Quatrick! Trump Jatuhkan 4 'Bom' ke China dalam Seminggu
Pemerintah Amerika Serikat (AS) makin agresif menyerang China. Dalam seminggu terakhir ada empat serangan 'bom' baru ke China yang dilakukan AS.
Bom yang dimaksud bukan bom senjata asli seperti rudal. Namun kebijakan baru AS yang membuat panas China.
Ini membuat China berang dan menjatuhkan sanksi ke 11 orang warga AS. Mereka yang dijatuhi sanksi oleh China termasuk Senator Marco Rubio dan Ted Cruz, Direktur Eksekutif Human Rights Watch Kenneth Roth, Presiden Freedom HouseMichael Abramowitz.
Ini menambah sengit hubungan buruk kedua negara yang memanas sejak Maret lalu. Sebelumnya, sejumlah pengamat menyebut kondisi ini sebagai 'perang dingin II'.
Berikut kebijakan-kebijakan baru AS yang menambah tegang hubungan dengan China:
Taiwan
Serangan terbaru AS ke China adalah dengan kedatangan ke Taiwan. Sebagaimana diketahui China menganggap Taiwan sebagai salah satu provinsinya.
Namun, Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Alex Azar tiba di Taiwan pada Minggu (9/8/2020). Ini membuat China berang, bahkan dikabarkan sempat mengirimkan pesawat tempur melintasi Selat Taiwan pada Senin (10/8/2020).
Kedatangannya merupakan kunjungan pejabat tertinggi AS pertama sejak empat dekade. AS sebelumnya tak mengakui Taiwan dengan pemutusan hubungan resmi tahun 1979.
Senin (10/8/2020), Azar menandatangani nota kesepahaman kerja sama kesehatan dengan pemerintah Taiwan dan mengunjungi Pusat Pengendalian Penyakit Taiwan. Ia juga bertemu Presiden Tsai Ing Wen.
Sanksi Pemerintah Hong Kong
Pemerintahan Trump memberlakukan sanksi ekonomi ke 11 pejabat saat ini di Hong Kong dan mantan pejabat China. Salah satunya adalah Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam.�
Lam diberi sanksi karena mendukung pemberlakukan UU Keamanan Nasional Hong Kong. UU yang disahkan China pada bulan Juni itu akan menghukum sejumlah pihak yang dikategorikan sebagai penganggu stabilitas Hong Kong.��
Di bawah kebijakan ini, aset Lam di AS akan diblokir dan orang AS serta entitas bisnis dilarang berurusan dengan mereka. Ini dinyatakan AS dalam pengumuman resmi Departemen Keuangan.�
"Tindakan hari ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa tindakan otoritas Hong Kong tidak dapat diterima," kata Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dalam sebuah pernyataan ditulis AFP, Sabtu (8/8/2020)
Pompeo mengatakan, UU itu - yang melarang subversi dan dugaan pelanggaran lainnya di Hong Kong - melanggar janji yang dibuat sebelum Inggris menyerahkan kembali wilayah itu pada tahun 1997.�
Departemen Keuangan AS menyatakan Lam "secara langsung bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan Beijing dalam menekan kebebasan dan proses demokrasi" di Hong Kong.�
Blacklist TikTok & WeChat
Pemerintahan Trump resmi membuat aturan yang melarang perusahaan atau individu AS melakukan transaksi dengan ByteDance, perusahaan China yang menaungi TikTok, dan Tencent, pemilik aplikasi WeChat. Trump mengeluarkan perintah di bawah Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional.
Padahal, Microsoft Corp sedang berupaya menyelesaikan pembelian TikTok di AS agar perusahaan itu tetap eksis di Negeri Paman Sam. Sebelumnya pada Minggu, Trump mengaku akan mendukung akuisisi jika pemerintah AS mendapat "porsi besar".
Ini menjadi rangkaian baru dari upaya Trump "membersihkan" aplikasi China yang ia sebut berbahaya bagi keamanan nasional jaringan digital AS.
Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menyebut kebijakan itu sebagai program 'jaringan bersih' dengan tujuan untuk mencegah berbagai aplikasi dan perusahaan telekomunikasi China mengakses informasi sensitif tentang warga dan entitas bisnis AS.
Sasar Emiten China di Wall Street
Serangan AS ke China belum selesai sampai di situ. Bloomberg menulis AS berencana untuk menerapkan penyesuaian aturan pada bursa AS, Wall Street. Aturan itu diperkirakan akan mendepak perusahaan-perusahaan China dari bursa, kata sejumlah regulator.
Menurut Kelompok Kerja untuk Pasar Keuangan di pemerintahan Trump, salah satu syarat tambahan yang akan ada dalam aturan baru untuk berdagang di bursa AS, yaitu setiap perusahaan harus memberi regulator AS akses untuk meninjau berkas audit mereka.
Namun demikian, kelompok itu belum menentukan bagaimana cara yang akan diambil untuk menegakkan pedoman itu, kata seorang pejabat senior Departemen Keuangan.
Ia hanya mengatakan satu konsekuensi yang jelas jika aturan tidak dijalankan adalah penghapusan saham perusahaan terkait dari bursa AS. Namun, Treasury dan Securities and Exchange Commission (SEC) akan ikut andil dalam menentukan seberapa mengikat mandat dalam menerapkan aturan itu.
Sebelumnya, selama lebih dari satu dekade ini, perusahaan-perusahaan China telah kerap kali menolak inspektur dari Badan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik untuk meninjau laporan audit perusahaan. Beberapa yang menolak peninjauan termasuk Alibaba Group Holding Ltd., Baidu Inc., dan perusahaan lain yang berbisnis di pasar AS.
Sourch news : cnbcindonesia
