Rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin memutuskan bahwa terkait kontroversi anggota Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI akan mengikuti fatwa Mahkamah Agung (MA) mengenai azas legalitas formal keanggotaan BPK.
