JAKARTA — Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Juni bicara (jubir) KPK Jo-han Budi dan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja mengenai substansi pertemuannya dengan M Nazaruddin pada 2009 dari awal 2010. Pemeriksaan itu terkait dengan pengakuan mantan bendahara umum Partai Demokrat (PD) yang menjadi tersangka kasus dugaan suap Wisma Atlet SEA Games di berbagai media.
Menurut Johan, substansi pertanyaan soal pertemuan itulah yang diajukan padanya. “Saya ditanya, apa benar ada pertemuan bersama Ade Rahardja dengan Nazaruddin? Saya jawab iya, namun apa substansi pertemuan ini sudah lupa,” ujar Johan di kantor KPK, Rabu (10/8). Pembicaraan dalam pertemuan itu, katanya, ngalor-ngidul. ia juga ditanyai seputar pertemuan Wakil ketua KPK Chandra M Hamzah dengan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum.
Sebelum pemeriksaan terhadap dirinya, Ade Rahardja mengakui, ada dua pertemuan dia dengan Nazaruddin yang sudah tertangkap di Kolbmbia. Nazaruddin menuding, Ade dan beberapa pimpinan KPK merekayasa kasus suap Wisma Atlet untuk berhenti hanya pada Nazaruddin saja.
Kata Ade, di setiap pertemuan itu, ia selalu melapor kepada Chandra. Pada pertemuan pertama, Ade ditemani Johan Budi. Sedangkan, di pertemuan kedua, dia ditemani penyidik KPK.
ia juga menjelaskan, pertemuan dengan seseorang di nestonan tidak ada aturannya dalam kode etik. Apalagi pada saat itu, ia yang mengeluarkan biaya makan makan dengan Nazaruddin.
Dalam pertemuan itu, Nazanuddin ditemani Ketua Komisi III DPR Benny K Hannan dan anggota Komisi III DPR Saan Mustopa. keduanya dan PD. Menurut Saan, ia ditanyai oleh tim Pengawasan Internal KPK (bukan Komite Etik KPK) tentang pertemuan itu.
ia mengaku, tidak tahu persis apa yang dibicarakan antara Ade, Johan, dan Nazaruddin karena ia datang terlambat. “Saat pertemuan itu, Pak Ade enggak nyaman. Sesuai pertemuan, saya minta maaf kalau membicarakan tidak sesuai ke wewenang dan tidak boleh membenarkan institusi mau pun Pak Ade,” katanya. Berbeda dengan Saan, Benny menolak menjelaskn soal pemeriksaan Komite Etik itu. “Saya hanya akan jelaskan kepada KPK.” ia akan berinisiatif datang ke KPK tanpa perlu dipanggil. Hingga kini, KPK belum memastikan jadwal pemeriksaan terhadap Benny.
Sementara itu, Komite Etik memprioritaskan memeriksa Nazaruddin setelah ia kembali ke Tanah Air. Mereka berharap, masalah ini jelas dengan pemeriksaan Nazaruddin. Ketua Komite Etik khawatir akan keselamatan Nazar. “Syukur kalau dia datang hidup-hidup ke Tanah Air. Bagaimana kalau dia di Munir-kan?” kata Abdullah Hehamahua yang juga berencana memeriksa Anas.
Sumber : republika
Muhammadiyah Harus Dorong Clean Government
Tangerang— Sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam terkemuka di Indonesia, Muhammadiyah hams memainkan peran yang lebih besar bagi bangsa dan negara ini. Termasuk dalam upaya terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.
“Saat ini adalah waktu yang tepat bagi Muhammadiyah memberikan kontribusi ini pada pemerintah untuk menciptakan good governance dan clean goverment,” ujar Menteri Hukum dan FIAM Patrialis Akbar saat berbicara dalam Pengkajian Ramadhan 1432 H yang diselenggarakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (10/8).
Kegiatan yang berlangsung mulai Selasa (9/8) hingga Kamis (11/8) ini dihadiri para utusan Muhammadiyah dan berbagai daerah dari menghadirkan para pembicara yang berkompeten di bidangnya. Pada diskusi bertema “Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Islam Berkemajuan di Tengah Peradaban Global” yang digelar Rabu, hadir Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Menteri Hukum dan HAM Patnialis Akbar, Ketua KPK Busyro Muqoddas, mantan Menteri Pendidikan Nasional Malik Fadjar, dan beberapa tokoh nasional lain.
Pada kesempatan itu, Busyro mengatakan, korupsi di Indonesia mengalami metamorforsis “Kalau dulu kita kenal coventional corruption, sekarang ada political corruption,” terangnya. Salah satu contoh conventional corruption adalah mark up anggaran.
“Dulu, sering terjadi hal itu, ketika ada proposal pembuatan jalan tol, jalannya tidak ada,” terangnya sembari bercanda. “Banyak penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan kenyataan misalnya, dinas tiga hari tapi laporannya lima hari,” lanjutnya.
Menurut Busyro, korupsi semacam itu termasuk korupsi cara kuno. Saat ini, muncul yang disebut political corruption yang banyak dilakukan oleh orang-orang partai politik (parpol). Parpol dijadikan alat untuk korupsi. Meski demikian, Busyro mengaku masih banyak politikus yang bersih. Dalam hal ini, Busyno menyebut nama Muhammad Nazaruddin sebagai orang yang terlibat kasus political corruption.
Busyro juga mengungkapkan, menurut hasil survei internasional, Indonesia masih termasuk negara terkorup di dunia. Bahkan, menurutnya, sekarang ini bukan hanya APBN yang dikorupsi, tetapi juga APBD. “KPK sudah menyimpan nama-nama pejabat daerah yang diduga korupsi. Nanti akan kita buka pada waktunya,” ujar Busyro yang menyebut dirinya sebagai orang Muhammadiyah. Ajang silaturahim
Pengkajian Ramadhan yang digelar PP Muhammadiyah ini bertujuan mempererat tali silaturahim antara nggota Muhammadiyah sekaligus memberikan informasi mengenai perkembangan Muhammadiyah. Perhelatan tiga hari ini diisi dengan berbagai kegiatan seperti pembekalan materi seputar agama Islam yang diberikan sejumlah narasumber. Kegiatan yang digelar dalam bentuk semipesantren ini dinilai memberikan banyak pengaruh baik, tidak hanya anggota Muhammadiyah, tapi juga kepada para mahasiswa yang menghadiri ajang ini. “Pengkajian ini sangat bermanfaat untuk mendapatkan pencerahan dan menambah wawasan,” tutur Ahmad Su’ud, salah seorang peserta pengkajian.
Sumber : republika
Menurut Johan, substansi pertanyaan soal pertemuan itulah yang diajukan padanya. “Saya ditanya, apa benar ada pertemuan bersama Ade Rahardja dengan Nazaruddin? Saya jawab iya, namun apa substansi pertemuan ini sudah lupa,” ujar Johan di kantor KPK, Rabu (10/8). Pembicaraan dalam pertemuan itu, katanya, ngalor-ngidul. ia juga ditanyai seputar pertemuan Wakil ketua KPK Chandra M Hamzah dengan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum.
Sebelum pemeriksaan terhadap dirinya, Ade Rahardja mengakui, ada dua pertemuan dia dengan Nazaruddin yang sudah tertangkap di Kolbmbia. Nazaruddin menuding, Ade dan beberapa pimpinan KPK merekayasa kasus suap Wisma Atlet untuk berhenti hanya pada Nazaruddin saja.
Kata Ade, di setiap pertemuan itu, ia selalu melapor kepada Chandra. Pada pertemuan pertama, Ade ditemani Johan Budi. Sedangkan, di pertemuan kedua, dia ditemani penyidik KPK.
ia juga menjelaskan, pertemuan dengan seseorang di nestonan tidak ada aturannya dalam kode etik. Apalagi pada saat itu, ia yang mengeluarkan biaya makan makan dengan Nazaruddin.
Dalam pertemuan itu, Nazanuddin ditemani Ketua Komisi III DPR Benny K Hannan dan anggota Komisi III DPR Saan Mustopa. keduanya dan PD. Menurut Saan, ia ditanyai oleh tim Pengawasan Internal KPK (bukan Komite Etik KPK) tentang pertemuan itu.
ia mengaku, tidak tahu persis apa yang dibicarakan antara Ade, Johan, dan Nazaruddin karena ia datang terlambat. “Saat pertemuan itu, Pak Ade enggak nyaman. Sesuai pertemuan, saya minta maaf kalau membicarakan tidak sesuai ke wewenang dan tidak boleh membenarkan institusi mau pun Pak Ade,” katanya. Berbeda dengan Saan, Benny menolak menjelaskn soal pemeriksaan Komite Etik itu. “Saya hanya akan jelaskan kepada KPK.” ia akan berinisiatif datang ke KPK tanpa perlu dipanggil. Hingga kini, KPK belum memastikan jadwal pemeriksaan terhadap Benny.
Sementara itu, Komite Etik memprioritaskan memeriksa Nazaruddin setelah ia kembali ke Tanah Air. Mereka berharap, masalah ini jelas dengan pemeriksaan Nazaruddin. Ketua Komite Etik khawatir akan keselamatan Nazar. “Syukur kalau dia datang hidup-hidup ke Tanah Air. Bagaimana kalau dia di Munir-kan?” kata Abdullah Hehamahua yang juga berencana memeriksa Anas.
Sumber : republika
Muhammadiyah Harus Dorong Clean Government
Tangerang— Sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam terkemuka di Indonesia, Muhammadiyah hams memainkan peran yang lebih besar bagi bangsa dan negara ini. Termasuk dalam upaya terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.
“Saat ini adalah waktu yang tepat bagi Muhammadiyah memberikan kontribusi ini pada pemerintah untuk menciptakan good governance dan clean goverment,” ujar Menteri Hukum dan FIAM Patrialis Akbar saat berbicara dalam Pengkajian Ramadhan 1432 H yang diselenggarakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (10/8).
Kegiatan yang berlangsung mulai Selasa (9/8) hingga Kamis (11/8) ini dihadiri para utusan Muhammadiyah dan berbagai daerah dari menghadirkan para pembicara yang berkompeten di bidangnya. Pada diskusi bertema “Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Islam Berkemajuan di Tengah Peradaban Global” yang digelar Rabu, hadir Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Menteri Hukum dan HAM Patnialis Akbar, Ketua KPK Busyro Muqoddas, mantan Menteri Pendidikan Nasional Malik Fadjar, dan beberapa tokoh nasional lain.
Pada kesempatan itu, Busyro mengatakan, korupsi di Indonesia mengalami metamorforsis “Kalau dulu kita kenal coventional corruption, sekarang ada political corruption,” terangnya. Salah satu contoh conventional corruption adalah mark up anggaran.
“Dulu, sering terjadi hal itu, ketika ada proposal pembuatan jalan tol, jalannya tidak ada,” terangnya sembari bercanda. “Banyak penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan kenyataan misalnya, dinas tiga hari tapi laporannya lima hari,” lanjutnya.
Menurut Busyro, korupsi semacam itu termasuk korupsi cara kuno. Saat ini, muncul yang disebut political corruption yang banyak dilakukan oleh orang-orang partai politik (parpol). Parpol dijadikan alat untuk korupsi. Meski demikian, Busyro mengaku masih banyak politikus yang bersih. Dalam hal ini, Busyno menyebut nama Muhammad Nazaruddin sebagai orang yang terlibat kasus political corruption.
Busyro juga mengungkapkan, menurut hasil survei internasional, Indonesia masih termasuk negara terkorup di dunia. Bahkan, menurutnya, sekarang ini bukan hanya APBN yang dikorupsi, tetapi juga APBD. “KPK sudah menyimpan nama-nama pejabat daerah yang diduga korupsi. Nanti akan kita buka pada waktunya,” ujar Busyro yang menyebut dirinya sebagai orang Muhammadiyah. Ajang silaturahim
Pengkajian Ramadhan yang digelar PP Muhammadiyah ini bertujuan mempererat tali silaturahim antara nggota Muhammadiyah sekaligus memberikan informasi mengenai perkembangan Muhammadiyah. Perhelatan tiga hari ini diisi dengan berbagai kegiatan seperti pembekalan materi seputar agama Islam yang diberikan sejumlah narasumber. Kegiatan yang digelar dalam bentuk semipesantren ini dinilai memberikan banyak pengaruh baik, tidak hanya anggota Muhammadiyah, tapi juga kepada para mahasiswa yang menghadiri ajang ini. “Pengkajian ini sangat bermanfaat untuk mendapatkan pencerahan dan menambah wawasan,” tutur Ahmad Su’ud, salah seorang peserta pengkajian.
Sumber : republika