All About Kasus Gayus & Mafia Pajak
- Thread starter annbrown
- Start date
Dipi76
New member
Kasus Gayus
Wapres Instruksikan Pembuktian Terbalik
Penulis: Hindra Liu | Editor: Heru Margianto
Kamis, 24 Februari 2011 | 14:39 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Boediono memerintahkan agar penegak hukum menerapkan pembuktian terbalik dalam mengungkap kasus korupsi pajak Gayus HP Tambunan senilai Rp 28 miliar dan Rp 74 miliar. Metode pembuktian terbalik, kata Boediono, efektif dapat mengungkapkan kasus mafia pajak.
"Saya tekankan, kami akan terus mengupayakan untuk membuat proses pembuktian terbalik ini efektif sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, kami menginginkan ini nanti menjadi suatu instrumen bagi kami untuk mencegah dan menanggulangi masalah korupsi ini. Pembuktian terbalik ada landasan hukumnya dan tentu nanti instansi yang terkait menindaklanjuti apa yang dilakukan," kata Boediono pada jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (24/2/2011).
Boediono mengatakan, ada dua keuntungan penerapan metode pembuktian terbalik. "Pertama, uang negara dengan cepat bisa kembali ke negara, tidak perlu proses yang terlalu panjang. Ini sangat bagus untuk mengamankan uang-uang ini kembali ke negara," kata Boediono.
Ia menambahkan, "Kedua, ini akan memberikan dampak jera yang cukup signifikan kalau bisa berjalan dengan baik. Tentu ini semua harus mengikuti proses hukum yang seharusnya. Dan, ini sedang digarap oleh para unsur pimpinan penegak hukum."
Boediono berharap metode pembuktian terbalik dapat menjadi salah satu alat untuk mengaktifkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Sementara itu Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan, metode pembuktian terbalik terbukti efektif pada kasus korupsi Bahasyim. Penegak hukum, kata Basrief, berhasil merampas kepemilikan uang Bahasyim senilai Rp 66 miliar. Pasalnya, Bahasyim tak mampu menjelaskan dari mana dirinya memperoleh uang Rp 66 miliar.
Pada metode pembuktian terbalik atau pembalikan beban bukti, seorang terdakwa harus dapat membuktikan asal atau sumber kepemilikan uangnya. Jika terdakwa tak mampu menjelaskannya, sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, negara berhak merampas uang tersebut.
Sumber: kompas
-dipi-
Wapres Instruksikan Pembuktian Terbalik
Penulis: Hindra Liu | Editor: Heru Margianto
Kamis, 24 Februari 2011 | 14:39 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Boediono memerintahkan agar penegak hukum menerapkan pembuktian terbalik dalam mengungkap kasus korupsi pajak Gayus HP Tambunan senilai Rp 28 miliar dan Rp 74 miliar. Metode pembuktian terbalik, kata Boediono, efektif dapat mengungkapkan kasus mafia pajak.
"Saya tekankan, kami akan terus mengupayakan untuk membuat proses pembuktian terbalik ini efektif sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, kami menginginkan ini nanti menjadi suatu instrumen bagi kami untuk mencegah dan menanggulangi masalah korupsi ini. Pembuktian terbalik ada landasan hukumnya dan tentu nanti instansi yang terkait menindaklanjuti apa yang dilakukan," kata Boediono pada jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (24/2/2011).
Boediono mengatakan, ada dua keuntungan penerapan metode pembuktian terbalik. "Pertama, uang negara dengan cepat bisa kembali ke negara, tidak perlu proses yang terlalu panjang. Ini sangat bagus untuk mengamankan uang-uang ini kembali ke negara," kata Boediono.
Ia menambahkan, "Kedua, ini akan memberikan dampak jera yang cukup signifikan kalau bisa berjalan dengan baik. Tentu ini semua harus mengikuti proses hukum yang seharusnya. Dan, ini sedang digarap oleh para unsur pimpinan penegak hukum."
Boediono berharap metode pembuktian terbalik dapat menjadi salah satu alat untuk mengaktifkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Sementara itu Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan, metode pembuktian terbalik terbukti efektif pada kasus korupsi Bahasyim. Penegak hukum, kata Basrief, berhasil merampas kepemilikan uang Bahasyim senilai Rp 66 miliar. Pasalnya, Bahasyim tak mampu menjelaskan dari mana dirinya memperoleh uang Rp 66 miliar.
Pada metode pembuktian terbalik atau pembalikan beban bukti, seorang terdakwa harus dapat membuktikan asal atau sumber kepemilikan uangnya. Jika terdakwa tak mampu menjelaskannya, sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, negara berhak merampas uang tersebut.
Sumber: kompas
-dipi-
spirit
Mod
Ogoh-Ogoh Gayus Cerminan Makhluk Rakus & Serakah
DENPASAR - Meski ada larangan dari Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) Provinsi Bali, namun ogoh-ogoh mirip Gayus Tambunan, tetap akan diarak pada malam jelang Hari Raya Nyepi (Pangrupukan).
Menurut pemilik, sekaligus pembuat ogoh-ogoh Gayus, I Komang Tenaya, ogoh-ogoh tersebut sengaja dibuat dengan tujuan baik, yakni mengajak masyarakat agar tidak meniru sifat-sifat Gayus seperti serakah,rakus dan menghalalkan segala cara.
Sifat-sifat buruk itu seperti melekat pada sosok Buta Kala, yang merupakan personifikasi pelaku kejahatan di dunia. "Saya membuat ogoh-ogoh mirip Gayus itu dari sudut pandang bahwa sifat-sifatnya seperti buta kala yang suka gelap mata," kata Tenaya di Denpasar, Senin (28/02/2011).
Sifat buruk tersebut, kata dia, bisa ditemukan pada sosok orang berdasi seperti Gayus yang telah mengemplang pajak hingga miliaran rupiah. "Zaman sekarang buta kalanya ya bisa seperti koruptor, orang berdasi dan berpenampilan rapi," ucapnya.
Disinggung mengenai larangan MUDP Bali, agar ogoh-ogoh Gayus tidak diarak keliling kota, sejauh ini dia mengaku belum pernah didatangi dari pihak adat atau desa pekraman maupun mendapat teguran baik lesan maupun surat.
"Saya belum mendengar tetapi, kalau benar dilarang, kenapa baru sekarang, dahulu ada macam-macam bentuk ogoh-ogoh seperti berwajah Inul, Ipin Upin, Michael Jackson bahkan ada Amrozi, tidak masalah," katanya balik bertanya.
Bahkan dia menuding, mereka yang melarang ogoh-ogoh Gayus diarak adalah orang yang berasal dari parpol tertentu yang khawatir kasus Gayus bisa melebar ke mana-mana.
"Kalau saya bikin ogoh-ogoh Ida Pedanda Made Gunung (tokoh agama Hindu), itu baru salah," katanya berkelakar.
Karena itu, Tenaya berharap MUDP Bali lebih bijaksana dan tidak mematikan kratifiviatas masyarakat seperti dalam pembuatan ogoh-ogoh yang biasanya dibuat anak-anak muda dalam rangka perayaan Hari Nyepi.
sumber: news.okezone.com
DENPASAR - Meski ada larangan dari Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) Provinsi Bali, namun ogoh-ogoh mirip Gayus Tambunan, tetap akan diarak pada malam jelang Hari Raya Nyepi (Pangrupukan).
Menurut pemilik, sekaligus pembuat ogoh-ogoh Gayus, I Komang Tenaya, ogoh-ogoh tersebut sengaja dibuat dengan tujuan baik, yakni mengajak masyarakat agar tidak meniru sifat-sifat Gayus seperti serakah,rakus dan menghalalkan segala cara.
Sifat-sifat buruk itu seperti melekat pada sosok Buta Kala, yang merupakan personifikasi pelaku kejahatan di dunia. "Saya membuat ogoh-ogoh mirip Gayus itu dari sudut pandang bahwa sifat-sifatnya seperti buta kala yang suka gelap mata," kata Tenaya di Denpasar, Senin (28/02/2011).
Sifat buruk tersebut, kata dia, bisa ditemukan pada sosok orang berdasi seperti Gayus yang telah mengemplang pajak hingga miliaran rupiah. "Zaman sekarang buta kalanya ya bisa seperti koruptor, orang berdasi dan berpenampilan rapi," ucapnya.
Disinggung mengenai larangan MUDP Bali, agar ogoh-ogoh Gayus tidak diarak keliling kota, sejauh ini dia mengaku belum pernah didatangi dari pihak adat atau desa pekraman maupun mendapat teguran baik lesan maupun surat.
"Saya belum mendengar tetapi, kalau benar dilarang, kenapa baru sekarang, dahulu ada macam-macam bentuk ogoh-ogoh seperti berwajah Inul, Ipin Upin, Michael Jackson bahkan ada Amrozi, tidak masalah," katanya balik bertanya.
Bahkan dia menuding, mereka yang melarang ogoh-ogoh Gayus diarak adalah orang yang berasal dari parpol tertentu yang khawatir kasus Gayus bisa melebar ke mana-mana.
"Kalau saya bikin ogoh-ogoh Ida Pedanda Made Gunung (tokoh agama Hindu), itu baru salah," katanya berkelakar.
Karena itu, Tenaya berharap MUDP Bali lebih bijaksana dan tidak mematikan kratifiviatas masyarakat seperti dalam pembuatan ogoh-ogoh yang biasanya dibuat anak-anak muda dalam rangka perayaan Hari Nyepi.
sumber: news.okezone.com
Dipi76
New member
Kasus Gayus
Cirus Tak Ditanya soal Uang Suap
Penulis: Sandro Gatra | Editor: Tri Wahono
Jumat, 4 Maret 2011 | 20:42 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Dari 30 pertanyaan yang telah diajukan penyidik Bareskrim Polri, jaksa Cirus Sinaga tak ditanya terkait penerimaan suap. Cirus diperiksa sebagai tersangka terkait kasus korupsi dalam mafia kasus Gayus Halomoan Tambunan.
"Pertanyaan soal uang enggak ada ya. Hanya masalah administrasi penelitian perkara," ucap Tumbur Simanjuntak, penasihat hukum Cirus, sesuai pemeriksaan di Mabes Polri, Jumat (4/3/2011) sekitar pukul 20.00. Cirus diperiksa sejak pukul 10.00.
Tumbur mengatakan, pertanyaan yang diajukan seputar kronologi penetapan pasal korupsi, pencucian uang, dan penggelapan yang dikenakan ke Gayus. Cirus juga ditanya terkait pertemuan dengan Kompol Arafat Enanie, AKP Sri Sumartini, dan Haposan Hutagalung di Hotel Kristal, Jaksel.
"Cirus dan semua jaksa kasus Antasari sudah kumpul di sana (Hotel Kristal). Jadi bukan sengaja bertemu (Arafat, Sri Sumartini, dan Haposan) di sana," kata Tumbur.
Kepada wartawan, Cirus enggan berkomentar terkait pemeriksaan. Pria yang mengenakan pakaian batik warna coklat itu memilih masuk ke mobil Mercedes-Benz warna biru. Rencananya, Cirus akan melanjutkan pemeriksaan pada Selasa pekan depan.
Seperti diberitakan, Cirus dijerat Pasal 12 huruf e, Pasal 21, dan Pasal 23 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. Penetapan tersangka kasus korupsi itu setelah melewati proses panjang. Cirus juga dijerat Pasal 263 KUHP terkait pemalsuan dokumen.
Berdasarkan fakta di persidangan, pertemuan di Hotel Kristal membicarakan pasal yang dijeratkan ke Gayus. Saat itu, menurut Arafat, Cirus mengatakan tak dapat menangani kasus Gayus jika hanya dikenakan pasal korupsi dan pencucian uang.
Kedua pasal itu harus ditangani bidang pidana khusus. Adapun Cirus bekerja di bidang pidana umum. Setelah diminta menambah pasal oleh Fadil supaya berkas perkara dinyatakan lengkap, Sri Sumartini akhirnya menambahkan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan ke Gayus.
Cirus juga diduga memberi petunjuk kepada penyidik agar hanya menyita harta Gayus senilai Rp 370 juta dari total harta senilai Rp 28 miliar di rekening yang diblokir penyidik Bareskrim Polri. Akibatnya, Polri membuka blokir rekening Gayus.
Fakta di sidang lainnya, Cirus menghilangkan pasal korupsi dalam dakwaan. Nazran Aziz, salah satu JPU, mengaku hanya menyalin dakwaan dari rencana dakwaan (rendak) yang disusun Cirus. Dalam rendak, hanya ada pasal penggelapan dan pencucian uang. "Rendak itu tak mengikat (tak wajib diikuti)," kata Tumbur.
Gayus mengaku menggelontorkan uang untuk jaksa melalui Haposan. Salah satu uang yang diberikan agar jaksa tak menuntut tinggi.
Kompas
-dipi-
Cirus Tak Ditanya soal Uang Suap
Penulis: Sandro Gatra | Editor: Tri Wahono
Jumat, 4 Maret 2011 | 20:42 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Dari 30 pertanyaan yang telah diajukan penyidik Bareskrim Polri, jaksa Cirus Sinaga tak ditanya terkait penerimaan suap. Cirus diperiksa sebagai tersangka terkait kasus korupsi dalam mafia kasus Gayus Halomoan Tambunan.
"Pertanyaan soal uang enggak ada ya. Hanya masalah administrasi penelitian perkara," ucap Tumbur Simanjuntak, penasihat hukum Cirus, sesuai pemeriksaan di Mabes Polri, Jumat (4/3/2011) sekitar pukul 20.00. Cirus diperiksa sejak pukul 10.00.
Tumbur mengatakan, pertanyaan yang diajukan seputar kronologi penetapan pasal korupsi, pencucian uang, dan penggelapan yang dikenakan ke Gayus. Cirus juga ditanya terkait pertemuan dengan Kompol Arafat Enanie, AKP Sri Sumartini, dan Haposan Hutagalung di Hotel Kristal, Jaksel.
"Cirus dan semua jaksa kasus Antasari sudah kumpul di sana (Hotel Kristal). Jadi bukan sengaja bertemu (Arafat, Sri Sumartini, dan Haposan) di sana," kata Tumbur.
Kepada wartawan, Cirus enggan berkomentar terkait pemeriksaan. Pria yang mengenakan pakaian batik warna coklat itu memilih masuk ke mobil Mercedes-Benz warna biru. Rencananya, Cirus akan melanjutkan pemeriksaan pada Selasa pekan depan.
Seperti diberitakan, Cirus dijerat Pasal 12 huruf e, Pasal 21, dan Pasal 23 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. Penetapan tersangka kasus korupsi itu setelah melewati proses panjang. Cirus juga dijerat Pasal 263 KUHP terkait pemalsuan dokumen.
Berdasarkan fakta di persidangan, pertemuan di Hotel Kristal membicarakan pasal yang dijeratkan ke Gayus. Saat itu, menurut Arafat, Cirus mengatakan tak dapat menangani kasus Gayus jika hanya dikenakan pasal korupsi dan pencucian uang.
Kedua pasal itu harus ditangani bidang pidana khusus. Adapun Cirus bekerja di bidang pidana umum. Setelah diminta menambah pasal oleh Fadil supaya berkas perkara dinyatakan lengkap, Sri Sumartini akhirnya menambahkan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan ke Gayus.
Cirus juga diduga memberi petunjuk kepada penyidik agar hanya menyita harta Gayus senilai Rp 370 juta dari total harta senilai Rp 28 miliar di rekening yang diblokir penyidik Bareskrim Polri. Akibatnya, Polri membuka blokir rekening Gayus.
Fakta di sidang lainnya, Cirus menghilangkan pasal korupsi dalam dakwaan. Nazran Aziz, salah satu JPU, mengaku hanya menyalin dakwaan dari rencana dakwaan (rendak) yang disusun Cirus. Dalam rendak, hanya ada pasal penggelapan dan pencucian uang. "Rendak itu tak mengikat (tak wajib diikuti)," kata Tumbur.
Gayus mengaku menggelontorkan uang untuk jaksa melalui Haposan. Salah satu uang yang diberikan agar jaksa tak menuntut tinggi.
Kompas
-dipi-
d-net
Mod
Republika - 1 jam 34 menit lalu
Tujuh Polisi Penerima Suap Gayus Dibebaskan
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA- Polri menangguhkan penahanan tujuh anggotanya penjaga Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, yang menerima suap Gayus Tambunan. Polri berdalih masa penahanan tujuh polisi itu sudah selesai, namun berkas perkaranya belum dinyatakan lengkap atau P21.
"Jumat (4/3) lalu ditangguhkan penahanannya. (Berkasnya) Sedang menunggu P21 dari Kejaksaan Agung," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Pol Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (7/3).
Ia mengatakan, Polri harus menghormati proses hukum yang berlaku. Penangguhan penahanan terhadap tujuh polisi penerima suap dari Gayus Tambunan itu hanya masalah teknis. Saat ini, tujuh polisi tersebut diwajibkan untuk melapor kepada penyidik dua kali dalam seminggu. "Jika sudah P21, secepatnya akan diserahkan kepada JPU," kelitnya.
Sementara itu, mantan Kepala Rutan Mako Brimob yang juga menerima suap dari Gayus, Kompol Iwan Siswanto, telah ditahan kembali. Pasalnya, berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap atau P21. Sedianya, tambah Boy, masa penahanan Iwan berakhir pada Senin (7/3) dan harus ditangguhkan. Namun karena berkasnya sudah P21, Iwan pun langsung ditahan kembali dan di bawah pengawasan JPU.
Tujuh Polisi Penerima Suap Gayus Dibebaskan
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA- Polri menangguhkan penahanan tujuh anggotanya penjaga Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, yang menerima suap Gayus Tambunan. Polri berdalih masa penahanan tujuh polisi itu sudah selesai, namun berkas perkaranya belum dinyatakan lengkap atau P21.
"Jumat (4/3) lalu ditangguhkan penahanannya. (Berkasnya) Sedang menunggu P21 dari Kejaksaan Agung," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Pol Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (7/3).
Ia mengatakan, Polri harus menghormati proses hukum yang berlaku. Penangguhan penahanan terhadap tujuh polisi penerima suap dari Gayus Tambunan itu hanya masalah teknis. Saat ini, tujuh polisi tersebut diwajibkan untuk melapor kepada penyidik dua kali dalam seminggu. "Jika sudah P21, secepatnya akan diserahkan kepada JPU," kelitnya.
Sementara itu, mantan Kepala Rutan Mako Brimob yang juga menerima suap dari Gayus, Kompol Iwan Siswanto, telah ditahan kembali. Pasalnya, berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap atau P21. Sedianya, tambah Boy, masa penahanan Iwan berakhir pada Senin (7/3) dan harus ditangguhkan. Namun karena berkasnya sudah P21, Iwan pun langsung ditahan kembali dan di bawah pengawasan JPU.
d4nlee
New member
Den Pale.. Dalam diskusi di Jakarta Lawyer Club, KPK sudah berjanji 1 tahun. Jadi kita tunggu 2012. hihi..
Ini dia daftar 151 perusahaan, klien Gayus Tambunan :
Member II ada yang kerja di salah satu perusahaan itu gak ya?
Last edited:
Dipi76
New member
Wakil Jaksa Agung:
Belum Yakin Aset Gayus di Luar Negeri
Penulis: Ary Wibowo | Editor: yuli
Sabtu, 19 Maret 2011 | 13:44 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Jaksa Agung Darmono mengatakan, saat ini pihaknya belum dapat memastikan soal ada tidaknya aset Gayus HP Tambunan, terpidana perkara pajak, di luar negeri.
Namun, jika ada informasi pasti soal itu, ia selaku Ketua Tim Pemburu Aset akan berupaya semaksimal mungkin. "Kami akan menindaklanjutinya, koordinasi dengan negara lain," ujar Darmono, kepada wartawan, saat konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (19/3/2011).
Langkah tersebut, menurut Darmono, adalah menyiapkan Mutual Legal Assitance (MLA) dan pembekuan aset secepat mungkin. "Itu langkah-langkah yang akan kami lakukan nanti, jika sudah benar terdapat aset dia (Gayus) di luar negeri," ujarnya.
Darmono menjelaskan, proses pengembalian suatu aset yang merupakan suatu tindak pidana mekanismenya harus melalui MLA. Sebab, lanjutnya, MLA adalah sarana membekukan aset dan berguna juga untuk merampas aset tersebut di negara lain.
"MLA juga memungkinkan untuk dilakukannya ekstradisi atas keberadaan seorang tersangka atau terpidana di negara lain," pungkasnya.
Sumber: Kompas
-dipi-
Belum Yakin Aset Gayus di Luar Negeri
Penulis: Ary Wibowo | Editor: yuli
Sabtu, 19 Maret 2011 | 13:44 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Jaksa Agung Darmono mengatakan, saat ini pihaknya belum dapat memastikan soal ada tidaknya aset Gayus HP Tambunan, terpidana perkara pajak, di luar negeri.
Namun, jika ada informasi pasti soal itu, ia selaku Ketua Tim Pemburu Aset akan berupaya semaksimal mungkin. "Kami akan menindaklanjutinya, koordinasi dengan negara lain," ujar Darmono, kepada wartawan, saat konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (19/3/2011).
Langkah tersebut, menurut Darmono, adalah menyiapkan Mutual Legal Assitance (MLA) dan pembekuan aset secepat mungkin. "Itu langkah-langkah yang akan kami lakukan nanti, jika sudah benar terdapat aset dia (Gayus) di luar negeri," ujarnya.
Darmono menjelaskan, proses pengembalian suatu aset yang merupakan suatu tindak pidana mekanismenya harus melalui MLA. Sebab, lanjutnya, MLA adalah sarana membekukan aset dan berguna juga untuk merampas aset tersebut di negara lain.
"MLA juga memungkinkan untuk dilakukannya ekstradisi atas keberadaan seorang tersangka atau terpidana di negara lain," pungkasnya.
Sumber: Kompas
-dipi-