JAKARTA, TAPOS.
Kebutiihan rumah yang belum terpenuhi (backlog) di Indonesia mencapai 13,6 juta unit. Kebutuhan rumah tersebut terdapat Iebih dan seperlima atau 61 juta kepala keluarga. “mi berdasarkan Sensus Sosial dan Ekonomi Nasional pada 2010 lalu,” kata Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan di Jakarta. Menurut Rusman, angka
tersebut masih abu-abu.
Sebab, banyak masyarakat perkotaan yang mengaku memiliki rumah, namun lokasi yang ditempati illegal. Ada pula masyarakat yang tidak memiliki rumah di kota, tetapi mempunyai rumah di kampung sendini. “mi harus didefinisikan kembali,” ujarnya.
Adapun keluarga yang tak memiliki rumah kebanyakan menumpang di rumah orang tua, mengontrak, ataumenyewa. Data tersebut dapat terus berubah lantaran dihitung mengacu pada sensus penduduk tahun lalu. BPS tengah menggodok data mi dan mulai ditransfer ke Kementerian Perumahan Rakyat.
Nantinya setelah kepemilikan itu jelàs, backlog perumahan dapat bertambah ataupun berkurang. mi tergantung dan pnionitas yang ingin diberikan pemerintah saban tahunnya. “Kalau
suatu keluarga memang tinggal menetap di suatu tempat, itu yang akan menjadi target pemerintah,” tutur Rusman.
Hingga 2014, pemenintah meñargetkan pembangunan rumah sangat murah. Dan I juta unit untuk tiga kategori, yaitu masyarakat daerah tertinggal, masyarakat miskin kota, dan masyarakat perkampungan nelayan. “Kami akan membagi 1 jutaunit mi,” kata Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa.
Sekitar 350 ribu unit di antaranya akan menggunakan mekanisme Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Sisanya, pemenintah akan menstimulasi dan memfasilitasi masyarakat untuk membeli aset baru agar daya beli numah terjangkau. “Kami akan bantu masyarakat untuk itu.
Sumber : republika
Kebutiihan rumah yang belum terpenuhi (backlog) di Indonesia mencapai 13,6 juta unit. Kebutuhan rumah tersebut terdapat Iebih dan seperlima atau 61 juta kepala keluarga. “mi berdasarkan Sensus Sosial dan Ekonomi Nasional pada 2010 lalu,” kata Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan di Jakarta. Menurut Rusman, angka
tersebut masih abu-abu.
Sebab, banyak masyarakat perkotaan yang mengaku memiliki rumah, namun lokasi yang ditempati illegal. Ada pula masyarakat yang tidak memiliki rumah di kota, tetapi mempunyai rumah di kampung sendini. “mi harus didefinisikan kembali,” ujarnya.
Adapun keluarga yang tak memiliki rumah kebanyakan menumpang di rumah orang tua, mengontrak, ataumenyewa. Data tersebut dapat terus berubah lantaran dihitung mengacu pada sensus penduduk tahun lalu. BPS tengah menggodok data mi dan mulai ditransfer ke Kementerian Perumahan Rakyat.
Nantinya setelah kepemilikan itu jelàs, backlog perumahan dapat bertambah ataupun berkurang. mi tergantung dan pnionitas yang ingin diberikan pemerintah saban tahunnya. “Kalau
suatu keluarga memang tinggal menetap di suatu tempat, itu yang akan menjadi target pemerintah,” tutur Rusman.
Hingga 2014, pemenintah meñargetkan pembangunan rumah sangat murah. Dan I juta unit untuk tiga kategori, yaitu masyarakat daerah tertinggal, masyarakat miskin kota, dan masyarakat perkampungan nelayan. “Kami akan membagi 1 jutaunit mi,” kata Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa.
Sekitar 350 ribu unit di antaranya akan menggunakan mekanisme Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Sisanya, pemenintah akan menstimulasi dan memfasilitasi masyarakat untuk membeli aset baru agar daya beli numah terjangkau. “Kami akan bantu masyarakat untuk itu.
Sumber : republika