Administrator
Administrator
Sekretaris FPPP Muhammad Romahurmuziy menilai anggaran Rp1,8 triliun untuk realisasi grand design kompleks DPR RI terlalu besar. Setjen DPR harus menjelaskan rincian angka Rp1,8 triliun tersebut.
Hal itu diungkapkan Romi--panggilan karabnya--kepada Media Indonesia, di Jakarta, Jumat (30/4).
Sebagai anggota Badan Anggaran, Romi mengatakan akan meninjau ulang pengalokasian dana Rp1,8 triliun yang akan direalisasikan dalam tiga tahun anggaran tersebut.
"Saya rasa angka sebesar itu memang terlalu besar. Akan saya cek ulang nanti," ujar Romi.
Ia menjelaskan, dengan kebutuhan standar luas ruangan setiap anggota DPR yang representatif untuk bekerja dengan dilengkapi ruang tamu serta ruang untuk staf ahli yang direncanakan tujuh orang, dibutuhkan luas ruangan 62,5 meter persegi untuk setiap anggota.
Artinya, lanjut Romi, untuk 560 anggota DPR bersama anggota fraksinya diperkirakannya sekitar 35 ribu meter persegi. Sedangkan harga bangunan mewah per meter persegi, lanjut Romi, bisa mencapai Rp 15 juta.
"Artinya total yang dibutuhkan untuk merealisasikan bangunan dengan kapasitas seperti itu hanya Rp525 miliar. Kalau angka Rp1,8 triliun itu sangat besar," tukasnya.
Romi mengungkapkan, untuk tahun 2010, sudah dialokasikan penggunaan anggaran untuk rencana pembangunan gedung baru bagi anggota DPR sebesar Rp250 miliar. Ia mengira bahwa angka Rp 250 miliar itu sudah alokasi anggaran total.
"Saya akan cek, kalau anda ingin lebih detil mengenai kebenaran anggaran tersebut silahkan konfirmasi ke Setjen DPR," ujarnya.
Mengenai kebutuhan gedung baru tersebut, lanjut Romi, memang dibutuhkan bagi DPR, karena gedung yang ada sekarang sudah melebihi kapasitas hunian. Gedung Nusantara I, kata dia, dibangun untuk anggota dewan periode 1992-1997 dan saat ini masih digunakan oleh anggota dewan periode 2009-2014.
"Gedung ini tidak didesaign untuk jumlah yang sekarang. Kalau dulu anggota dewan berjumlah 500 dengan masing-masing asisten pribadi satu orang dan dua orang staf. Kalau sekarang jumlahnya sudah 560 dengan rencana satu orang anggota dewan dilengkapi 7 staf ahli," paparnya.
Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis mengatakan total biaya yang dianggarkan untuk pembangunan gedung baru mencapai Rp1,8 triliun. "Rancangan yang diberikan Depkeu total Rp1,8 triliun untuk tiga tahun anggaran," kata Harry.
Untuk tahun anggaran 2010, kata dia, anggaran yang diajukan Depkeu adalah Rp 250 miliar. Alokasi anggaran ini bakal diketuk palu dalam pengesahan RAPBNP 2010 pada Senin pekan depan.
Sementara itu, peneliti Indonesia Budget Centre (IBC) Roy Salam mengatakan Setjen DPR tidak hanya mengalokasikan untuk realisasi grand design. Ada 17 item untuk pengalokasian lainnya yang diusulkan dalam APBNP 2010 yang total menghabiskan anggaran negara pada 2010 sebesar Rp303,1 miliar.
"Yang paling membuat saya miris yakni juga ada alokasi untuk memperbaiki kamar mandi anak, kamar pembantu, kamar tamu 50 RJA (Rumah Jabatan Anggota) Ulujami yang mencapai Rp1,6 miliar," tukasnya.
Juga perbaikan fasilitas rumah lainnya, lanjut Roy, juga menelan dana yang cukup besar.
"Ini menunjukkan bahwa pengelolaan asset DPR tidak optimal, padahal setiap tahunnya ada alokasi untuk pemeliharaan RJA," tukasnya.
Bahkan, ungkap Roy, perbaikan tersebut sangat disayangkan, karena komplek RJA Ulujami tersebut belum lama dibangun. "Jelas saja ini menunjukkan biaya pemeliharaan RJA selama ini banyak potensi untuk diselewengkan.
Ia juga mengungkapkan, DPR melalui BURT telah menyusun skenario perubahan anggarannya pada RAPBN-P 2010 sebesar Rp2,54 triliun. Angka ini, naik sekitar 31,5% atau sebesar Rp608,8 miliar dibandingkan DIPA APBN 2010 sebesar Rp1,95 triliun. Padahal, penetapan kenaikan anggaran tersebut tidak mencirikan kebutuhan riil DPR.
"Terlihat dalam realiasi anggaran DPR periode 2005-2009, rata-rata realisasinya tidak mencapai 100% atau selalunya menyisakan sekitar 21,6% dari total anggaran," tukasnya.
Sumber : www.mediaindonesia.com
