Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Gusti Putu Artha mengatakan, usulan Badan Pengawas Pemilu meminta adanya surat keputusan bersama (SKB) antara Bawaslu dan KPU soal pembentukan pengawas pemilu kepala daerah, melanggar Undang-Undang Penyelenggara Pemilu.
