disini jelas bahwa anda sendiri mengakui bahwa demonstrasi pun bagian dari topik ini. anda sepertinya malah ingin menghindari bahasan ini dengan cara memojokkan tim merah untuk mempengaruhi opini juri. Saya sebagai ketua kelompok merah, memberikan kebebasan kepada setiap anggota untuk berani menyampaikan pendapatnya, dengan latar belakang pendidikan, sosial, budaya dll yang berbeda-beda tentu saja akan menghasilkan sudut pandangan yang berbeda pula. Demikian kata pengantar pagi ini, terima kasih perhatiannya.
Reaksi berlebihan terhadap negara oleh kaum reaksioner bisa saja ditunggangi oleh kepentingan golongan/politik. Contohnya protes lewat media TV nasional, yang pemberitaannya itu ituuuu saja, memblow-up suatu kasus secara berlebihan yang memicu masyakat untuk turun ke jalan, padahal pemilik stasiun TV itu jelas2 orang politik juga. Klo ada pemberitaan yang merugikan dirinya, bungkam deh.. siaran TV nya pun bimsalabim jadi konyol..
yang saya herankan kenapa kelompok hijau ini anti banget dengan kata demonstrasi? bahkan menyebut sebagai hal yang kurang relevan? secara jelas2 itu adalah bagian dari sikap reaksioner terhadap pemerintah..
memangnya sikap reaksioner yang baik dan benar itu yang bagaimana???
wah telat rek..............
saliong mengerti menjadi indonesia semakin tetramsss.............
pemimpin mengerti akan rakyatnya rakyat juga mengerti tentang pemimpin,..............
jika hal itu dak bs terwujuds..... maka akan sedikit damai yg kita rasakans......
setuju dg program pemerintah pasti semua baik wong disana orang pinter tok,........ mungkin ada 2,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8,9 yang sedikit melenceng dg janjinya maka rakyat marah..........
tapi marah jangan asal demo saja............ kebanyakan orang demo n demo tu suruhan bukan murni dari diri sendiri.................. saya pernah tu waktu mahasiswa di biayai dengan 40.000 untuk teriak teriak..................
Terima kasih atas dukungan kelompok hijau kepada argumen kami, kelompok merah. [<
Wakil rakyat? Yeah rite!! )Pemerintah seharusnya mereka yang juga benar-benar mengerti apa sesungguhnya keinginan rakyat, memiliki kedekatan dan mengerti masalah-masalah kerakyatan. Bukan mereka yang sekedar mengejar prestise sebuah jabatan, atau sekedar ingin disebut sebagai yang terhormat. Selanjutnya, kebijakan pemerintah sebagai implementasi keinginan dan kehendak rakyat itu kemudian diawasi pelaksanaanya, sehingga hasilnya nanti benar-benar membawa dampak yang positif terhadap kesejahteraan rakyat. Namun dalam kenyataannya, justru kita temukan terjadi distorsi, dimana para wakil rakyat ini tidak lagi berperan sebagaimana mestinya. Yang nampak di depan mata kita adalah, sebagian besar mereka menjadikan jabatan ini sebagai prestise yang hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Kompromi-kompromi politik yang dilakukan sebagian besar bermuara pada interest pribadi dan partai. Ujung-ujungnya tentu saja rakyat makin menderita dan makin sejahteralah mereka. Soal menyerap aspirasi, memang menjadi tugas utama wakil rakyat. Aspirasi ini pula lah yang harus diperjuangkan para wakil rakyat melalui hak politiknya. Oleh krena itu, dengan kondisi yg seperti ini, rakyat harus selalu mempertanyakan dan harus menuntut sikap yg masuk akal kepada pemerintah agar d penuhi tuntutannya oleh pemerintah. Aku yakin negara Indonesia akan semakin cepat berkembang dan kesejahteraan bahkan keharmonisan dapat d capai secara merata.
Jadi menurut anda apa yang harus dilakukan oleh aparat keamanan? Membiarkan saja? Bagaimana dengan kepentingan masyarakat lainnya yang tak terlindungi?terjadinya demonstrasi itu tak berdiri sendiri. Sikap reaksioner rakyat tidak berkonotasi demonstrasi. Pemerintah justru menggunakan aparat keamanan untuk mengacaukan situasi. Tuntutan rakyat seharusnya tidak dihalang2i dengan barikade berlapis2. Bahkan melakukan tembakan2. Ini provokasi namanya. Dan memang pemerintah ini arogan. Tak boleh satupun rakyatnya menyuarakan pendapat.
Masih pertanyaan juga. Apa bedanya kritik dari orang/golongan reaksioner dengan kritik dari orang/golongan oposan?sikap reaksioner itu sangat dibutuhkan dalam suatu negara. Agar pemerintah dapat dikontrol kebijakan2nya yang tidak pro rakyat. Sikap reaksioner yang baik tentu bersuara keras baik langsung ditujukan pada pemerintah maupun melalui perwakilan yang ada di DPR
Kenapa golongan reaksioner selama ini menjadi musuh semua ideologi, sistem politik, forms of goverment, political culture dan political philosophy? Karena tujuan dari golongan ini adalah untuk mencapai keadaan instabilitas. Padahal stabilitas itu adalah salah satu hal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam sistem bernegara.
Sekali lagi daku katakan, ketika sebuah kritik itu wajar, apa adanya dan tanpa tendensi, itu bagus untuk golongan yang dikritik, tapi jika sudah massive, mencari celah dan tidak wajar, itu udah lain soal. Yang pertama daku sebut itu bisa disebut golongan oposan, tapi yang kedua itulah yang dinamakan golongan reaksioner.
Kaum reaksioner itu bisa siapa saja. Dan bukan soal siapa yang jadi masalah tapi sifatnya yang overreactive-lah yang jadi masalah.
Entah untuk yang keberapa kali daku harus bilang, kritiknya itu nggak masalah selama masih wajar, apa adanya dan tidak tendensius.
Tapi ketika kritiknya sudah tidak wajar, bahkan mengkritisi hal-hal yang sepele itu yang jadi masalah, karena dengan demikian kritik itu akan berlangsung massive dengan tujuan mencapai instabilitas.
Pemerintah itu bukanlah robot yang walaupun dikritik setiap menitpun tidak akan terpengaruh, tapi mereka ini manusia yang punya batas, itulah titik lemah yang digarap oleh golongan yang mempunyai tujuan tertentu dengan memakai politik reaksioner sebagai alatnya. Makanya daku tanya dipostinganku pertama, apa kebijakan, nggak usah bicara kebijakan deh, apa tindak tanduk pihak pemerintah yang nggak dikomentari dan dikritisi secara massive? Lha wong sekedar ada logo apple saat press con aja jadi bahan kritik.
Dan sayangnya antara kritik yang membangun dengan kritik dalam politik reaksioner itu berbeda jauh makna, tujuan, metode dan tendensinya.
Dan seharusnya jika juri memang obyektif, tentu akan memperhatikan soal ini dalam melakukan penilaian.
Wakil rakyat? Yeah rite!! )
Wakil rakyat itu DPR, ya? DPR itu badan legislatif ya?
Dan kalau belum berubah, kita sedang bicara soal pemerintah, bukan??
Dan kalau belum berubah juga, pemerintah itu masuk ke eksekutif ya?
Itu berarti beda dong antara Wakil rakyat dengan pemerintah?
Another suicidal post, no? )
Jadi menurut anda apa yang harus dilakukan oleh aparat keamanan? Membiarkan saja? Bagaimana dengan kepentingan masyarakat lainnya yang tak terlindungi?
Lalu daku juga minta bukti soal pernyataan "Tak boleh satupun rakyatnya menyuarakan pendapat". Apakah ada bukti soal ini?
Korban tembak, Karel Restu di Jl Diponegoro (VIVAnews/Zaky Alyamani)
Tim ahli dokter forensik RSCM pun akhirnya memastikan adanya peluru jenis logam yang bersarang di kaki Farel restu korban yang terkena luka tembak di Jalan Diponogoro, Jakarta Pusat kemarin.
Hal itu dikatakan Ahli Forensik RSCM Munim Idris saat jumpa pers di Gedung A RSCM jalan Diponogoro, Jakarta Pusat, Kamis (21/10/2010).
Dari catatan dokter bedah, peluru yang ditemukan berbahan metal dengan ukuran 2x1,5x0,5 cm dan menembus sedalam 10 cm. VIVAnews
Darimana kita memastikan kalau point yang dianggap bagus dari kritikan itu tidak diambil oleh pemerintah?remember, di post saya diatas, saya mengatakan bahwa saya belum membicarakan mengenai tujuan.
(
diatas, dipostingan saya sudah saya masukkan pertanyaan tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masuknya kritik (dari kaum yang kak Dipe sebut reaksioner).
bukankah lebih elegan jika pemerintah mengambil point point kritik untuk memperbaiki langkah kedepannya..??
bukankah akan menjadi tenaga pendorong yang powerful..??
Frankly, daku pikir dengan banyak pernyataan dan pertanyaan seperti ini, akan menguntungkan untuk kelompok merah. Semoga ada yang paham maksud daku.
Tentu saja jika sebuah kebijakan atau langkah pemerintah memiliki titik lemah, rakyat, dalam fungsi sebagai alat kontrol terhadap pemerintahan, sudah selayaknya berusaha untuk mengingatkan, bahkan terhadap setiap kebijakan sekalipun (toh memang ditemukan kelemahan didalamnya)
tinggal kebijakannya saja yang dibuat semakin minimalis kadar kesalahannya..
kenapa kritik (yang seberapapun banyaknya dalam tingkat frekuensi seberapapun) harus menjadikan kondisi pelaksanaan pemerintahan menjadi instabil..??
toh
menurut kelompok merah, kritik akan menjadi apa ditangan penerima kritik..??
tombol untuk juga berubah menjadi reaksioner..??
Memang bedakah menurut anda? Tapi kenapa itu sama sekali nggak tercermin dari postingan anda?ya memang beda. saya cuman menggambarkan saja, ketika wakil rakyat sudah tidak lagi berjalan/berperan sebagaimana fungsinya (hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya), maka rakyat pantas mempertanyakan secara langsung (politik reaksioner) dan harus menuntut sikap yg masuk akal kepada pemerintah agar d penuhi tuntutannya oleh pemerintah
Suara rakyat suara Tuhan itu old school, ketinggalan jaman dan udah nggak relevan.suara rakyat adalah suara tuhan jadi pemerintah harus mendengarkan keluhan rakyat nya
What the hell is this?? I don't get it alias membingungkan.yang harus dilakukan aparat adalah melakukan dialog dengan masyarakat yang ingin menyuarakan aspirasinya.
jika menunjuk bukti wah sangat banyak bukti jika pemerintah selalu mengekang masyarakat yang ingin bersuara. Dan pintarnya lagi pemerintah ini dengan enteng mengatakan menyesal atas kejadian itu dan dilain pihak membiarkan aparatnya menembaki masyarakat seperti kasus ditembaknya seorang mahasiswa bernama Farel ketika menuntut tanggung jawab presiden atas berbagai hal di tahun pertama pemerintahan SBY-Boediono
Pernahkah ada ketika ada masyarakat yang ingin menyalurkan aspirasinya dengan baik-baik, sesuai aturan, nggak melanggar ketentuan dsb pihak keamanan langsung bersikap represif??yang harus dilakukan aparat adalah melakukan dialog dengan masyarakat yang ingin menyuarakan aspirasinya.
Anda belum sama sekali menjawab pertanyaan yang pernah daku sampaikan untuk menanggapi postingan anda sebelumnya. Jawaban diatas itu bukanlah jawaban yang sesuai dengan pernyataan anda sebelumnya, dan bahkan malah membenarkan pernyataan dariku.jika menunjuk bukti wah sangat banyak bukti jika pemerintah selalu mengekang masyarakat yang ingin bersuara. Dan pintarnya lagi pemerintah ini dengan enteng mengatakan menyesal atas kejadian itu dan dilain pihak membiarkan aparatnya menembaki masyarakat seperti kasus ditembaknya seorang mahasiswa bernama Farel ketika menuntut tanggung jawab presiden atas berbagai hal di tahun pertama pemerintahan SBY-Boediono
Lalu daku juga minta bukti soal pernyataan "Tak boleh satupun rakyatnya menyuarakan pendapat". Apakah ada bukti soal ini?
muter dalam lingkaran setan kalau kita membicarakan tentang aturan dan pelanggaran terhadapnya..
Memang bedakah menurut anda? Tapi kenapa itu sama sekali nggak tercermin dari postingan anda?
Coba baca baik-baik sekali lagi postingan anda, pasti akan tahu apa yang daku maksud. Tapi setelah itu jangan bilang kalau salah ketik ya?
Pemerintah seharusnya mereka yang juga benar-benar mengerti apa sesungguhnya keinginan rakyat, memiliki kedekatan dan mengerti masalah-masalah kerakyatan. Bukan mereka yang sekedar mengejar prestise sebuah jabatan, atau sekedar ingin disebut sebagai yang terhormat. Selanjutnya, kebijakan pemerintah sebagai implementasi keinginan dan kehendak rakyat itu kemudian diawasi pelaksanaanya, sehingga hasilnya nanti benar-benar membawa dampak yang positif terhadap kesejahteraan rakyat. Namun dalam kenyataannya, justru kita temukan terjadi distorsi, dimana para wakil rakyat ini tidak lagi berperan sebagaimana mestinya. Yang nampak di depan mata kita adalah, sebagian besar mereka menjadikan jabatan ini sebagai prestise yang hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Kompromi-kompromi politik yang dilakukan sebagian besar bermuara pada interest pribadi dan partai. Ujung-ujungnya tentu saja rakyat makin menderita dan makin sejahteralah mereka. Soal menyerap aspirasi, memang menjadi tugas utama wakil rakyat. Aspirasi ini pula lah yang harus diperjuangkan para wakil rakyat melalui hak politiknya.
Oleh krena itu, dengan kondisi yg seperti ini, rakyat harus selalu mempertanyakan dan harus menuntut sikap yg masuk akal kepada pemerintah agar d penuhi tuntutannya oleh pemerintah. Aku yakin negara Indonesia akan semakin cepat berkembang dan kesejahteraan bahkan keharmonisan dapat d capai secara merata.
Darimana kita memastikan kalau point yang dianggap bagus dari kritikan itu tidak diambil oleh pemerintah?
Bagaimana soal UU ataupun keputusan pemerintah yang ditunda pelaksanaannya ketika ada yang menolak? apakah ini nggak dianggap sebagai 'mengambil point bagus' tersebut?
Itulah yang membedakan antara "kritikus" yang berfungsi sebagai pengontrol pemerintah, dengan "kritikus" yang berfungsi sebagai reactionary. Yang disebut pertama itu tidak selalu akan melontarkan kritik, protes, keberatan, penolakan, you name it, terhadap semua hal yang dijalankan oleh pemerintah. Sedangkan yang kedua itu, akan selalu berteriak terhadap semua, apapun yang dijalankan pemerintah.
Daku pikir, jika kita melihat topik yang didebatkan di sini, kita sedang membahas hal yang kedua itu.
Frankly, daku pikir dengan banyak pernyataan dan pertanyaan seperti ini, akan menguntungkan untuk kelompok merah. Semoga ada yang paham maksud daku.
Anyway, entah untuk yang keberapa kalinya daku tulis soal ini, kritik itu nggak masalah, sikap oposan itu bagus. Yang jadi masalah itu adalah kritik yang reaksioner, dan pasti sifatnya massive. Itu yang merugikan.
Kenapa bisa bikin instabilitas? Udah jelas banget.
Kelompok yang menamakan atas nama rakyat (walau daku akan selalu menyebut atas nama massa), yang mengangkat isu tertentu, diangkat secara massive, gilirannya isu tersebut berkembang menjadi suatu opini di masyarakat, dan itu bisa bikin keadaan jadi nggak stabil (dalam bidang apapun). Contoh, kasus ahmadiyah yang diangkat oleh reaksioner kiri, tapi harap diingat, semua kritik/tanggapan/protes bla bla bla tentang ahmadiyah nggak semuanya reaksioner, atau dalam isu monarki jogja yang diangkat oleh reaksioner kanan, dan masih banyak lagi.
apa jadinya kalau rakyat hanya bisa menyalahkan secara "reaksioner" terhadap pemerintah, lalu membawa-bawa tangan kanannya sendiri "DPR". Bukankah mereka "DPR" merupakan Dewan yang jadi perwakilan dari rakyat??
Pemerintah bisa bilang apa kalau Wakil rakyatnya saja tidak dekat dengan Rakyat, malah malah seenaknya sendiri. rakyat 'pun sudah tentu tidak bisa ongkang-ongkang kaki berteriak kesana kemari katanya pemerintah tidak adil dan mau enak sendiri??
Lha wong, Pemerintah ngomong "A" di tentang, ngomong "B" disalahkan, ngomong "C" masih di jelek-jelekkan juga...
Cobalah "positif", setiap apa yang diakukan atau apa yang jadi kebijakan pemerintah itu, sudah semestinya membawa Positif, dan menimbulkan negatif.. Bukankah, kata negatif itu seharusnya di tanggung bersama, dirasakan bersama?
Aku pikir tentu Pemerintah juga merasakan apa yang dirasakan rakyat, mbatin dalam hati, dan mereka terus mengoreksi, membenahi, membetulkan, supaya apa?? supaya Kemajuan dan Kesejahteraan Rakyat bisa dirasakan bersama-sama.
Cobalah "positif", setiap apa yang diakukan atau apa yang jadi kebijakan pemerintah itu, sudah semestinya [*dimaksudkan, supaya] membawa Positif, dan menimbulkan negatif.. Bukankah, kata negatif itu seharusnya di tanggung bersama, dirasakan bersama?
Aku pikir tentu Pemerintah juga merasakan apa yang dirasakan rakyat, mbatin dalam hati, dan mereka [*pemerintah] terus mengoreksi, membenahi, membetulkan, supaya apa?? supaya Kemajuan dan Kesejahteraan Rakyat bisa dirasakan bersama-sama.