SEMARANG - Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufni mengucurkan dana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2011 sebesar Rp 1,6 triliun untuk 25 provinsi di Indonesia. Pengucuran dana itu ditujukan untuk menekan angka kemiskinan yang ada sampai saat ini. Dana tersebut diserahkan kepada lima provinsi peserta ban PKH di Kantor Pos Besar Semarang, Rabu (10/9).
PKH merupakan bentuk dari bantuan langsung tunai bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang sudah dilakukan pemerintah sejak 2007.
Besarnya bantuan berkisar antara Rp 600 ribu sampai Rp 2,2 juta per RTSM, (besarannya) tergantung kondisi keluarga sangat miskin dan harus verifikasi terhadap komitmen peserta,” kata Mensos dalam pengucuran bantuan tersebut.
Jumlah bantuan kepada RTSM, lanjut Mensos, bisa berkurang bila peserta PKH tidak mampu mengakses layanan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga mereka. Kedua bidang itu jadi bidikan utama PKH agar mereka tidak terus terbelit dalam kemiskinan. Mereka harus keluar dari keadaan itu. Makanya, kata Mensos, program itu
berjalan selama enam tahun untuk tiap peserta dan diharapkan Indonesia bisa terbebas dari kemiskinan pada 2025.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Andi Zaenal Dulung mengatakan, tingkat keberhasilan program PKH tercermin dan berkurangnya angka kemiskinan di provinsi peserta program. Jumlah provinsi peserta dan anggaran pun terus ditambah sampai mencukup semua provinsi di Indonesia.
Pada awal PKH, hanya ada tujuh provinsi dengan dana Rp 800 miliar. Lalu, pada 2008 bertambah menjadi 13 provinsi dengan dana Rp 1 triliun. Setahun kemudian, provinsi tetap, namun ada penambahan jumlah kecamatan dengan total dana Rp 1,1 triliun. Pada 2010, bantuannya mencapai Rp 1,3 triliun untuk 20 provinsi. “Tahun ini bertambah lima provinsi dan anggaran Rp 1,6 triliun.”
Peserta PKH baru tahun 2011 adalah Provinsi Riau, Sumatra Selatan, Lampung, Jawa Tengah, dan Maluku Utara. Total bantuan selama satu tahun untuk kelima provinsi tersebut mencapai Rp 2 19,2 milian. “Jawa Tengah dapat Rp 116,3 miliar, paling besar,” ujar Andi. ed: dewi mardiani.
Sumber : republika
PKH merupakan bentuk dari bantuan langsung tunai bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang sudah dilakukan pemerintah sejak 2007.
Besarnya bantuan berkisar antara Rp 600 ribu sampai Rp 2,2 juta per RTSM, (besarannya) tergantung kondisi keluarga sangat miskin dan harus verifikasi terhadap komitmen peserta,” kata Mensos dalam pengucuran bantuan tersebut.
Jumlah bantuan kepada RTSM, lanjut Mensos, bisa berkurang bila peserta PKH tidak mampu mengakses layanan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga mereka. Kedua bidang itu jadi bidikan utama PKH agar mereka tidak terus terbelit dalam kemiskinan. Mereka harus keluar dari keadaan itu. Makanya, kata Mensos, program itu
berjalan selama enam tahun untuk tiap peserta dan diharapkan Indonesia bisa terbebas dari kemiskinan pada 2025.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Andi Zaenal Dulung mengatakan, tingkat keberhasilan program PKH tercermin dan berkurangnya angka kemiskinan di provinsi peserta program. Jumlah provinsi peserta dan anggaran pun terus ditambah sampai mencukup semua provinsi di Indonesia.
Pada awal PKH, hanya ada tujuh provinsi dengan dana Rp 800 miliar. Lalu, pada 2008 bertambah menjadi 13 provinsi dengan dana Rp 1 triliun. Setahun kemudian, provinsi tetap, namun ada penambahan jumlah kecamatan dengan total dana Rp 1,1 triliun. Pada 2010, bantuannya mencapai Rp 1,3 triliun untuk 20 provinsi. “Tahun ini bertambah lima provinsi dan anggaran Rp 1,6 triliun.”
Peserta PKH baru tahun 2011 adalah Provinsi Riau, Sumatra Selatan, Lampung, Jawa Tengah, dan Maluku Utara. Total bantuan selama satu tahun untuk kelima provinsi tersebut mencapai Rp 2 19,2 milian. “Jawa Tengah dapat Rp 116,3 miliar, paling besar,” ujar Andi. ed: dewi mardiani.
Sumber : republika