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/11/2018).
Janji antara kedua Ketum parpol ini pertama kali disinggung oleh Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Muzani bilang SBY belum juga mengampanyekan Prabowo-Sandiaga. Padahal masa kampanye sudah berjalan 1,5 bulan.
Pernyataan Muzani itu kemudian dimentahkan Demokrat. Muzani dianggap menyampaikan pernyataan tendensius dan menyesatkan publik.
"Sekjen Partai Gerindra memberikan informasi yang tidak utuh, tendensius dan menyesatkan publik serta berusaha menyeret Komandan Kogasma PD pada persoalan yang tidak produktif," kata Supadma.
Supadma menegaskan keseriusan AHY membantu kemenangan Prabowo-Sandiaga. Buktinya, kata dia yakni kesediaan AHY menjadi angota Dewan Pembina Tim Pemenangan.
"Pertanyaan terbesar kami, seberapa serius Mas Sandiaga Uno berjuang untuk menang ketika duduk bersama antara para Anggota Dewan Pembina saja tidak pernah dilakukan, sehingga tidak jelas siapa akan berbuat apa. Mas AHY sebagai Komandan Kogasma terbiasa berpikir dan bertindak sistematis; sebelum eksekusi lapangan, selalu ada perencanaan dan persiapan yang matang. Beliau meyakini, persiapan yang baik adalah 50% kemenangan," papar dia.
Wasekjen PD Andi Arief juga bicara soal janji Prabowo ke SBY dan AHY. Dia mengatakan banyak janji capres nomor urut 02 itu banyak yang belum terbayar.
"Memang SBY menjanjikan kampanye untuk Prabowo, tetapi silakan ditanya ke Pak Prabowo berapa janji yang belum dipenuhi ke Demokrat dan SBY," kata Andi Arief di akun Twitter-nya dan mengizinkan detikcom mengutipnya siang tadi.
Di Pilpres 2019, Demokrat sudah final mengutamakan kemenangan untuk Pileg. AHY juga disebutkan sudah turun gunung untuk mengonsolidasikan suara partai Demokrat di daerah.
"Pilihan kami sudah final. Demokrat first. Menyelamatkan suara partai sambil memenangkan komitmen koalisi Prabowo-Sandi. Kalau suara Partai Demokrat besar, kemungkinan Prabowo-Sandi menang ada," ujar Andi.
Disinggung soal janji Prabowo, elite Gerindra justru menyayangkan persoalan internal koalisi itu diumbar ke publik. Seharusnya ada komunikasi antar koalisi terkait janji antar Ketum partai tersebut.
"Hal ini tidak perlu kita tanggapi di media ya. Tidak elok ditanggapi di media, saling sahut-menyahut di media. Kan ini kan koalisi. Harus menunjukkan kesolidan dalam bekerja. Jadi saya rasa urusan internal Gerindra dan Demokrat nanti pasti akan dibicarakan oleh para sekjen di BPN. Yang pasti kami ingin menyampaikan bahwa koalisi kami solid dan SBY dan Demokrat akan terus bersama kami," ujar anggota Badan Komunikasi Gerindra Andre Rosiade.
Demokrat masih menanti janji Prabowo. Gerindra juga diminta buat tidak banyak mengeluh.
"Jadi memang sebaiknya diawali dengan rapat pertemuan dan dialog agar tercapai solusi terbaik untuk memenangkan Prabowo-Sandi. Tentu janji tersebut sebaiknya ditanyakan kembali ke Prabowo-Sandi yang pernah disampaikan sewaktu di kediaman SBY," singgung Supadma.
"Optimisme yang ingin kami bangun adalah merealisasikan janji-janji Prabowo-Sandi kepada partai koalisi merupakan hal yang utama sebelum berjanji kepada rakyat dan kemudian merealisasikannya. Jika berjanji kecil kepada 'rakyat terdekat' saja tidak mampu direalisasikan, bagaimana dapat mewujudkan banyak janji kepada rakyat luas. Jangan nodai rakyat dengan janji-janji. Berikan bukti, dan bukan janji," sambung dia.
sumber
Isu hubungan tidak harmonis antara Partai Demokrat dan Gerindra kembali mengemuka. Gerindra mengungkit janji Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengampanyekan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.
Demokrat membalas. Demokrat mengungkit janji capres Prabowo Subianto ke SBY. Apa Janji Ketum Gerindra itu?
Jubir Kogasma Partai Demokrat Putu Supadma Rudana menejabarkan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno pernah berjanji di hadapan SBY pada tanggal 12 September di Mega Kuningan Timur, Jaksel. Barternya, kata Putu, Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) harus mengampanyekan Prabowo-Sandiaga.
3 bulan berjalan, rupanya janji Sandiaga dirasa belum ditunaikan. Putu justru menegaskan Sandiaga tak ada itikad baik untuk menepati janjinya itu.
"Dalam pertemuan Mas AHY dan Mas Sandiaga Uno di Kediaman Mega Kuningan Timur, pada tanggal 12 September 2018, Mas Sandiaga Uno berjanji banyak hal dihadapan Bapak SBY dan Bapak Prabowo Subianto. Setelah berjanji banyak hal, Sandiaga Uno meminta kesediaan Mas AHY untuk ikut bersafari dengan Sandiaga Uno. Mas AHY menyanggupi tetapi tidak ditentukan waktunya kapan. Hingga hari ini, Mas Sandiaga Uno bukan hanya tidak ada itikad baik untuk menepati janji-janjinya itu, tetapi juga tidak pernah melakukan komunikasi lagi dengan Mas AHY," kata Supadma dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/11/2018).
Janji antara kedua Ketum parpol ini pertama kali disinggung oleh Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Muzani bilang SBY belum juga mengampanyekan Prabowo-Sandiaga. Padahal masa kampanye sudah berjalan 1,5 bulan.
Pernyataan Muzani itu kemudian dimentahkan Demokrat. Muzani dianggap menyampaikan pernyataan tendensius dan menyesatkan publik.
"Sekjen Partai Gerindra memberikan informasi yang tidak utuh, tendensius dan menyesatkan publik serta berusaha menyeret Komandan Kogasma PD pada persoalan yang tidak produktif," kata Supadma.
Supadma menegaskan keseriusan AHY membantu kemenangan Prabowo-Sandiaga. Buktinya, kata dia yakni kesediaan AHY menjadi angota Dewan Pembina Tim Pemenangan.
"Pertanyaan terbesar kami, seberapa serius Mas Sandiaga Uno berjuang untuk menang ketika duduk bersama antara para Anggota Dewan Pembina saja tidak pernah dilakukan, sehingga tidak jelas siapa akan berbuat apa. Mas AHY sebagai Komandan Kogasma terbiasa berpikir dan bertindak sistematis; sebelum eksekusi lapangan, selalu ada perencanaan dan persiapan yang matang. Beliau meyakini, persiapan yang baik adalah 50% kemenangan," papar dia.
Wasekjen PD Andi Arief juga bicara soal janji Prabowo ke SBY dan AHY. Dia mengatakan banyak janji capres nomor urut 02 itu banyak yang belum terbayar.
"Memang SBY menjanjikan kampanye untuk Prabowo, tetapi silakan ditanya ke Pak Prabowo berapa janji yang belum dipenuhi ke Demokrat dan SBY," kata Andi Arief di akun Twitter-nya dan mengizinkan detikcom mengutipnya siang tadi.
Di Pilpres 2019, Demokrat sudah final mengutamakan kemenangan untuk Pileg. AHY juga disebutkan sudah turun gunung untuk mengonsolidasikan suara partai Demokrat di daerah.
"Pilihan kami sudah final. Demokrat first. Menyelamatkan suara partai sambil memenangkan komitmen koalisi Prabowo-Sandi. Kalau suara Partai Demokrat besar, kemungkinan Prabowo-Sandi menang ada," ujar Andi.
Disinggung soal janji Prabowo, elite Gerindra justru menyayangkan persoalan internal koalisi itu diumbar ke publik. Seharusnya ada komunikasi antar koalisi terkait janji antar Ketum partai tersebut.
"Hal ini tidak perlu kita tanggapi di media ya. Tidak elok ditanggapi di media, saling sahut-menyahut di media. Kan ini kan koalisi. Harus menunjukkan kesolidan dalam bekerja. Jadi saya rasa urusan internal Gerindra dan Demokrat nanti pasti akan dibicarakan oleh para sekjen di BPN. Yang pasti kami ingin menyampaikan bahwa koalisi kami solid dan SBY dan Demokrat akan terus bersama kami," ujar anggota Badan Komunikasi Gerindra Andre Rosiade.
Demokrat masih menanti janji Prabowo. Gerindra juga diminta buat tidak banyak mengeluh.
"Jadi memang sebaiknya diawali dengan rapat pertemuan dan dialog agar tercapai solusi terbaik untuk memenangkan Prabowo-Sandi. Tentu janji tersebut sebaiknya ditanyakan kembali ke Prabowo-Sandi yang pernah disampaikan sewaktu di kediaman SBY," singgung Supadma.
"Optimisme yang ingin kami bangun adalah merealisasikan janji-janji Prabowo-Sandi kepada partai koalisi merupakan hal yang utama sebelum berjanji kepada rakyat dan kemudian merealisasikannya. Jika berjanji kecil kepada 'rakyat terdekat' saja tidak mampu direalisasikan, bagaimana dapat mewujudkan banyak janji kepada rakyat luas. Jangan nodai rakyat dengan janji-janji. Berikan bukti, dan bukan janji," sambung dia.
sumber
Administrator
Administrator
SBY meskipun udah 2x jadi presiden, masih mau aktif di politik ya, belum mau pensiun, termasuk membantu anak2nya yang mewakili sekarangApa Janji Prabowo ke SBY?
Isu hubungan tidak harmonis antara Partai Demokrat dan Gerindra kembali mengemuka. Gerindra mengungkit janji Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengampanyekan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.
Demokrat membalas. Demokrat mengungkit janji capres Prabowo Subianto ke SBY. Apa Janji Ketum Gerindra itu?
Jubir Kogasma Partai Demokrat Putu Supadma Rudana menejabarkan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno pernah berjanji di hadapan SBY pada tanggal 12 September di Mega Kuningan Timur, Jaksel. Barternya, kata Putu, Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) harus mengampanyekan Prabowo-Sandiaga.
3 bulan berjalan, rupanya janji Sandiaga dirasa belum ditunaikan. Putu justru menegaskan Sandiaga tak ada itikad baik untuk menepati janjinya itu.
"Dalam pertemuan Mas AHY dan Mas Sandiaga Uno di Kediaman Mega Kuningan Timur, pada tanggal 12 September 2018, Mas Sandiaga Uno berjanji banyak hal dihadapan Bapak SBY dan Bapak Prabowo Subianto. Setelah berjanji banyak hal, Sandiaga Uno meminta kesediaan Mas AHY untuk ikut bersafari dengan Sandiaga Uno. Mas AHY menyanggupi tetapi tidak ditentukan waktunya kapan. Hingga hari ini, Mas Sandiaga Uno bukan hanya tidak ada itikad baik untuk menepati janji-janjinya itu, tetapi juga tidak pernah melakukan komunikasi lagi dengan Mas AHY," kata Supadma dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/11/2018).
Janji antara kedua Ketum parpol ini pertama kali disinggung oleh Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Muzani bilang SBY belum juga mengampanyekan Prabowo-Sandiaga. Padahal masa kampanye sudah berjalan 1,5 bulan.
Pernyataan Muzani itu kemudian dimentahkan Demokrat. Muzani dianggap menyampaikan pernyataan tendensius dan menyesatkan publik.
"Sekjen Partai Gerindra memberikan informasi yang tidak utuh, tendensius dan menyesatkan publik serta berusaha menyeret Komandan Kogasma PD pada persoalan yang tidak produktif," kata Supadma.
Supadma menegaskan keseriusan AHY membantu kemenangan Prabowo-Sandiaga. Buktinya, kata dia yakni kesediaan AHY menjadi angota Dewan Pembina Tim Pemenangan.
"Pertanyaan terbesar kami, seberapa serius Mas Sandiaga Uno berjuang untuk menang ketika duduk bersama antara para Anggota Dewan Pembina saja tidak pernah dilakukan, sehingga tidak jelas siapa akan berbuat apa. Mas AHY sebagai Komandan Kogasma terbiasa berpikir dan bertindak sistematis; sebelum eksekusi lapangan, selalu ada perencanaan dan persiapan yang matang. Beliau meyakini, persiapan yang baik adalah 50% kemenangan," papar dia.
Wasekjen PD Andi Arief juga bicara soal janji Prabowo ke SBY dan AHY. Dia mengatakan banyak janji capres nomor urut 02 itu banyak yang belum terbayar.
"Memang SBY menjanjikan kampanye untuk Prabowo, tetapi silakan ditanya ke Pak Prabowo berapa janji yang belum dipenuhi ke Demokrat dan SBY," kata Andi Arief di akun Twitter-nya dan mengizinkan detikcom mengutipnya siang tadi.
Di Pilpres 2019, Demokrat sudah final mengutamakan kemenangan untuk Pileg. AHY juga disebutkan sudah turun gunung untuk mengonsolidasikan suara partai Demokrat di daerah.
"Pilihan kami sudah final. Demokrat first. Menyelamatkan suara partai sambil memenangkan komitmen koalisi Prabowo-Sandi. Kalau suara Partai Demokrat besar, kemungkinan Prabowo-Sandi menang ada," ujar Andi.
Disinggung soal janji Prabowo, elite Gerindra justru menyayangkan persoalan internal koalisi itu diumbar ke publik. Seharusnya ada komunikasi antar koalisi terkait janji antar Ketum partai tersebut.
"Hal ini tidak perlu kita tanggapi di media ya. Tidak elok ditanggapi di media, saling sahut-menyahut di media. Kan ini kan koalisi. Harus menunjukkan kesolidan dalam bekerja. Jadi saya rasa urusan internal Gerindra dan Demokrat nanti pasti akan dibicarakan oleh para sekjen di BPN. Yang pasti kami ingin menyampaikan bahwa koalisi kami solid dan SBY dan Demokrat akan terus bersama kami," ujar anggota Badan Komunikasi Gerindra Andre Rosiade.
Demokrat masih menanti janji Prabowo. Gerindra juga diminta buat tidak banyak mengeluh.
"Jadi memang sebaiknya diawali dengan rapat pertemuan dan dialog agar tercapai solusi terbaik untuk memenangkan Prabowo-Sandi. Tentu janji tersebut sebaiknya ditanyakan kembali ke Prabowo-Sandi yang pernah disampaikan sewaktu di kediaman SBY," singgung Supadma.
"Optimisme yang ingin kami bangun adalah merealisasikan janji-janji Prabowo-Sandi kepada partai koalisi merupakan hal yang utama sebelum berjanji kepada rakyat dan kemudian merealisasikannya. Jika berjanji kecil kepada 'rakyat terdekat' saja tidak mampu direalisasikan, bagaimana dapat mewujudkan banyak janji kepada rakyat luas. Jangan nodai rakyat dengan janji-janji. Berikan bukti, dan bukan janji," sambung dia.
sumber
spirit
Mod
ingin mempertahankan eksistensi partai demokrat sebenarnya dan mendorong AHY jadi pemimpin negeri masa depan
spirit
Mod
Lembaga Survei Dinilai Tak Bisa Pengaruhi Persepsi Publik
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menilai hasil lembaga survei tidak mempengaruhi persepsi publik dalam menentukan sikap atas pilihannya.
"Intinya kalau dari data kami rilis, lembaga riset, lembaga survei nggak punya dampak terhadap prilaku pemilih di tingkat mass. Karena pertama, pemilih itu sendiri yang akses hasil survei nggak banyak, mereka yang peduli dengan hasil lembaga survei kan hanya sebagian kecil dari populasi pemilih," jelas Burhan di kantor CSIS, Jl. Tanah Abang III, Jakarta Pusat, Jumat (16/11/2018).
Kemudian, faktor kedua, lanjut Burhan, hasil lembaga survei masing-masing punya perbedaan. Hal itu menjadi salah satu alasan hasil survei tersebut tidak menyeluruh di masyarakat.
"Kedua, hasil lembaga publik kan beda-beda, jadi terjadi pluralitas hasil survei, dan membuat dampak rilis satu lembaga survei nggak bersifat homogen. Jika itu terjadi untuk mengatakan lembaga survei tidak punya dampak ke perilaku pemilih," jelasnya.
Dia menjelaskan dua faktor tersebut, sudah terbukti dengan adanya dua teori, yaitu teori bandwagon effect dan underdog effect. Kedua teori tersebut menjelaskan mengenai perilaku atau sifat pemilih.
Bandwagon effect adalah perilaku pemilih yang memilih calon presiden atau partai politik yang dianggap pemilih ikut ke rombongan pememenang.
Sedangkan underdog effect adalah pemilih yang cenderung memilih calon presiden atau kepala daerah atau parpol yang selalu diposisikan kalah menurut lembaga survei.
"Banyak lembaga survei yang prediksi si calon atau partai politik akan mendapat suara rendah sehingga pemilih cenderung simpati kepada parpol yang suaranya kecil, nah pertanyaannya apakah itu terbukti? data saya nggak menunjukkan itu," ungkapnya.
"Jadi data saya menunjukkan baik underdog maupun bandwagon effect tidak bekerja untuk menarik perilaku pemilih di tingkat pasar," katanya.
sumber
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menilai hasil lembaga survei tidak mempengaruhi persepsi publik dalam menentukan sikap atas pilihannya.
"Intinya kalau dari data kami rilis, lembaga riset, lembaga survei nggak punya dampak terhadap prilaku pemilih di tingkat mass. Karena pertama, pemilih itu sendiri yang akses hasil survei nggak banyak, mereka yang peduli dengan hasil lembaga survei kan hanya sebagian kecil dari populasi pemilih," jelas Burhan di kantor CSIS, Jl. Tanah Abang III, Jakarta Pusat, Jumat (16/11/2018).
Kemudian, faktor kedua, lanjut Burhan, hasil lembaga survei masing-masing punya perbedaan. Hal itu menjadi salah satu alasan hasil survei tersebut tidak menyeluruh di masyarakat.
"Kedua, hasil lembaga publik kan beda-beda, jadi terjadi pluralitas hasil survei, dan membuat dampak rilis satu lembaga survei nggak bersifat homogen. Jika itu terjadi untuk mengatakan lembaga survei tidak punya dampak ke perilaku pemilih," jelasnya.
Dia menjelaskan dua faktor tersebut, sudah terbukti dengan adanya dua teori, yaitu teori bandwagon effect dan underdog effect. Kedua teori tersebut menjelaskan mengenai perilaku atau sifat pemilih.
Bandwagon effect adalah perilaku pemilih yang memilih calon presiden atau partai politik yang dianggap pemilih ikut ke rombongan pememenang.
Sedangkan underdog effect adalah pemilih yang cenderung memilih calon presiden atau kepala daerah atau parpol yang selalu diposisikan kalah menurut lembaga survei.
"Banyak lembaga survei yang prediksi si calon atau partai politik akan mendapat suara rendah sehingga pemilih cenderung simpati kepada parpol yang suaranya kecil, nah pertanyaannya apakah itu terbukti? data saya nggak menunjukkan itu," ungkapnya.
"Jadi data saya menunjukkan baik underdog maupun bandwagon effect tidak bekerja untuk menarik perilaku pemilih di tingkat pasar," katanya.
sumber
spirit
Mod
Swasembada Pangan Zaman Orba Mau Dilanjut Prabowo, Good or Bad?
Titiek Soeharto mengungkit masa Orde Baru (Orba) yang pernah swasembada pangan. Keberhasilan swasembada itu sampai mendapat penghargaan internasional.
Pencapaian dan keberhasilan Orba di bawah kepemimpinan Soeharto disebut akan kembali tercapai jika Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden.
Memangnya seperti apa sih swasembada di masa Orba? apa manfaatnya? bisa diterapkan di era saat ini?
~detik.com
Titiek Soeharto mengungkit masa Orde Baru (Orba) yang pernah swasembada pangan. Keberhasilan swasembada itu sampai mendapat penghargaan internasional.
Pencapaian dan keberhasilan Orba di bawah kepemimpinan Soeharto disebut akan kembali tercapai jika Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden.
Memangnya seperti apa sih swasembada di masa Orba? apa manfaatnya? bisa diterapkan di era saat ini?
~detik.com
spirit
Mod
KPU Tetapkan DPT Pemilu 2019 Sebanyak 192 Juta
KPU menetapkan jumlah Daftar Pemilih Hasil Tetap Hasil Perbaikan ke-2 (DPTHP-2) Pemilu 2019 sebanyak 192.828.520 jiwa. DPT itu terdiri dari 514 kabupaten/kota, 7.201 kecamatan, dan 83.405 kelurahan di Indonesia.
"Dengan demikian, DPT dalam negeri dan luar negeri hasil DPTHP-2 adalah 192.828.520, dengan rincian laki-laki 96.271.476 dan perempuan 96.557.044," ujar Ketua KPU Arief Budiman saat membacakan berita acara di Menara Peninsula, Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu (15/12/2018).
Sedangkan pemilih luar negeri berjumlah 2.058.191 jiwa, dengan rincian 1.155.464 perempuan dan 902.727 laki-laki. Jumlah ini didapat dari 130 perwakilan resmi Indonesia di luar negeri. Pemilih di luar negeri itu dilakukan dengan tiga metode, yaitu melalui TPS, TPS Keliling, dan melalui pos.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan mengapresiasi kinerja KPU yang telah menyelesaikan DPTHP-2. Namun dia menyampaikan sejumlah syarat terkait penyempurnaan DPT ini.
"KPU harus memberikan lampiran acara hasil DPTHP-2 dan parpol untuk pastikan akurasi data," kata Abhan dalam forum.
Dia juga meminta KPU dapat menjamin hak pilih warga yang berada di lapas, panti, dan rusun. Selain itu, Abhan meminta KPU melakukan audit internal untuk memastikan nama-nama yang terdaftar dalam DPT Pemilu 2019.
"KPU harus lakukan audit internal terhadap efektivitas, dalih khususnya perencanaan publikasi dan informasi data dalam memastikan nama yang terdaftar pemilih pemilu," ucapnya.
Terakhir, Abhan meminta KPU segera melakukan koordinasi dengan Kemendagri untuk mempercepat perekaman e-KTP. Abhan kemudian menyebutkan satu per satu daerah yang memerlukan percepatan perekaman e-KTP.
"KPU harus kordinasi dengan dukcapil untuk melakukan percepatan rekaman e-KTP, terutama di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Sulbar," pungkasnya.
sumber
KPU menetapkan jumlah Daftar Pemilih Hasil Tetap Hasil Perbaikan ke-2 (DPTHP-2) Pemilu 2019 sebanyak 192.828.520 jiwa. DPT itu terdiri dari 514 kabupaten/kota, 7.201 kecamatan, dan 83.405 kelurahan di Indonesia.
"Dengan demikian, DPT dalam negeri dan luar negeri hasil DPTHP-2 adalah 192.828.520, dengan rincian laki-laki 96.271.476 dan perempuan 96.557.044," ujar Ketua KPU Arief Budiman saat membacakan berita acara di Menara Peninsula, Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu (15/12/2018).
Sedangkan pemilih luar negeri berjumlah 2.058.191 jiwa, dengan rincian 1.155.464 perempuan dan 902.727 laki-laki. Jumlah ini didapat dari 130 perwakilan resmi Indonesia di luar negeri. Pemilih di luar negeri itu dilakukan dengan tiga metode, yaitu melalui TPS, TPS Keliling, dan melalui pos.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan mengapresiasi kinerja KPU yang telah menyelesaikan DPTHP-2. Namun dia menyampaikan sejumlah syarat terkait penyempurnaan DPT ini.
"KPU harus memberikan lampiran acara hasil DPTHP-2 dan parpol untuk pastikan akurasi data," kata Abhan dalam forum.
Dia juga meminta KPU dapat menjamin hak pilih warga yang berada di lapas, panti, dan rusun. Selain itu, Abhan meminta KPU melakukan audit internal untuk memastikan nama-nama yang terdaftar dalam DPT Pemilu 2019.
"KPU harus lakukan audit internal terhadap efektivitas, dalih khususnya perencanaan publikasi dan informasi data dalam memastikan nama yang terdaftar pemilih pemilu," ucapnya.
Terakhir, Abhan meminta KPU segera melakukan koordinasi dengan Kemendagri untuk mempercepat perekaman e-KTP. Abhan kemudian menyebutkan satu per satu daerah yang memerlukan percepatan perekaman e-KTP.
"KPU harus kordinasi dengan dukcapil untuk melakukan percepatan rekaman e-KTP, terutama di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Sulbar," pungkasnya.
sumber
spirit
Mod
KPU: Lima Kali Debat Capres Digelar di Jakarta
KPU telah mempersiapkan tahapan debat capres dalam Pemilu 2019. KPU memutuskan lima kali debat akan dilakukan di Jakarta.
"Tempat sudah disepakati lima kali debat akan dilaksanakan di Jakarta," ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (19/12/2018).
Keputusan ini diambil atas kesepakatan KPU dan masing-masing tim kampanye paslon. Sebelumnya, debat ini diusulkan dilakukan 4 kali di Jakarta dan 1 kali di Surabaya.
Arief mengatakan terkait urutan debat juga telah disepakati. Nantinya debat pertama akan dilakukan oleh tiap pasangan capres-cawapres, dilanjutkan pada debat kedua dengan debat antarcalon presiden.
"Sudah disepakati urutan debat pertama paslon capres-cawapres. Kedua, debat antar-calon presiden, debat," kata Arief.
"Ketiga, antar-calon wakil presiden. Keempat, antar-calon presiden; dan terakhir, paslon capres-cawapres," sambungnya.
Terkait lokasi debat juga telah ditentukan dalam rapat koordinasi. Debat pertama dijadwalkan akan dilaksanakan di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan. Debat kedua di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta.
Debat ketiga di Hotel Sultan Senayan, lalu tahapan debat keempat di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan. Sedangkan debat terakhir kembali dilaksanakan di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan.
sumber
KPU telah mempersiapkan tahapan debat capres dalam Pemilu 2019. KPU memutuskan lima kali debat akan dilakukan di Jakarta.
"Tempat sudah disepakati lima kali debat akan dilaksanakan di Jakarta," ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (19/12/2018).
Keputusan ini diambil atas kesepakatan KPU dan masing-masing tim kampanye paslon. Sebelumnya, debat ini diusulkan dilakukan 4 kali di Jakarta dan 1 kali di Surabaya.
Arief mengatakan terkait urutan debat juga telah disepakati. Nantinya debat pertama akan dilakukan oleh tiap pasangan capres-cawapres, dilanjutkan pada debat kedua dengan debat antarcalon presiden.
"Sudah disepakati urutan debat pertama paslon capres-cawapres. Kedua, debat antar-calon presiden, debat," kata Arief.
"Ketiga, antar-calon wakil presiden. Keempat, antar-calon presiden; dan terakhir, paslon capres-cawapres," sambungnya.
Terkait lokasi debat juga telah ditentukan dalam rapat koordinasi. Debat pertama dijadwalkan akan dilaksanakan di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan. Debat kedua di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta.
Debat ketiga di Hotel Sultan Senayan, lalu tahapan debat keempat di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan. Sedangkan debat terakhir kembali dilaksanakan di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan.
sumber
spirit
Mod
Penonton Debat Capres di Hotel Bidakara Diberi Gelang Khusus
KPU membatasi undangan untuk debat capres-cawapres 2019 di Hotel Bidakara, Jaksel sebanyak 500 undangan. Para penonton tersebut akan diberikan gelang khusus.
"Kalau yang ke atas (arena debat) itu mereka menggunakan gelang barcode, sehingga tidak sembarangan masuk," kata Kapolres Jakarta Selatan Kombes Indra Jafar kepada wartawan di lapangan sepakbola Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).
Selain di dalam arena debat, para pendukung dua pasangan capres-cawapres 2019 juga telah membooking kafe untuk menonton debat. Namun polisi mengimbau agar pendukung tidak memaksakan masuk ke kafe mengingat kapasitasnya terbatas.
"Kalau di kafe itu hak mereka, karena sudah membooking saya persiapkan (pengamanan) karena itu hak mereka. Tapi saya minta jangan kesitu semua, kapasitasnya kan terbatas," jelas Indra.
Indra mengimbau agar pendukung tidak memaksakan masuk ke ruang debat. Pendukung yang ingin menonton debat telah dipersiapkan lokasi untuk nobar, salah satunya di lapangan sepakbola Hotel Bidakara.
"Kalau terlalu ramai kita akan lakukan imbauan kepada mereka secara humanis supaya mereka jangan (memaksakan masuk) karena akan kacau. Mending di tempat ini nonton bersama," tutur Indra.
Polisi memperkirakan debat perdana ini akan ditonton oleh 3.000 pendukung. Polisi sudah berkoordinasi dengan penanggung jawab pendukung masing-masing paslon untuk mengimbau tidak datang ke Hotel Bidakara.
"Memang berdasarkan informasi bahwa ada yang ingin bawa 1.000-2.000 bahkan lebih kita total perkiraan 3.000, tapi kita antisipasi dan kemarin kita sudah imbau dan koordinasi penanggung jawab paslon untuk membatasi masanya untuk datang, mengingat kapasitas yang terbatas," paparnya.
sumber
KPU membatasi undangan untuk debat capres-cawapres 2019 di Hotel Bidakara, Jaksel sebanyak 500 undangan. Para penonton tersebut akan diberikan gelang khusus.
"Kalau yang ke atas (arena debat) itu mereka menggunakan gelang barcode, sehingga tidak sembarangan masuk," kata Kapolres Jakarta Selatan Kombes Indra Jafar kepada wartawan di lapangan sepakbola Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).
Selain di dalam arena debat, para pendukung dua pasangan capres-cawapres 2019 juga telah membooking kafe untuk menonton debat. Namun polisi mengimbau agar pendukung tidak memaksakan masuk ke kafe mengingat kapasitasnya terbatas.
"Kalau di kafe itu hak mereka, karena sudah membooking saya persiapkan (pengamanan) karena itu hak mereka. Tapi saya minta jangan kesitu semua, kapasitasnya kan terbatas," jelas Indra.
Indra mengimbau agar pendukung tidak memaksakan masuk ke ruang debat. Pendukung yang ingin menonton debat telah dipersiapkan lokasi untuk nobar, salah satunya di lapangan sepakbola Hotel Bidakara.
"Kalau terlalu ramai kita akan lakukan imbauan kepada mereka secara humanis supaya mereka jangan (memaksakan masuk) karena akan kacau. Mending di tempat ini nonton bersama," tutur Indra.
Polisi memperkirakan debat perdana ini akan ditonton oleh 3.000 pendukung. Polisi sudah berkoordinasi dengan penanggung jawab pendukung masing-masing paslon untuk mengimbau tidak datang ke Hotel Bidakara.
"Memang berdasarkan informasi bahwa ada yang ingin bawa 1.000-2.000 bahkan lebih kita total perkiraan 3.000, tapi kita antisipasi dan kemarin kita sudah imbau dan koordinasi penanggung jawab paslon untuk membatasi masanya untuk datang, mengingat kapasitas yang terbatas," paparnya.
sumber
Administrator
Administrator
debatnya kapan ya?Penonton Debat Capres di Hotel Bidakara Diberi Gelang Khusus
KPU membatasi undangan untuk debat capres-cawapres 2019 di Hotel Bidakara, Jaksel sebanyak 500 undangan. Para penonton tersebut akan diberikan gelang khusus.
"Kalau yang ke atas (arena debat) itu mereka menggunakan gelang barcode, sehingga tidak sembarangan masuk," kata Kapolres Jakarta Selatan Kombes Indra Jafar kepada wartawan di lapangan sepakbola Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).
Selain di dalam arena debat, para pendukung dua pasangan capres-cawapres 2019 juga telah membooking kafe untuk menonton debat. Namun polisi mengimbau agar pendukung tidak memaksakan masuk ke kafe mengingat kapasitasnya terbatas.
"Kalau di kafe itu hak mereka, karena sudah membooking saya persiapkan (pengamanan) karena itu hak mereka. Tapi saya minta jangan kesitu semua, kapasitasnya kan terbatas," jelas Indra.
Indra mengimbau agar pendukung tidak memaksakan masuk ke ruang debat. Pendukung yang ingin menonton debat telah dipersiapkan lokasi untuk nobar, salah satunya di lapangan sepakbola Hotel Bidakara.
"Kalau terlalu ramai kita akan lakukan imbauan kepada mereka secara humanis supaya mereka jangan (memaksakan masuk) karena akan kacau. Mending di tempat ini nonton bersama," tutur Indra.
Polisi memperkirakan debat perdana ini akan ditonton oleh 3.000 pendukung. Polisi sudah berkoordinasi dengan penanggung jawab pendukung masing-masing paslon untuk mengimbau tidak datang ke Hotel Bidakara.
"Memang berdasarkan informasi bahwa ada yang ingin bawa 1.000-2.000 bahkan lebih kita total perkiraan 3.000, tapi kita antisipasi dan kemarin kita sudah imbau dan koordinasi penanggung jawab paslon untuk membatasi masanya untuk datang, mengingat kapasitas yang terbatas," paparnya.
sumber