andree_erlangga
New member
Pertemuan pertama Forum Kemitraan Indonesia-Inggris menghasilkan sejumlah kesepakatan penting bagi kedua negara. Sebagai sesama negara demokrasi, kedua negara mengakui pentingnya memajukan tata pemerintahan yang baik di semua aspek kehidupan publik dan memerangi korupsi.
Kedua pihak menyepakati peningkatan kerja sama di bidang hukum, khususnya terkait bantuan hukum timbal-balik, pencegahan pencucian uang, ekstradisi dan penyitaan aset para tersangka koruptor.
Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda seusai melakukan pertemuan dengan beberapa menteri Inggris bersama-sama Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono pada Forum Kemitraan RI-Inggris, Rabu (31/1), di London, Inggris.
Dijelaskan, kedua pihak juga menekankan pentingnya menahan dan mengembalikan aset yang berasal dari kegiatan kriminal. Terkait hal ini, kedua pihak sepakat untuk membuat prosedur bagi Indonesia untuk dimasukkan ke daftar negara-negara yang bisa memberikan bantuan dalam hal pemrosesan secara hukum aset-aset yang diduga berasal dari hasil korupsi, atau Proceeds of Crime Act tahun 2002.
Hassan menegaskan, kerja sama memerangi korupsi itu sangat penting bagi Indonesia karena masih ada saja negara yang menjadi "surga" bagi para tersangka korupsi di Indonesia. Melalui kerja sama dengan Inggris itu, Indonesia semakin memperkecil ruang gerak bagi para pelaku korupsi, termasuk meningkatkan peluang untuk mendapatkan kembali aset-aset yang diperoleh dari hasil korupsi.
Pada hari yang sama, tujuh tokoh Muslim Indonesia dan tujuh tokoh Muslim Inggris yang tergabung dalam Kelompok Penasihat Islam RI-Inggris (Islamic Advisory Group/IAG) menyerahkan usulan-usulan rekomendasi yang dihasilkan dari tiga hari pertemuan mereka kepada Menlu Hassan dan Menlu Inggris Margareth Beckett. Rekomendasi yang dihasilkan itu terkait upaya-upaya untuk mencegah ekstremisme keagamaan, mempromosikan Islam sebagai agama damai, welas asih, dan toleran, serta mempromosikan saling pengertian antara Islam dan Barat.
kompas.com
Kedua pihak menyepakati peningkatan kerja sama di bidang hukum, khususnya terkait bantuan hukum timbal-balik, pencegahan pencucian uang, ekstradisi dan penyitaan aset para tersangka koruptor.
Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda seusai melakukan pertemuan dengan beberapa menteri Inggris bersama-sama Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono pada Forum Kemitraan RI-Inggris, Rabu (31/1), di London, Inggris.
Dijelaskan, kedua pihak juga menekankan pentingnya menahan dan mengembalikan aset yang berasal dari kegiatan kriminal. Terkait hal ini, kedua pihak sepakat untuk membuat prosedur bagi Indonesia untuk dimasukkan ke daftar negara-negara yang bisa memberikan bantuan dalam hal pemrosesan secara hukum aset-aset yang diduga berasal dari hasil korupsi, atau Proceeds of Crime Act tahun 2002.
Hassan menegaskan, kerja sama memerangi korupsi itu sangat penting bagi Indonesia karena masih ada saja negara yang menjadi "surga" bagi para tersangka korupsi di Indonesia. Melalui kerja sama dengan Inggris itu, Indonesia semakin memperkecil ruang gerak bagi para pelaku korupsi, termasuk meningkatkan peluang untuk mendapatkan kembali aset-aset yang diperoleh dari hasil korupsi.
Pada hari yang sama, tujuh tokoh Muslim Indonesia dan tujuh tokoh Muslim Inggris yang tergabung dalam Kelompok Penasihat Islam RI-Inggris (Islamic Advisory Group/IAG) menyerahkan usulan-usulan rekomendasi yang dihasilkan dari tiga hari pertemuan mereka kepada Menlu Hassan dan Menlu Inggris Margareth Beckett. Rekomendasi yang dihasilkan itu terkait upaya-upaya untuk mencegah ekstremisme keagamaan, mempromosikan Islam sebagai agama damai, welas asih, dan toleran, serta mempromosikan saling pengertian antara Islam dan Barat.
kompas.com